Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon Akhirianto, Novian Andri; Ma'rufatin, Anies; Wardani, Khusnul Setia; Kongko, Widjo; Kayadoe, Fretha Julian
Jurnal Kawistara Vol 14, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.89353

Abstract

Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif. Masalah ini juga terjadi pada penilaian risiko bencana di Kota Ambon yang termasuk dalam kelas bahaya tsunami tinggi. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) tsunami dengan menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah. Akan tetapi, efektivitas dari regulasi ini masih perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang perbaikan kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui Focus Group Discussion (FGD), serta data sekunder dari studi literatur dan tinjauan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon, yaitu aspek tata ruang dan kelembagaan. Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan beberapa kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami yang mencakup perencanaan tata ruang dan kelembagaan. Akan tetapi, masih terdapat peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Studi ini menyoroti pentingnya berbagai tindakan untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam manajemen risiko bencana, termasuk pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang serta penguatan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon Akhirianto, Novian Andri; Ma'rufatin, Anies; Wardani, Khusnul Setia; Kongko, Widjo; Kayadoe, Fretha Julian
Jurnal Kawistara Vol 14, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/kawistara.89353

Abstract

Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif. Masalah ini juga terjadi pada penilaian risiko bencana di Kota Ambon yang termasuk dalam kelas bahaya tsunami tinggi. Pemerintah Kota Ambon melakukan upaya pengurangan risiko bencana (PRB) tsunami dengan menerbitkan kebijakan berupa peraturan daerah. Akan tetapi, efektivitas dari regulasi ini masih perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang perbaikan kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui Focus Group Discussion (FGD), serta data sekunder dari studi literatur dan tinjauan regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aspek kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon, yaitu aspek tata ruang dan kelembagaan. Pemerintah Kota Ambon telah menerbitkan beberapa kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami yang mencakup perencanaan tata ruang dan kelembagaan. Akan tetapi, masih terdapat peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kebijakan peraturan daerah terkait PRB tsunami di Kota Ambon. Studi ini menyoroti pentingnya berbagai tindakan untuk menciptakan regulasi yang efektif dalam manajemen risiko bencana, termasuk pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang serta penguatan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Hydrological modeling of small coastal peat island in degraded peatlands of Bengkalis Island, Riau Province Sutikno, Sigit; Yusa, Muhamad; Rinaldi, Rinaldi; Muhammad, Ahmad; Saputra, Hendra; Wardani, Khusnul Setia; Yamamoto, Koichi
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2026.131.9163

Abstract

Small coastal peat islands such as Bengkalis (Riau, Indonesia) are hydrologically sensitive systems where groundwater level (GWL) controls ecosystem stability. Both extremes are hazardous: prolonged low GWL elevates peat-fire, subsidence, and carbon-loss risks, while excessively high GWL can trigger bog-burst. This study developed a simple empirical model to predict daily GWL in degraded peatlands on Bengkalis Island using in situ GWL data from three sites (drained, undrained inland, and undrained coastal) and GPM satellite rainfall (October 2023-April 2025). Calibrated over one year and validated over the next seven months, the model performed well at drained and coastal sites (R ~0.82, MAPE ~14%), capturing seasonal dynamics. In contrast, its performance at the inland site was lower (R ~0.5) due to minimal water table fluctuation. Coefficient values indicate the strongest rainfall response and fastest losses at the drained site, negligible daily loss at the inland site, and intermediate behavior at the coastal site. Scenario simulations highlight management-relevant risks: 15 rain-free days cause GWL to drop below the critical -0.40 m fire-risk threshold at the drained site and coastal site, whereas undrained inland remains just above it; conversely, 60 mm/day of rain for four days can raise GWL to the surface at coastal site (bog-burst risk). The model provides a practical tool for informing rewetting strategies to manage fire and collapse risks in degraded tropical peatlands.