Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Development Of Smart Box Literacy Media To Improve Early Reading Skills Of Grade II Students Fajrin, M; Trimansyah, Trimansyah; Mulyadin, Mulyadin
Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Vol 7 No 02 (2025): OKTOBER
Publisher : Program Studi PGMI, Universitas Al Falah As Sunniyah Kencong Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/ad.v7i02.2434

Abstract

This study aims to develop Smart Box Literacy–based learning media and examine its effectiveness in improving the beginning reading skills of grade II students at SDN Rato, Lambu District. The research employs a Research and Development (R&D) method using the Borg and Gall development model, which was modified into five stages: (1) preliminary study, (2) planning, (3) initial product development, (4) limited-scale trials, and (5) product revision. This study involved 18 grade II students as research subjects. The results show that the Smart Box Literacy media is valid and suitable for use in beginning reading instruction, with validation scores of 92% from media experts (very valid category) and 90% from material experts (very valid category). The effectiveness test using paired sample t-test statistical analysis indicated a significant increase in students’ average reading scores after using the media compared to before its use. Furthermore, both teachers and students gave highly positive responses to the media, noting that it was engaging, easy to use, and helpful in improving students’ reading comprehension. Therefore, Smart Box Literacy is declared effective and feasible to be used as an innovative, engaging, and relevant learning medium to enhance beginning reading skills at the elementary school level.
The effectiveness of the case method to improve student learning outcomes in the SMAW subject Fajrin, M; Purwantono, Purwantono; Irzal, Irzal; Rahim, Bulkia; Zaus, Anggi Agni
Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan Vol 6 No 4 (2023): Regular Issue
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jptk.v6i4.34723

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the case method for improving student learning outcomes in the SMAW (Shielded Metal Arc Welding) subject. This research employs classroom action research. The subjects of this study are 11th-grade students majoring in Mechanical Engineering at State Vocational High School 1 Silaut, West Sumatra, Indonesia. Data collection techniques include observation sheets to assess teacher and student activities, tests to evaluate students’ knowledge, and documentation to support the research. The study results indicate that implementing the case method teaching model effectively improves student learning outcomes because students are engaged and interested in learning. This is evident in the learning outcomes in cycle 1, where 64.29% of students achieved passing grades, with nine passing, while 35.71% did not pass, with five students falling short. In cycle 2, student learning outcomes improved to 78.57%, with 11 students passing, while 21.43% did not pass, with three students not meeting the passing criteria. In conclusion, the case method teaching model effectively enhances student learning outcomes in the SMAW subject.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA Fajrin, M; ,, Anshari
Res Judicata Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.468 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1484

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Corporate Sosial Responbility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengelola sumber daya alam.Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam diberikan kewenangan melalui peraturan perundangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai pengelola Sumber Daya Alam, Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan secara langsung tanpa melalui mekanisme atau persetujuan penyelenggaraan dari pemerintah daerah.Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat memmiliki sejumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan. Adanya investasi perusahaan dalam bidang perkebunan memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Dampak dari pembangunan perkebunan tersebut tidak hanya kepada pemasukan/pendapatan bagi pemerintah saja. Dampak secara fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mendiami sekitar lokasi perusahaan perkebunan.Dengan adanya kewajiban melaksanakan kegiataan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya juga memikul tanggung jawab tersebut. Sehingga besar harapan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lakukan secara konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA) Anshari, Anshari; Fajrin, M
Res Judicata Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.609 KB) | DOI: 10.29406/rj.v3i1.2101

Abstract

Diskursus tentang hukuman mati selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai kalangan masyarakat. Adanya permintaan untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana mati dalam beberapa penanganan kasus seperti Tindak Pidana Korupsi, illegal logging, serta kasus-kasus narkotika dan psiktropika, terus bergulir. Di samping itu dalam Rancangan (RUU) KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Pidana mati merupakan pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat, baik pro maupun kontra. Dewasa ini ada negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya dan melaksanakannya, tetapi ada negara yang sama sekali menghapuskannya dari undang-undangnya, dan ada negara yang di dalam undang-undangnya masih menyebut adanya pidana tersebut, akan tetapi secara de facto tidak pernah melaksanakan.Dalam kodifikasi hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, terdapat beberapa ketentuan tentang kejahatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman mati atau pidana mati. Tak terkecuali di luar kodifikasi, atau kualifikasi tindak pidana khusus seperti tindak pidana di bidang narkotika dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; tindak pidana terorisme; dan Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi berkembang sangat pesat, korupsi meluas ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta dengan meningkatnya kasus-kasus Korupsi pejabat negara seakan membangun paradigma lama masyarakat bahwa korupsi tidak akan pernah selesai di Negara ini. Wacana permintaan masyarakat agar pemerintah menerapkan pidana mati terhadap koruptor kembali mencuat, namun tentang sanksi pidana mati tetap menjadi kontroversial atas pelaksanaannya.Ancaman hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hingga hari ini tidak seorangpun warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan hukuman mati yang sudah diatur tersebut. Di sisi lain, angka korupsi di Negara ini semakin meningkat, meresahkan dan membuat semakin terpuruknya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian ini, agar diketahui efektivitas dan fungsi, serta dapat mengukur tafsiran dan/atau rumusan yang tegas dalam kebijakan formulasi hukum pidana (penal policy) terhadap ancaman hukuman pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sanggau Iriyani, Dita; Fajrin, M; Febriany, Tri Atika
Res Judicata Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i1.9114

Abstract

This research aims to describe and analyze the implementation of prisoner guidance at the Class IIB Sanggau State Detention Center. The study was conducted using an empirical legal research method, supported by field observations and interviews with correctional officers and inmates. The research found that the guidance program is implemented based on the Correctional System as regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections and Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Inmates. The implementation focuses on moral, religious, and skill development to support the prisoners’ reintegration into society. However, the study also found that human resource limitations, insufficient facilities, and lack of training programs have affected the program’s effectiveness. Overall, the guidance process has been carried out in accordance with existing regulations but requires improvement in infrastructure and management to achieve optimal results.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Atau Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Singkawang Hendradi, Hiznu Octo; Fajrin, M; Hazilina, Hazilina
Res Judicata Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v7i2.9245

Abstract

Abstract Several cases of bullying have recently gone viral after being recorded on camera and spreading in the community. These cases involve children bullying each other, this phenomenon is also influenced by increased social media exposure. Underage perpetrators often face significant social stigmatization, including exclusion from society, verbal abuse, and serious psychological impacts. Therefore, it is important to consider the necessary protections for children who are victims. This study aims to find out how law enforcement against victims of criminal acts of bullying committed by children in the Singkawang City Police and to find out what are the supporting and inhibiting factors in the criminal law enforcement process against the crime of bullying. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with relevant sources and studies of related legal products. The results of the study show that the form of law enforcement against victims of bullying crimes committed by children at the Singkawang City Police is diversion with restorative justice, which is resolving cases in a peaceful and familial way through deliberation. If the victim still takes steps that this case must be processed legally, then the Singkawang Police will conduct an investigation and investigation into the report received. Supporting and inhibiting factors in the criminal law enforcement process against criminal acts of bullying or bullying committed at the Singkawang Police Station are internal and external factors. Internal factors that affect are the availability of personnel both in terms of quantity and quality as well as the availability of facilities and infrastructure. Meanwhile, external factors that affect are regulations or legal provisions and the community in responding to bullying acts. Keywords: Bullying, Law Enforcement, Bullying.