Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tanggung Jawab PPAT atas Pembuatan Akta Hibah yang Melanggar Ketentuan Pasal 210 KHI Cah Intan Sesar Sari, Leoni; Sani, Adam
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17173

Abstract

Hibah dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal 1/3 harta penghibah. Apabila hibah melebihi 1/3 harta penghibah, maka hibah harus persetujuan suami istri, anak dan keluarga ahli waris penghibah. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah karena kelalaiannya dalam membuat akta hibah, maka akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat diminta pertanggungjawaban berupa perdata maupun administrasi. Tanggung jawab didasarkan oleh kesalahan para pihak. Namun apabila kesalahan ada pada kliennya maka Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum dikarenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya mencatat dan menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap kedalam akta. Implikasi terhadap akta hibah melebihi 1/3 harta penghibah adalah adanya pembatalan akta hibah oleh pengadilan sehingga objek hibah menjadi kembali semula pada pemilik sah sebelumnya karena telah melanggar legetime portie. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, jenis data sekunder, alat pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab masalah yang ada pada artikel dan untuk menambah literatur dibidang ilmu hukum terutama hukum perdata
Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui BUMK di Kampung Gosong Telaga Selatan, Aceh Singkil Tjoetra, Afrizal; Samwil, Samwil; Sani, Adam; Aduwina, Aduwina; Asra, Saiful
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i2.28941

Abstract

Coastal communities are frequently associated with various limitations, making them synonymous with poverty despite having significant social capital to effect change through their potential. As a coastal community, the GosongTelaga Selatan community has tried to develop its potential by developing mangrove tourism through BUMK (village-owned enterprises). This article aims to describe the community's efforts and the factors that influence the community's economy through BUMK Bina Lestari. This study used a qualitative method with a descriptive approach, with data obtained through observation and interviews. This study showed that the community and government's efforts to boost the community's economy through BUMK had no significant impact. The reason is that the choice of BUMK policies, which focus on establishing ecotourism, has not been well planned. The supporting factors for the choice of BUMK policies in developing ecotourism are the availability of abundant mangrove forests, panoramic beauty, and an open community culture accepting various people visiting tourist sites. At the same time, the factors inhibiting the success of these efforts are the lack of facilities and infrastructure, the lack of local production, and the lack of publications and promotions.AbstrakMasyarakat di kawasan pesisir sering dilekatkan dengan berbagai keterbatasan sehingga identik dengan kemiskinan. Padahal masyarakat memiliki modal sosial yang besar untuk menciptakan perubahan melalui potensi yang mereka miliki. Masyarakat Gosong Telaga Selatan sebagai masyarakat pesisir telah mencoba mengembangkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan pariwisata Mangrove melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Artikel bertujuan untuk mendeskripsikan tentang usaha dan faktor yang memengaruhi upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah Kampung Gosong Telaga Selatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMK Bina Lestari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMK belum memberikan dampak yang signifikan. Penyebabnya adalah pilihan kebijakan BUMK yang berfokus pada pembentukan ekowisata belum terprogram dengan baik. Adapun faktor pendukung pilihan kebijakan BUMK dalam mengembangkan ekowisata adalah ketersediaan hutan Mangrove yang melimpah, keindahan panorama dan budaya masyarakat yang terbuka dalam menerima berbagai masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya tersebut adalah minimnya sarana dan prasarana, minimnya hasil produksi lokal, serta minimnya publikasi dan promosi.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KALLISTA ALAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN DI RAWA TRIPA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2012/PN/MBO) Fadila, Reyhan; Sani, Adam
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i1.9930

Abstract

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat asas pertanggung jawaban mutlak ( strict liability ), yakni segal yang suatu yang dituntut karena pencemaran lingkungan korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata atau ganti rugi. namun masih banyak perusahaan korporasi melakukan pembakaran lahan secara ilegal untuk tujuan perluasan lahan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Pt kallista Alam,jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normative dengan pendekatan konsep,dan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo yaitu telah memenuhi unsur keadilan,dalam kepastian hukum di Indonesia aturan-aturan yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus di taati,namun pelaksaan pada putusan nomor 12/pdt.g/2012/pn.mbo belum berjalan dengan semestinya.