Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Amalia, Shafiera
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Continuities of Public Service Innovations (PSIs) in Indonesia's Local Governments' Health Services: Whose Initiative Has a Higher Success Rate? Pratiwi, Pratiwi; Amalia, Shafiera; Wahyuadianto, Agus; Masrully, Masrully; Setya Nugroho, Candra
JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik) Vol 27, No 3 (2024): March
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.78742

Abstract

Public Service Innovations (PSIs) have improved public services and increased public values. However, previous studies have shown that public servants saw PSIs as risky interventions because of the perceived uncertain outcomes, lack of support and recognition, opposition against incumbent culture, and negative public scrutiny in case of failure. These perceived risks have led to risk-averse behaviour in public service and incremental or discontinued innovations. Earlier studies on PSIs’ continuity have focused on leadership, engagement, collaborations, and organisational cultures in developed countries. However, the mechanism of engagements, collaborations, organisational culture, and leadership types remains unclear. This study aims to investigate the characteristics of sustainable PSIs in Indonesia and how authorities are exercised. In doing so, 11 PSIs in Indonesian health services—facilitated by staff or leaders—are compared and contrasted. The findings indicate that staff-initiated PSIs are prompted by community needs, use routine visits as a collaboration mechanism, and engage more stakeholders. The shortcoming is that the staff-initiated PSIs need more formal team assignments. The advantage is that they strengthen social capital and decrease community health problems. On the other hand, PSIs that were initiated by formal leaders are stimulated by formal antecedents, such as low achievement of development targets. Leaders-initiated PSIs also use capacity development programs to collaborate and increase the achievement of development targets. A novel finding to add to previous studies is that collaborating with other existing programs contributes to PSIs’ continuity. The managerial implication of this study is to stimulate front-liners in initiating PSIs.
Melalui Pandemi Dengan Organisasi Dan Kebijakan Publik Yang Agile Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i1.678

Abstract

Wabah COVID-19 menyebabkan dunia semakin dalam masuk pada era VUCA. VUCA merupakan singkatan dari volatile, uncertainty, complex dan ambigous. Istilah ini menggambarkan kondisi dunia hari ini yang semakin cepat berubah, bergejolak, tidak pasti, kompleks dan tidak jelas. Istilah VUCA pertama kali digunakan pada dunia militer pada periode 1990-an. Namun, istilah tersebut kemudian diadopsi pada sektor bisnis dan manajemen secara umum (Lawrence, 2013). Pandemi COVID 19 menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial dan ekonomi yang dapat cepat berubah, tidak terprediksi, tidak pasti, kompleks dan dapat menyebabkan gejolak di masyarakat
Desentralisasi Fiskal Daerah Otonom Baru; Studi Analisis Kemampuan Keuangan Pada Kebupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Otonom Baru Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i1.256

Abstract

This research aims to describe fiscal independency in regions (cities) /municipalities in Kepulauan Riau Province. Researcher selected Kepulauan Riau Province because seven regions/municipalities in Kepulauan Riau Province are new local government; and regions/municipalities in Kepulauan Riau Province have a lot of natural resources. Fiscal independency is measured used degree of Fiscal Desentralization concept. This Research used qualitative approach and descriptive method.Beside that, this research used data local government budget (APBD) regions/municipalities in Kepulauan Riau Province periode 2008-2012 which is got from Indonesian Finance Ministry. The result shows there are five regions/municipalities in Kepulauan Riau Province have well fiscal independency and low dependency about central government. And just two regions/municipalities in Kepulauan Riau Province still have bad fiscal independency and high dependency about central government.
Matinya Perusahaan Gara Gara SOP Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i1.184

Abstract

Secara sederhana, Standar Operating Procedure (SOP) merupakan prosedur/alur/ cara/mekanisme kerja yang distandarisasi. Secara ideal, penerapan SOP di organisasi bisnis akan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Penerapan SOP akan membuat organisasi bekerja secara aktif, efektif dan efisien. Dalam konteks perusahaan swasta, penulis menyebutkan penyusunan dan penerapan SOP bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan; menjamin kualitas produk; meningkatkan keuntungan perusahaan; dan sarana untuk mengembangkan perusahaan. Namun, penulis sering mendapati bahwa SOP yang telah disusun ternyata tidak dapat diterapkan oleh perusahaan. SOP tersebut hanya menjadi dokumen dan tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Padahal, penyusunan SOP membutuhkan sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang tidak sedikit. Buku ini akan mengulas secara gamblang dan tajam mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sepanjang pengalaman pribadi penulis yang merupakan penyusun, pelaksana, evaluator dan pengembang SOP setidaknya ada 26 masalah yang menyebabkan SOP yang disusun oleh perusahaan tidak dapat diterapkan dan justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah penyusun SOP yang tidak kompeten; SOP copy-paste dari perusahaan lain; SOP disusun tanpa didasarkan pada visi-misi perusahaan; dan SOP yang telah disusun tidak diterapkan.
Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.204

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat diperlukan untuk menanggulanginya. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terhadap masalah kekerasan terhadap anak sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan untuk meminimalisasi masalah tersebut. Berdasarkan situasi masalah di atas, masalah kebijakan yang ditetapkan adalah masalah pada aspek sosial, yaitu kurangnya pengendalian sosial untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat terdekat anak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai jurnal, laporan penelitian dan berita terkait kekerasan terhadap anak. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dirumuskan, yaitu kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi, kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dan kebijakan pengembangan layanan kids help line perlindungan anak. Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan layanan kids help line. Kebijakan ini akan mampu mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan pada anak. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan meningkatkan pengawasan sosial terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat diperlukan untuk menanggulanginya. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan analisis kebijakan terhadap masalah kekerasan terhadap anak sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan untuk meminimalisasi masalah tersebut. Berdasarkan situasi masalah di atas, masalah kebijakan yang ditetapkan adalah masalah pada aspek sosial, yaitu kurangnya pengendalian sosial untuk melakukan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat terdekat anak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai jurnal, laporan penelitian dan berita terkait kekerasan terhadap anak. Ada beberapa alternatif kebijakan yang dirumuskan, yaitu kebijakan kampanye pencegahan dan edukasi, kebijakan pembentukan satuan tugas perlindungan anak dan kebijakan pengembangan layanan kids help line perlindungan anak. Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan layanan kids help line. Kebijakan ini akan mampu mengembangkan mekanisme pencegahan, deteksi dini dan pelaporan kekerasan pada anak. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan meningkatkan pengawasan sosial terhadap anak.
Standar Kompetensi Aparatur Pemerintah; Urgensi, Model Dan Proses Penyusunannya Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.296

Abstract

Nowadays, quality human resource becomes capital of an organization, which influences performance. Both public and private organizations need competency based human resources management to gain and maintain competent employees. Competency standard is essential for assessing employee’s competency. Therefore, in order to implement competency based human resources management, competency standard is the very first thing to create and it must be used in human resources management processes, like recruitment, placement promotion and development. Some model are used to create Competency Standard, but Indonesian Human Resourches Management has not already decided the model to create competency standard. It causes the model of competency standard one of government organization may different with another organization. Thus, the model of competency standard have to be decided as a guideline to create competency standard for Indonesian Government Apparatus. This way, quality human resources will be gained and maintained, and eventually they will help organization increase its performance.
Pemimpin Baru Dan Tantangan Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i1.131

Abstract

Pada tahun 2018 ini ada sebanyak 171 Daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada 17 provinsi; 115 kabupaten dan 39 kota yang menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerahnya. Para pemimpin baru inilah yang akan mengendalikan roda pemerintahan daerah selama lima tahun kedepan dan menghasilkan beragam kebijakan di berbagai sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Revolusi Mental Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i2.196

Abstract

Revolusi mental merupakan salah satu program utama Pemerintahan Joko Widodo. Program ini termasuk dalam NAWACITA 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Revolusi mental merupakan upaya pemerintah untuk mengangkat kembali nilai ‐nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Program ini didasarkan pada masalah utama yang sedang dialami Bangsa Indonesia saat ini, yaitu merosotnya wibawa Negara, lemahnya sendi perekonomian dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa (“Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental,” 2015).
Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i2.187

Abstract

Reformasi pada birokrasi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang dilaksanakan pasca runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Setelah hampir dua dekade pelaksanaannya, proses reformasi di tubuh birokrasi masih jauh dari selesai. Proses reformasi berjalan cukup lambat dan belum menampilkan dampak yang optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Collaboration Model in Blended Learning-Based Training: A Case Study at the Center for State Civil Apparatus Training, Development and Competency Mapping of the National Institute of Public Administration Ella, Susy; Andari, Rosita Novi; Amalia, Shafiera; Nugroho, Candra Setya
Jurnal Borneo Administrator Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v20i2.1310

Abstract

This study proposes the collaboration model for implementing blended learning based civil apparatus training programs. This study adopted a mixed-method approach, integrating quantitative and qualitative data into the Delphi process to develop a collaboration model for stakeholders in blended learning-based civil apparatus training. The results reveal a model describing the identification of the actors and their roles and the process and prerequisites in collaborating with the blended learning-based civil apparatus training programs. The study offers valuable insights for training institutions and stakeholders involved in similar initiatives, providing practical guidance derived from recommendations to enhance collaborative training practices, ultimately aiming to improve the effectiveness and efficiency of training programs
Co-Authors Agus Wahyuadianto, Agus Ella, Susy Masrully, Masrully Nugroho, Candra Setya Pratiwi Pratiwi Rosita Novi Andari, Rosita Novi Setya Nugroho, Candra