Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Rangkuti, Ridwan
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN PIJORKOLING VILLAGE, DOLOK DISTRICT, NORTH PADANG LAWAS REGENCY Oloan, Nur; Pohan, Sarmadan; Rangkuti, Ridwan
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.379

Abstract

The purpose of this research is to understand the implementation of agricultural profit-sharing conducted by the customary law community in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, and to determine the compliance of agricultural land profit-sharing implementation with Law No. 2 of 1960. The research method used is a sociological juridical approach, with descriptive-analytical specifications, and purposive non-random sampling for sample determination. The analysis was conducted qualitatively to address the research problem. The research findings indicate that the implementation of the profit-sharing agreement for agricultural land in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency does not use the profit-sharing agreement according to Law No. 2 of 1960 concerning profit-sharing agreements for agricultural land. Instead, they conduct profit-sharing agreements based on customary law that has been passed down through generations, which are agreements based on the approval and agreement between the landowner and the prospective cultivator, conducted verbally on the basis of trust. Regarding rights and obligations as well as the balance of profit-sharing, it is also based on the agreement of both parties. The profit-sharing ratio from the research is referred to as "mertelu" or 1:3, one part for the landowner and two parts for the cultivator from the total net harvest. Then, the termination or dissolution of the working relationship between both parties occurs when the agreed-upon period ends at the end of the harvest season, or it can also be the termination of the agreement due to one party breaching the initial agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI Hrp, Irwan Safaruddin; Rangkuti, Ridwan; Abidan, Abdul Aziz
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.29-37

Abstract

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya.Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Metode pendekatan Normatif, sifat penelitiannya deskriptif untuk melihat hokum dalam artinyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber data dalam penelitian memakai bahan hukum Primer dan sekunder. Pengelolahan dananalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk meneliti efektivitas suatu undang-undang. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, PerkawinanSirihAbstrackChildren from siri marriages can now sue for civil rights from their father. Now the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child from the siri marriage. As already written in the Law concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration where the Law instructs the recognition of children for children born from marriages that have been valid according to religious law, but are not yet legal according to state law. Normative approach method, the nature of the research is descriptive to see the law in artinyata, and examine how the law works in the community. This study uses a type of library research, with data sources in the study using primary and secondary legal materials. Management and analysis of the data used in this study using qualitative methods, by combining library research and field research to examine the effectiveness of a law.
KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Rangkuti, Ridwan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.46-60

Abstract

AbstrakDalam kehidupan bermasyarakat, banyak menghadapi masalah-masalah yang serba komplek, terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan. Untuk penyelesaiannya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintah atau mengajukannya kepada yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.Dalam mengajukan permasalahan tersebut tentu sudah harus membuat surat gugatan atau tuntutan hak dalam ini disebut dengan gugatan dimana gugatan ini ditulis atau dikomputer  yang bermaterai atau kertas segel.Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, dalam kaitan dengan pokok masalah dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  :Bagaimanakah kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan ?Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuktian perkara perdata atas gugatan yang diajukan secara lisan. ?Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif.Dari data yang dihasilkan dalam penelitian bahwa gugatan yang diajukan secara lisan adalah syah secara hukum dan tidak ada masalah soal kekuatan hukum, hanya saja yang merupakan hambatan pihak penggugatnya tidak secara jelas mamajukan dasar-dasar pembuktiannya jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang digugat.Keberadaan gugatan jika pengajuannya di lakukan lisan khususnya di pengadilan negeri Padangsidimpuan kenyataan gugatan lisan tersebut masih ada diterapkan.Kata kunci: Gugatan Perdata, Kekuatan Hukum
Co-Authors Abidan, Abdul Aziz Busyro, Marwan Harun, Harun Arrasyd Hrp, Irwan Safaruddin Marwan, Marwan Busyro Oloan, Nur Ridwan, Ridwan Rangkuti Sarmadan Pohan