Articles
<![CDATA[Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum ]]>
<![CDATA[Harahap, Indra Purba]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>;
<![CDATA[Faisal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25455
<![CDATA[Dilema etis juga muncul terkait sejauh mana AI dapat menggantikan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum. Maka perlu dilakukan analisis mendalam tentang etika dan legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum. penelitian ini merupakan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Adapun hasil penelitian menunjukkan 1) Tantangan Etika: Penggunaan AI dalam sistem hukum menghadirkan tantangan utama seperti potensi bias algoritmik, masalah transparansi (black box problem), dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak memperburuk ketidakadilan sosial, dan setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. 2) Kebutuhan Regulasi yang Komprehensif: Di Indonesia, regulasi terkait penggunaan AI dalam sistem hukum masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum mencakup aspek penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum secara spesifik. Indonesia dapat belajar dari regulasi Uni Eropa (Artificial Intelligence Act) yang mengkategorikan risiko penggunaan AI dan menerapkan audit berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 3) Prinsip-Prinsip Dasar: Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan seperti human-in-the-loop, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, dapat menjadi solusi untuk menjaga integritas sistem hukum.]]>
<![CDATA[PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK PENGAJIAN/ TAUSYIAH TEMA BERLAKU ADIL ]]>
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>;
<![CDATA[Padly, Fajar]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 5 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v8i5.2150-2152
<![CDATA[Pengajian adalah sumber utama kekuatan dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah begitu juga di Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ranting Muhammadiyah khususnya Ranting Muhammadiyah Batang Ayumi Julu senantiasa istiqomah untuk melaksankan pengajian setiap minggu senin malam, kali ini tausiyah mengangkat tema Berlaku adil lah kepada siapapun karena Islam adalah Rahmatan Lil Alamin yaitu Islam yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta.]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.115-124
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi dan apa saja hambatan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penilitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara penyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) mediasi. Dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan memiliki beberapa hambatan-hambatan, yaitu (1) adanya kendala dari pihak yang bersengketa seperti, ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan untuk melakukan mediasi (2) tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak (3) perbedaan kemampuan dan pendidikan di antara para pihak (4) aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa (5) pengadu sering kali tidak mengetahui persyaratan dan prosedur penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan. ]]>
<![CDATA[Edukasi Warga Binaan Rutan Kelas II B Sibuhuan tentang Pencegahan Stunting ]]>
<![CDATA[Purba, Happy Sri Rezeki]]>;
<![CDATA[Lubis, Ainun Mardiyah]]>;
<![CDATA[Padly, Fajar]]>;
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November ]]>
Publisher : <![CDATA[Bhinneka Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.570
<![CDATA[Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, termasuk kelompok masyarakat yang berada dalam lingkungan terbatas seperti rumah tahanan (rutan). Artikel ini melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi pencegahan stunting kepada warga binaan Rutan Kelas II B Sibuhuan. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan warga binaan tentang konsep stunting, faktor penyebab, dampak, serta strategi pencegahannya. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pembagian leaflet. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman warga binaan dari 30% menjadi 85% setelah kegiatan. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan warga binaan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh ketika kembali ke masyarakat, serta menjadi agen perubahan dalam keluarga untuk mendukung program pencegahan stunting nasional.]]>
<![CDATA[Peran Komunikasi Bahasa Ibu dan Literasi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting pada Anak Usia Dini bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sibuhuan ]]>
<![CDATA[Purba, Happy Sri Rezeki]]>;
<![CDATA[Lubis, Ainun Mardiyah]]>;
<![CDATA[Padly, Fajar]]>;
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>;
<![CDATA[Lubis, Laila Tussifah]]>;
<![CDATA[Humala, Fahmi]]>;
<![CDATA[Sembiring, Anastasia Leonita]]>
<![CDATA[ Jurnal Bahastra Vol 10, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/bahastra.v10i1.12096
<![CDATA[This study aims to analyze the role of mother-tongue-based communication and health literacy in preventing stunting among early childhood children of inmates at Class II B Correctional Facility Sibuhuan. The research employed a quasi-experimental design using a one-group pre-test and post-test model. A total of 40 inmates participated as respondents and received health education interventions delivered in their native language. Data were collected through health literacy questionnaires, knowledge tests, in-depth interviews, and participatory observation. The results revealed a significant increase in health literacy scores (from 52.3 to 78.6) and knowledge regarding stunting prevention (from 34.3% to 79.5%) after the intervention. Regression analysis showed that health literacy had a significant influence on knowledge improvement (R² = 0.642; p < 0.05). These findings demonstrate that communication using the mother tongue effectively enhances inmates’ understanding and participation in health education programs. The study recommends implementing a mother-tongue-based health education model as an effective strategy for stunting prevention, particularly in vulnerable and marginalized communities.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Dampak Kerusakan Jalan Akibat Penggalian Kabel Fiber Optik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>;
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam konteks hukum, aktivitas penggalian yang merusak infrastruktur publik dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan harus menjamin kelancaran dan keselamatan bagi pengguna. Hal itu tentu berdampak hukum yang tentunya membutuhkan kajian dengan permasalahan 1). “Bagaimana tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan telekomunikasi dalam pengelolaan dampak penggalian kabel fiber optik?”. 2) Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk mencegah dan menangani kerusakan jalan akibat penggalian tersebut?. Oleh karena itu. dilakukan penelitian dalam bentuk kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian penyedia layanan telekomunikasi dalam pengelolaan dampak kerusakan jalan akibat penggalian kabel fiber optik di Indonesia dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara pidana, perdata dan administrasi. Regulasi yang ada saat ini dapat dianggap kurang efektif dalam mencegah dan menangani kerusakan jalan akibat penggalian kabel. Hambatan utama terletak pada minimnya pengawasan, kurangnya akuntabilitas karena penegakan hukum yang lemah, dan koordinasi antarinstansi yang tidak optimal.]]>
<![CDATA[HAMBATAN HAKIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Padly, Fajar]]>;
<![CDATA[Oloan, Nur]]>;
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>;
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3398-3404
<![CDATA[Tinjauan tentang proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sebagai permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Apa sajakah Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus /2014/ PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.38-51
<![CDATA[AbstrakBerdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, dimana diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dimana pelakunya anak terhadap anak sudah sering terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, maka dengan dasar itulah penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor, 57/Pid.Sus /2014/ PN.Psp Tentang Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Terhadap Anak. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur dan apakah hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur ? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umur dan untuk mengkaji hambatan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap anak dibawah umurSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan melalui suatu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research) Kata Kunci : Hukuman Bagi Anak, Penganiayaan, Luka Berat]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MEMBERATKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Busyro, Marwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v2i1.2018.23-39
<![CDATA[AbstrakAdapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah Faktor Yang Memberatkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan materi yang akan diteliti tersebut di atas bahwasanya para pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan seharusnya dapat dijatuhi dengan hukuman yang memberatkan, maka dengan demikian perlu diteliti faktor yang memebratkan hukumannya. Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor yang memberatkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pemberatan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang memebratkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor : 599/Pid.B/2008/PN.Psp.Gnt dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman dengan pemebratan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Selanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research).Kata Kunci :Hukuman, Pelaku, Tindak Pidana Perkosaan]]>
