Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Innovative and Creativity
Oloan, Nur
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN PIJORKOLING VILLAGE, DOLOK DISTRICT, NORTH PADANG LAWAS REGENCY Oloan, Nur; Pohan, Sarmadan; Rangkuti, Ridwan
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.379

Abstract

The purpose of this research is to understand the implementation of agricultural profit-sharing conducted by the customary law community in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, and to determine the compliance of agricultural land profit-sharing implementation with Law No. 2 of 1960. The research method used is a sociological juridical approach, with descriptive-analytical specifications, and purposive non-random sampling for sample determination. The analysis was conducted qualitatively to address the research problem. The research findings indicate that the implementation of the profit-sharing agreement for agricultural land in Pijorkoling Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency does not use the profit-sharing agreement according to Law No. 2 of 1960 concerning profit-sharing agreements for agricultural land. Instead, they conduct profit-sharing agreements based on customary law that has been passed down through generations, which are agreements based on the approval and agreement between the landowner and the prospective cultivator, conducted verbally on the basis of trust. Regarding rights and obligations as well as the balance of profit-sharing, it is also based on the agreement of both parties. The profit-sharing ratio from the research is referred to as "mertelu" or 1:3, one part for the landowner and two parts for the cultivator from the total net harvest. Then, the termination or dissolution of the working relationship between both parties occurs when the agreed-upon period ends at the end of the harvest season, or it can also be the termination of the agreement due to one party breaching the initial agreement.
Tindak Pidana Judi Online: Studi Kasus terhadap Platform Aplikasi Harahap, Indra Purba; Oloan, Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2872

Abstract

Maraknya tindak pidana perjudian daring melalui platform aplikasi menunjukkan transformasi bentuk kejahatan konvensional menjadi digital yang lebih kompleks dan sulit dijangkau oleh sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengevaluasi hambatan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan lembaga terkait seperti PPATK dan Kominfo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum implementatif yang signifikan, terutama terkait ketiadaan ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana penyedia platform digital yang memfasilitasi perjudian online. Regulasi yang berlaku saat ini, yakni Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, terbukti belum mampu menjangkau modus operandi perjudian berbasis aplikasi yang tersembunyi melalui sistem top-up, reward acak, dan mekanisme pembayaran digital. Hambatan teknis dalam pembuktian elektronik, keterbatasan SDM forensik digital, serta ketidakharmonisan antar regulasi juga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus tentang judi online dan tanggung jawab platform digital, penguatan infrastruktur digital forensik, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Pembaruan sistem hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi menjadi syarat mutlak untuk menanggulangi ekosistem perjudian daring secara menyeluruh.
PENDAMPINGAN BACA TULIS QUR’AN (BTQ) DI ICC AL-ANSHAR BAHAU NEGERI SEMBILAN-MALAYSIA Sormin, Darliana; Rahmayanti Sormin, Mira; Hermanto, Mulyadi; Oloan, Nur; Yasrah Dalimunthe, Rahma; Maulidah, Maulidah
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 9 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i9.3671-3676

Abstract

Pendidikan merupakan proses interaksi sosial yang melibatkan pengajaran dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan diri siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi, maka pendidikan dianggap penting bagi kehidupan. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, BTQ merupakan latihan belajar yang wajib. Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, terutama dalam pengucapan makharijul huruf. Langkah awal yang bermanfaat dalam pengembangan Program BTQ Mentoring adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program mentoring BTQ (Baca Tulis Al-Qur'an) di Icc Al-Anshar Bahau Negeri Sembilan, Malaysia. Selain itu, untuk mengetahui apakah program Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) di Icc Al-Anshar Bahau Negeri Sembilan, Malaysia, dapat meningkatkan pengetahuan Al-Qur'an siswa. Pendekatan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD). Latihan membaca, menyimak, dan menulis secara individual digunakan untuk melaksanakan mentoring program BTQ. Dampak dan keuntungan dari pendampingan program BTQ ini sangatlah nyata dan dapat dirasakan: para siswa menjadi lebih fasih dalam membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Triswidodo, Triswidodo; Oloan, Nur
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3194-323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengkaji yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan  penelitian dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara Induksi.
HAMBATAN HAKIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN Padly, Fajar; Oloan, Nur; Saifuddin, Bandaharo; Busyro, Marwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3398-3404

Abstract

Tinjauan tentang proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sebagai permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Apa sajakah Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika  Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan Hambatan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika  Terhadap Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
PELATIHAN PENGELOLAAN DAY CARE DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Siregar, Rosmaimuna; Wahyuni, Sri; Oloan, Nur; Khairani, Mesra; Anggita, Risa; Ariski, Yuni
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 4 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i4.1249-1255

Abstract

Membuka bisnis penitipan anak bisa menjadi opsi yang menjanjikan bagi pelaku usaha, terutama di Kota Padangsidimpuan, mengingat banyaknya pasangan muda yang memerlukan tempat yang aman dan terpercaya untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Sebelum memulai usaha, sebaiknya disusun rencana bisnis yang mencakup manajemen profesional. Pelatihan ini ditargetkan untuk pelaku usaha penitipan anak rumahan yang belum memiliki izin, lembaga PAUD tanpa tempat penitipan anak, mahasiswa prodi PIAUD di UM-Tapsel, dan masyarakat umum yang ingin membuka bisnis penitipan anak. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari berbagai hal penting, seperti cara memilih lokasi yang tepat, pengurusan perizinan, persiapan dana, penulisan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, perhitungan keuntungan dan kerugian, serta persiapan sumber daya manusia, desain layout, dan pemasaran. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memulai usaha penitipan anak dengan sukses.
Co-Authors Anggita, Risa Ariski, Yuni Busyro, Marwan Darliana Sormin Harahap, Indra Purba Khairani, Mesra Maulidah, Maulidah Mira Rahma Yanti Sormin Padly, Fajar Rangkuti, Ridwan Rosmaimuna Siregar Saifuddin, Bandaharo Sarmadan Pohan Sri Wahyuni Triswidodo Trisidodo Yasrah Dalimunthe, Rahma