Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Manabia: Journal of Constitutional Law
Umardani, Achmad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah Savitri, Ade Resha; Umardani, Achmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.968

Abstract

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?., 2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah 1). KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal seperti; KPU Kabupaten Kendal kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik, masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas, dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarrga penyandang disabilitas., 2). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan siyasah dusturiyah. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam siyasah dusturiyah telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum Kata kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Siyasah Dusturiyah
Implementasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perspektif Maslahah Mursalah Novika, Zilva; Umardani, Achmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1415

Abstract

Instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Fungsi card reader adalah mengidentifikasi keaslian KTP dan otentifikasi keabsahan kepemilikan untuk mencegah KTP ganda serta penyalahgunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Tanpa perangkat tersebut maka KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni difotokopi. Melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengadaan agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah.  Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimpelemntasikan dengan baik karena terbatasnya jumlah perangkat pemabaca KTP elektronik. Hal tersebut dikarenakan kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kendala finansial yang dimiliki daerah.  Kemudian adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanana publik sesuai dengan maslahah mursalah.
Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan Setiowati, Sulis; Umardani, Achmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i01.8665

Abstract

This research delves into the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU- XVIII/2020, focusing on its impact on the inconsistency of Law Number 11 of 2020 and the resulting legal effects. Employing a juridical normative approach, the study examines legal concepts, principles, and regulations. The findings reveal that the Constitutional Court's conditional declaration of unconstitutionality for Law Number 11 of 2020 stems from discrepancies in its formation concerning clarity of purpose, formulation, and transparency, as stipulated by Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The legal effects of Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on Law Number 11 of 2020 within Indonesia's legal system are significant. During the two-year rectification period, it retains legal status and is recorded in the Official Gazette. If no rectification occurs within two years, Law Number 11 of 2020 becomes permanently unconstitutional, and the prior laws it amended or replaced are reinstated. In conclusion, several recommendations are made: The Constitutional Court should issue clear, unambiguous verdicts for legal certainty. The public and academia should monitor government and legislative activities to uphold constitutional principles. This research sheds light on the legal implications of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and provides valuable guidance for Indonesia's legal and legislative stakeholders. The problem of political rights owned by former convicts arose after the enactment of PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 of 2023 which determined that former convicts who would run for legislative candidates did not need to pass a five-year interval if they had received an additional sentence in the form of revocation of political rights. Whereas the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023 determine that ex-convicts must pass a five-year interval, without any additional conditions. This study aims to determine the regulation of the political rights of former corruption convicts in legislative elections and to review analyze the perspective of the principles of musawa and justice on the regulation of former corruption convicts to become legislative candidates. This research uses normative legal research methods. the data used in this research uses secondary data literature legal materials. The data collected in this study were collected through documentation techniques. Based on the results of the research, it can be stated that the regulation of the political rights of former prisoners to become legislative candidates has experienced the dynamics of regulatory changes through the Election Law, Constitutional Court Decisions, Supreme Court Decisions and KPU Regulations. Supreme Court Decision No. 28 P / HUM / 2023, Constitutional Court Decision No. 87 / PUU-XX / 2022 and Constitutional Court Decision No. 12 / PUU-XXI / 2023 are in accordance with the principle of musawa in general because they have equalized the political rights of ex-corruption convicts just like other citizens.
Co-Authors Novika, Zilva Savitri, Ade Resha Sulis Setiowati