Garuda - Garba Rujukan Digital

IBM PENDAMPINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DI PUSKESMAS MANGKANG yati, Rina; Erawati, Ambar Dwi; Wahyuning, Sri; Jamil, Masfufatun; Alfiani, Novita
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : STIKES Widya Husada Semarang

AKI di Jawa Tengah tahun 2012 berdasarkan laporan dari Kabupaten atau Kota sebesar 116,34 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan kasusnya sendiri mencapai 675 kasus, jumlah itu lebih banyak dibandingkan pada tahun 2011, AKI hanya 668 kasus. Penyebab kematian ibu ada 2 yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Pada penyebab langsung antara lain adalah preeklamsia berat / eklamsia, perdarahan,dan infeksi.Kejadian kematian maternal paling banyak adalah pada waktu nifas sebesar 48,65%, kemudian pada waktu ibu hamil sebesar 25,75% dan pada waktu persalinan sebesar 25,60%. Penyebab tersebut dapat dicegah sebelumnya dengan program program ANC, Kelas Ibu Hamil, Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan Stiker, dan deteksi dini resiko tinggi melalui pendampingan Ibu hamil Resiko Tinggi.Angka kematian ibu di Kota Semarang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunukan trend yang meningkat, dari 22 kasus menjasi d9 kasus dan tahun 2014 meningkat menjadi 33 kasus, sedangkan di tahun 2014 Puskesmas Mangkang ikut memberikan kontribusi ibu meninggal sebesar 2 kasus dari 33 kasus di Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan menurunkan kematian ibu melaksanakaan program pendampingan ibu hamil resiko tinggi, bidan di puskesmas mangkang memiliki tugas di poli KIA, RB dan posyandu dan kunjungan ibu hamil resiko tinggi. Jumlah ibu hamil risti di wilayah puskesmas mangkang ada 38 ibu hamil Kata Kunci: IBM, Ibu hamil, Resiko Tinggi

DUKUNGAN TEMPAT KERJA TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 33 TAHUN 2012 PADA IBU BEKERJA DI KANTOR BUMN (PT PLN) KOTA SEMARANG jamil, masfufatun; Sari, Cempaka Kumala
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : STIKES Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33666/jitk.v12i1.278

ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan yang memiliki gizi sempurna sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Untuk hak bayi dalam mendapatkan asi eksklusif diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan) Nomor 36 tahun 2009 dan di jamin oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif). Dari hasil penelitian sebelumnya Program Magister Kedokteran Kerja Departemen KedokteranÂ Komunitas FKUI yang dilakukan di kantor BUMN, fasilitas menyusui yang dapat digunakan untuk memompa dan menyimpan ASI, belum memenuhi syarat. Apalagi program pembinaan laktasi, akses ke konsultan laktasi, dan materi edukasi tentang laktasi.Tujuan penelitian ini adalah dukuangan tempat kerja terhadap pemberian asi eksklusif berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 pada ibu bekerja di Kantor BUMN (PT PLN) Kota Semarang.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisa data yaitu dengan analisa kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian SDM PT PLN (Persero) UP 3, Bagian Kepegawian, karyawan yang menyusui. Hasil dari penelitian ini yaitu perusahaan bersikap positif terhadap program pemerintah tentang ASI eksklusif di tempat kerja. Hal ini didasarkan bahwa dengan perusahaan memberikan hak cuti karyawan untuk melahirkan yaitu selama 3 bulan dan memberikan kesempatan kepada karwayan yang masih menyusui bayinya untuk memerah ASI pada jam kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan PP ASI Eksklusif. Ruangan yang digunakan untuk memerah ASI adalah ruangan dengan sekat yang biasa digunakan untuk istirahat di masing-masing kantor. Untuk peralatan pendukung tersedia lemari pendingin, tetapi lemari pendingin disediakan untuk umum, jadi ada beberapa yang menyimpan ASI perahnya ke lamri pendingin, ada yang juga yang menyimpan ASInya ke cooler bag ASI yang dibawa dari rumah. Untuk tempat memerah ASI sudah ada tetapi untuk ruangan dan peralatan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui.

Pendampingan Radiografer dalam Quality Control Pengujian Kolimator di Instalasi Radiologi RS Bhayangkara Semarang Rosidah, Siti; Jamil, Masfufatun; Suraningsih, Nanik
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 4, No 4 (2024): Abdira, Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v4i4.500

One of the quality assurance programs is collimator testing on X-ray aircraft. According to KMK no. 1250 of 2009 Collimator testing on Sinr-X aircraft is carried out once a month. The Bhayangkara Hospital Radiology Installation already has a quality assurance program for radiography equipment, however collimator testing on aircraft is not carried out routinely, most recently in August 2020 when the X-ray aircraft was installed and when licensing was to be carried out. The service team wants to provide conformity testing services related to collimator testing and provide motivation to partners to routinely carry out equipment quality control programs through socialization and assistance in conformity testing of X-ray aircraft collimators in accordance with KMK No. 1250 concerning quality control. The research results show that a quality control program for X-ray aircraft already exists but has not been carried out routinely, the results of collimator field area testing experienced deviations that were still within the normal limit below the standard, namely less than 2%. To ensure that the X-ray aircraft is in good condition and to ensure that the radiation dose to the patient does not occur again, a quality control program should be carried out periodically.

Penerapan Surat Edaran Kemendagri No 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat di RW IV Kel. Salamanmloyo Kota Semarang Jamil, Masfufatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1896

Indonesia makes the implementation of COVID-19 vaccination as part of the strategy to overcome the COVID-19 pandemic. The government issued a regulation for the implementation of vaccination as stated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID -19) Pandemic. Following up on the directives of the President of the Republic of Indonesia in the context of preventing and overcoming COVID-19, it is necessary to require a further dose of vaccination (booster) for people who will travel in and/or participate in activities that cause crowds. Therefore, it is necessary to accelerate the implementation of booster doses nationally through various strategies in a proactive, persuasive, focused, and coordinated manner. In this regard, a circular letter No. 440/3917/SJ is issued concerning the Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) for the Community. The approach method used is sociological juridical and the research specifications used are analytical descriptive. The juridical aspects examined are the legal provisions concerning circular letter No. 440/3917/SJ regarding the Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) as well as knowing the obstacles faced in the implementation of its application in the RW IV Kel. Salamanmloyo, West Semarang District. The sociological aspects studied were residents regarding the application of circular letter No. 440/3917/SJ concerning Acceleration of Advanced Dose Vaccination (Booster) in RW IV Kel. Salamanmloyo, Kota Semarang.

Edukasi Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Radiasi di Instalasi Radiologi RS Bhayangkara Semarang Suraningsih, Nanik; Rosidah, Siti; Jamil, Masfufatun
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.499

7 components of the Radiation Safety Management System (Radiation SMK3) that must be applied in the use of radioactive substances or other radiation sources. Implementation at the Bhayangkara Hospital Radiology Installation in Seamarang contained components that were not optimal, including storage and education and training. The aim of this activity is to increase the knowledge of radiation officers about the 7 components of radiation SMK3. The methods used are lectures and discussions. The results of community service activities for radiation workers are increased knowledge and understanding of the counseling material provided. This can be seen from the discussion and question and answer sessions given to the audience who were able to respond and answer the questions given well according to the material provided by the service team.

Analysis of Radiographer Requirements in the Radiology Department of Bhayangkara Hospital, Semarang Rosidah, Siti; Jamil, Masfufatun; Suraningsih, Nanik
Jurnal EduHealth Vol. 16 No. 03 (2025): Jurnal EduHealt, Edition July - September , 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Radiology, as a supporting tool in establishing a diagnosis, must maintain the quality and quality of service. Therefore, it requires support from human resources.One of the human resources (HR) in the Radiology Installation is the radiographer. According to Minister of Health Regulation No. 24 of 2020 concerning clinical radiology services, the number of radiographers required for full-service, primary, and intermediate clinical radiology services is two people per unit. Meanwhile, for primary clinical radiology services, the requirement is one person per unit. According to the SNARS radiology accreditation success book, edition 1, the number of human resources required can be calculated based on the workload. The number of radiographers must be met to maintain the quality of service.This research aimsThe research was to determine the number of radiographers needed in the Radiology Installation of Bhayangkara Hospital.This research is a descriptive qualitative study. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation of hospital data. The data obtained will be processed and calculated to determine the number of radiographers needed in accordance with Minister of Health Regulation No. 24 of 2020 and SNARS Edition 1 of 2018. Subsequently, an analysis will be conducted to determine the number of radiographers needed.The results of the study show that the number of radiographers needed based on the equipment is 10, while based on the number of radiographers needed based on the equipment is 10.The workload is 24-hour service, divided into three shifts, totaling nine radiographers. Currently, the number of radiographers is sufficient, but Bhayangkara Hospital lacks human resources and administrative staff.The conclusion of the research is that there is a need to review the human resource needs in radiology installations to ensure they comply with standards

Analysis of the Implementation of the Radiation Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in the Radiology Installation of Bhayangkara Hospital Semarang Suraningsih, Nanik; Rosidah, Siti; Jamil, Masfufatun
Jurnal EduHealth Vol. 16 No. 03 (2025): Jurnal EduHealt, Edition July - September , 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesian Government Regulation Number 63 of 2000 concerning safety and health in the use of ionizing radiation explains that the Radiation Safety Management System (SMKR) which must be applied in the use of radioactive substances or other radiation sources has 7 components, namely: (1) radiation protection organization, (2) radiation dose monitoring and radioactivity monitoring, (3) radiation protection equipment, (4) health checks, (5) document storage, (6) quality assurance and (7) education and training. This study aims to describe, understand, and analyze the implementation of the Radiation Occupational Safety and Health Management System (SMK3) in the Radiology Installation of Bhayangkara Hospital. The specific objective is to provide suggestions for improving the implementation of the radiation occupational safety and health management system (SMK3) in the Radiology Installation of Bhayangkara Hospital Semarang. The research method is descriptive qualitative. The subjects in this study were 5 radiographers and 1 head of the room. Data collection was carried out through observation, documentation, and interviews with radiographers and radiation protection officers. Data validity was carried out using triangulation techniques, namely triangulation of sources and data. Source triangulation is carried out by checking data obtained from several sources. Data processing is carried out through data reduction, data presentation, then data analysis with references and literature to draw conclusions and suggestions. The results of the research on radiation protection organizations, radiation dose monitoring, health checks, document storage, and quality assurance are good and well structured. Document storage is still manual. Education and training for radiation workers are planned at the beginning of each budget year and have limited budgets. Documentation suggestions are changed to digital form.

Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Peraturan Pemerintah No 28 Th 2024 Pada Remaja di Genuksari Kota Semarang Jamil, Masfufatun; Wahyu Utami, Lucky Restyanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 4 (2025): Abdira
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i4.854

Reproductive health is defined as complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system. Major Problems of Adolescent Reproductive Health including the lack of information regarding adolescent reproductive health and the problem of shifts in adolescent sexual behavior. In 2023, there were 689 HIV cases in Semarang City, with 77% more cases being suffered by men due to higher male mobility. The government, family and community are responsible for implementing adolescent health efforts. Further provisions are regulated in Government Regulation No. 28 of 2024. For that, strengthening of community independence in detecting reproductive health disorders in adolescents of Karangtaruna Genuksari, Genuk District, Semarang City was carried out. The methods used were pre-test, lecture, discussion and evaluation. The results obtained include: after a pre-test, the majority of respondents' knowledge was sufficient (64%) and after a post-test, knowledge increased to good (84%), partners were consistently able to recognize signs of reproductive health disorders in adolescents and understood government regulations governing health.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search