Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan
Elcaputera, Arie
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN ECOCIDE TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM KAWASAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI AIR BENGKULU Elcaputera, Arie; Frastien, Dede
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak atas lingkungan yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pada kenyataannya hadirnya korporasi pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1986 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat sembilan korporasi, WIUP batubara tersebut merupakan Daerah Resapan Air yang tidak terpisahkan dari DAS Air Bengkulu. Pemberian Izin Pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menjadi penyebab kerusakan dan pemusnahan ekosistem yang berdampak terhadap bencana ekologis banjir dan longsor sepanjang tahun pada landscape hulu, tengah dan hilir DAS Bengkulu. Pemusnahan ekosistem akibat pertambangan ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan ecocide yaitu kejahatan kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia atau penyebab lain, sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.
Freedom Of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021 Ayub, Zainal Amin; Dinata, Ari Wirya; Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Susanti, Pipi; Elcaputera, Arie
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.1.2023.1-28

Abstract

Freedom of religion or belief (FoRB) is one of the human rights stated in the 1945 Constitution. Article 29 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution. The recognition of religion guarantees the independence of each of its inhabitants to embrace their respective religions and to worship according to their religion or beliefs. The state guarantee on FoRB consists of assurance for the internal and external forums. Freedom to embrace religion or belief is an internal forum for everyone, an absolute right as regulated in ICCPR that Indonesia has also ratified. In fact, this provision is also regulated in Article 28 I paragraph (1) of the 1945 Constitution. The fulfillment of the right to FoRB is frequently discriminated against in Indonesia. The  issue of forcing to wear school uniforms with hijab for non-Muslim female students is still common in many public schools in Indonesia. The State has issued a joint decree (SKB) of 3 ministers to normalize the discriminatory status quo. However, the attempt to return it to its normal position was thwarted by the LKMM, which carried out the SKB test. Unfortunately, the Supreme Court (SC) canceled the SKB because schools have the right to carry out religious education and instilled values. The judges ratio decidendi made by the SC Justices were very dry from the perspective of freedom of religion or belief in canceling the 3 Ministerial Decrees. The judge saw the issue of forcing to wear hijab on non-Muslim students from the perspective of the majority religious thought without noticing that Indonesian society is very diverse. Therefore, the protection of the right to FoRB should also safeguard the religious minorities rights. This paper will examine decision made by judiciary power in term protecting the FoRB right. This verdict will be reviewing toward to justice consideration (ratio decedendi) and legal archicteture in filling the norm FoRB. Moreover, it will also appraise to judicial behavior based on breakfasting theory.
KAJIAN ECOCIDE TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM KAWASAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI AIR BENGKULU Elcaputera, Arie; Frastien, Dede
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak atas lingkungan yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pada kenyataannya hadirnya korporasi pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1986 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat sembilan korporasi, WIUP batubara tersebut merupakan Daerah Resapan Air yang tidak terpisahkan dari DAS Air Bengkulu. Pemberian Izin Pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menjadi penyebab kerusakan dan pemusnahan ekosistem yang berdampak terhadap bencana ekologis banjir dan longsor sepanjang tahun pada landscape hulu, tengah dan hilir DAS Bengkulu. Pemusnahan ekosistem akibat pertambangan ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan ecocide yaitu kejahatan kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia atau penyebab lain, sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.
Co-Authors Ari Wirya Dinata Ayub, Zainal Amin Frastien, Dede Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Susanti, Pipi