Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal HAM Nagari Law Review University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Esensi Hukum Jurnal Hukum Peratun Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Legislasi Indonesia
Ari Wirya Dinata
UNIVERSITAS BENGKULU
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
BANK SENTRAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ari Wirya Dinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.49 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.2.1.56-79

Abstract

Di negara-negara sedang berkembang, pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara, umumnya berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Dalam menjalankan peranan itu,  pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral sebagai lembaga yang berperan penting  dalam pembiayan pembangunan. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait independensi kelembagaan Bank Sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Adapun parameter yang digunakan untuk menakar kualitas independensi kelembagaan bank sentral dapat mengacu kepada: pertama, kewenangan dan hubungan bank sentral dengan pemerintah,  kedua, pengisian jabatan pimpinan bank sentral dan ketiga,  keuangan lembaga. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni menata kembali kelembagaan dan independensi Bank Indonesia adalah Conditio Sine Qua non, karena lembaga bank Indonesia adalah lembaga yang memegang peranan yang penting dalam bidang moneter.
Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia Ari Wirya Dinata; M Yusuf Akbar
Jurnal HAM Vol 12, No 2 (2021): Edisi Agustus
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.522 KB) | DOI: 10.30641/ham.2021.12.305-324

Abstract

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020. Sejumlah negara telah membuat berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi masuk dan pembatasan perjalanan. Kebijakan ini dipandang perlu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus secara masif akibat pergerakan manusia. Di sisi lain, konvensi hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap hak untuk bergerak dan memasuki suatu negara dan melarang tindakan diskriminasi. Tulisan ini mengkaji perspektif hukum internasional tentang kebijakan masuk dan pembatasan perjalanan serta membahas kebijakan domestik Indonesia dalam menanggulangi wabah korona. Penelitian  ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tulisan ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan masuk dan pembatasan larangan bepergian merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum internasional. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah wabah korona lintas batas negara. Meskipun demikian, kebijakan ini mungkin melanggar hak asasi manusia jika tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku seperti konvensi hak asasi manusia. Tulisan ini menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam menggunakan kebijakan entry regulation.
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN NEGARA KESATUAN Ari Wirya Dinata
Jurnal Hukum Peratun Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.412021.1-30

Abstract

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia memberikan konsekuensi lahirnya pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara sebagai pranata hukum adalah wujud pelaksanaan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi agar pemerintah tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Sebagai lembaga peradilan yang dihormati maka seharusnya putusan pengadilan tata usaha negara wajib dihormati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya terjadi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Mereka menentang untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Oleh karena itu, tulisan ini membahas secara komprehensif mengenai penyebab ketidakpatuhan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Berikutnya juga membahas mengenai implikasi hukum yang terjadi apabila badan/pejabat tata usaha negara tetap mengabaikan putusan pengadilan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut tulisan ini mengulas mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dikaitkan dengan ketidakpatuhan yang terjadi. Diketahui bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan dan memastikan seluruh kebijakannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah terlebih lagi dalam konsep negara kesatuan.
THE DYNAMICS OF RATIFICATION ACTS OF INTERNATIONAL TREATY UNDER INDONESIAN LEGAL SYSTEM Ari Wirya Dinata
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.10.2.2021.197-218

Abstract

The Ratification Act is a legal product that states Indonesia's commitment to an international treaty. The constitutionality of these laws has been tested before the Constitutional Court. In its decision, the Constitutional Court stated that the Ratification Acts is the object of judicial review as stipulated in article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution. Even though there were two differences of opinion in the verdict on the ASEAN Charter Ratification Laws review, namely the Justice: Hamdan Zoelva and Maria Farida. The two judges categorized the Laws on the Ratification of International Treaties, not in the category of laws reviewed by the Constitutional Court. This decision explains the position of the Ratification Law in the Indonesian legal system and its future implications. This paper discusses the position of the Ratification Acts under the Indonesian legal system and the implications that will occur after the future Constitutional Court decisions on the development and relations of national law and international law. This writing uses secondary data and also primary, secondary, and tertiary legal material. This writing found the inconsistency of Indonesia in making ratification acts of International Law. It emerges that implication to the status of ratification acts. Moreover, The Constitutional Court decision tries to clarify ratification acts under the Indonesian legal system.
Navigating Human Rights in Indonesia and Beyond Muhammad Bahrul Ulum; Ari Wirya Dinata
Lentera Hukum Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and Beyond
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v10i1.38435

Abstract

The article is an editorial that supposedly does not need an abstract.
Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ari Wirya Dinata
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020

Abstract

Fiduciary is one of the guarantees where the debtor has the right to control and take advantage of the goods that are used as fiduciary security objects. Article 15 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee regulates the execution mechanism for fiduciary security objects when the fiduciary giver (debtor) experiences breach of promise to the fiduciary recipient (creditor). So far, the execution mechanism for fiduciary security objects regulated in the Act creates legal uncertainty and harms the debtor's rights. Because it gives too much power to the creditor. The imbalance of power relations between debtors and creditors towards the handling of the problem of breach of contract actually causes an injustice in existing fiduciary institutions. The Constitutional Court, through decision number 18 / PUU-XVII / 2019, tries to return the fiduciary institution to the spirit of equilibrium relations between debtors, creditors, and fair fiduciary guarantees. After the decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019. Has there been a harmonious power relationship between two legal subjects in fiduciary guarantees. This paper examines the pre and post fiduciary guarantee institutions of the Constitutional Court and analyzes the legal consequences that occur. This paper uses a type of juridical-normative research using primary data and primary, secondary and tertiary legal material. While the analysis method uses qualitative methods
Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates: Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Situmeang, Selvi Christina; Ardilafiza, Ardilafiza; Dinata, Ari Wirya
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 4 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2145

Abstract

This paper discusses several Constitutional Court decisions concerning the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates that were issued on the same day. In Constitutional Court Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, Number 51/PUU-XXI/2023, and Number 55/PUUXXI/ 2023, the Court consistently rejected all petitions. However, later in the afternoon, through Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court changed its stance and partially granted the request. This paper aims to analyze the differences among these decisions and the Constitutional Court’s inconsistency when addressing decisions that substantially challenge the same article. This research employs a normative legal approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate discrepancies between the decisions, procedural irregularities, and drastic shifts in the judges’ perspectives. These factors have resulted in the Constitutional Court’s inconsistency in ruling on the issue of the minimum age requirements for the President and Vice President.
Larangan Ekspor Bijih Nikel menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan GATT 1994 Al Vionesya, Yolanda; Deli Waryenti; Ari Wirya Dinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v9i1.33183

Abstract

The ban on nickel ore exports carried out by Indonesia through the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019 made Indonesia sued at the WTO by the European Union for violating the provisions of the 1994 GATT. This article aims to find out how the validity of the nickel ore export ban based on the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019 and GATT Provisions 1994. To answer the formulation of the problem, this study uses the literature study method. Legal materials obtained both primary legal materials and secondary legal materials are grouped and arranged systematically. Furthermore, the legal material is analyzed qualitatively to make it easier to draw conclusions. The conclusion that can be drawn in this study is that the ban on nickel ore exports is legal according to the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019, but is contrary to the provisions of GATT 1994. Keywords: Nickel Ore Export Ban; GATT 1994; WTO.
SENGKARUT LIMITASI HAK ATAS INFORMASI HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT Dinata, Ari Wirya
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i1.673

Abstract

Hak atas informasi adalah salah satu hak yang dijamin didalam konstitusi, UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan jaminan berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, , menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Namun Pasal 359 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan membatasi sejumlah informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat dalam penerbangan sipil yang dapat disebarkan bahkan  sejumlah informasi tidak diperkenankan dijadikan barang bukti dalam persidangan perdata. Keadaan demikian sejatinya berseberangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang hak atas informasi, pembatasan hak atas informasi, dan politik hukum Pasal 359 UU Penerbangan yang melimitasi hak atas informasi serta memberikan analisa konstitusionalitas norma tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun analisa menggunakan analisa preskriptif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat norma yang bertentangan (conflicting norm) dalam UU Penerbangan dan misintepretasi dalam menakar kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam politik hukum pembatasan hak atas informasi hasil investigasi kecelakaan serta berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara terhadap informasi.Kata kunci : Hak Atas Informasi, Pembatasan, Kecelakaan Pesawat. AbstractThe right to information is one of the rights guaranteed in the constitution, the 1945 Constitution, Article 28 F of the 1945 Constitution states the guarantee of communication and information to develop personal and social environment and the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information. However Article 359 of Law No. 1 of 2009 concerning Aviation limits the amount of information resulting from investigations of aircraft accidents in civil aviation that can be disseminated and even some information is not permitted as evidence in civil proceedings. This situation is actually contrary to the provisions in the 1945 Constitution. This paper discusses the right to information, restrictions on the right to information, and the political politics of Article 359 of the Aviation Law which legitimizes the right to information and provides a constitutionality analysis of the norm. This paper uses normative legal research methods, secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials, while the analysis uses prescriptive analysis. The results of the study concluded that there is conflicting norm in aviation acts as well as misconsideration of open legal policy in legal politics limiting the right to information resulting from accident investigations and potentially conflicting citizens' constitutional rights to information.Key words: Right to Information, Restrictions, Aircraft Accident.
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BENGKULU Pipi Susanti; Ari Wirya Dinata; Arie Elca Putra
Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v6i2.396

Abstract

In Indonesia, most people with disabilities live in vulnerable conditions. Persons with equal rights and opportunities to obtain a life that is prosperous, independent, and without discrimination, are required to have laws and regulations that can guarantee their implementation. Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates that the right to education is a guaranteed human right. In practice, children with disabilities are very vulnerable to discriminatory treatment in obtaining their rights, especially the right to education. This is caused by the unequal physical or psychological conditions of children with disabilities. The conditions of people with disabilities vary, some have mental disabilities, physical disabilities, and a combination of mental and physical disabilities. In Bengkulu City, not all of the children with disabilities were able to receive education. Of the total, only half of the children were able to experience education services. This discourse questions about how the Bengkulu city government fulfills the right to education for children with disabilities, what are the obstacles faced by the government in fulfilling the education rights for children with disabilities. This paper presents the discourse by explaining it from a juridical-empirical perspective using a legal and social science approach. Where field studies will be carried out by conducting interviews. The right to education for persons with disabilities as contained in Article 10 of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. In fulfilling the rights of children with disabilities, the Bengkulu city government provides assistance through a disability forum provided by the ministry managed by the social service where assistance is provided for nutrition and for child therapy which has been given for 3 consecutive years. Assistance provided by local governments to fulfill the rights of children with disabilities is hearing aids, rice and cash. The obstacles faced by the Bengkulu city government in fulfilling the rights of persons with disabilities are the lack of coordination between the provincial and city governments in fulfilling the rights of children with disabilities, school infrastructure facilities that are still not friendly to children with disabilities, buildings that are not yet feasible.
Co-Authors Al Vionesya, Yolanda Amancik Ardilafiza, Ardilafiza Arie Elca Putra Ayub, Zainal Amin Beni Kurnia Illahi Chandra, M Jeffry Arlinandes Delfina Gusman Deli Waryenti Elcaputera, Arie Illahi, Beni Kurnia M Jeffry Arlinandes Chandra M Yusuf Akbar Muhammad Bahrul Ulum Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Pipi Susanti Purwaningdyah Murti Wahyuni Silvanti, Amelia Situmeang, Selvi Christina Susanti, Pipi Wahyuni, Purwaningdyah Murti