Siregar, Hendrik Fasco
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PESHUM

Nilai Strategis Kewenangan BPK sebagai Pondasi Moral Pembangunan dan Perlindungan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berkelanjutan : (Implementasi dan Implikasi Kebijakan Anggaran Pasca Ide Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur) Sagalane, Andra Bani; Siregar, Hendrik Fasco
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7750

Abstract

BPK RI bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk audit terhadap anggaran sekecil apapun yang dikeluarkan Presiden dan jajarannya. Investigasi awal BPK dapat dilakukan bahkan sebelum pengesahan DPR, terutama pada ide kebijakan Presiden yang berpotensi membebani anggaran. Dengan disahkannya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi Nusantara, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 466 triliun (APBN Rp. 89,4 triliun, BUMN Rp. 123,2 triliun, KPBU Rp. 253,4 triliun), BPK memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tersebut berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian filosofis, berfokus pada kualitas lembaga negara dibandingkan kuantitas anggaran. Hingga 2024, pembangunan ibu kota baru berjalan lambat, dan diperlukan kebijakan anggaran yang bijaksana dari pemerintahan baru untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis ini.