Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Waris Kesetaraan Gender: Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur Yudha, Alda Kartika
MUWAZAH Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (939.588 KB) | DOI: 10.28918/muwazah.v11i1.1892

Abstract

Permasalahan dalam ilmu waris bukanlah permasalahan yang ringan. Kewarisan Islam selalu bersinggungan dengan banyak hal yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, studi yang hanya terfokus pada hukum waris Islam tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya menjadi satu-kesatuan justru akan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Asumsi dasar yang digunakan oleh beberapa golongan kadang juga bersifat ekstrem. Dalam konteks pewarisan, pandangan Zuhaily dan Syahrur tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan menarik untuk diungkap. Semangat keduanya sama-sama memperjuangkan keadilan dan kesetaraan waris antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dua pemikir muslim ternama kaitannya dengan hukum kewarisan dalam Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran data pustaka. Analisis yang digunakan adalah analisis isi disandingkan dengan analisis sosial budaya untuk menyuguhkan alasan perbedaan pendapat kedua tokoh. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat banyak persamaan di antara Syahrur dan Zuhaily, namun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang paling tampak terlihat pada cara keduanya menafsirkan kesetaraan dan keadilan waris antara laki-laki dan perempuan. Jika Zuhaily lebih banyak menggunakan nash, Syahrur lebih mengaitkan nash tersebut dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jika dilihat dari aspek istinbatul ahkam, pendapat Zuhaily lebih kuat. Akan tetapi, jika melihat praktik kehidupan masyarakat, penafsiran Syahrur tentang kesetaraan waris terlihat lebih relevan.  
Balancing Democracy and Adz-Dzari'ah Principles: Legal Reasoning on Term Limits for Political Party Chairpersons in Indonesia Billah, Mu'tashim; Rahma, Vivi; Yudha, Alda Kartika
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i2.3171

Abstract

This study explores the issue of term limits for political party chairpersons from the perspective of democracy and the principles of az-zari'ah. In 2022-2023, there was a surge in lawsuits to the Constitutional Court regarding the absence of rules regarding the term of office of political party chairpersons in Indonesia. The number of lawsuits shows that the absence of such rules has caused considerable problems, both within and outside political parties and the state. Various political diseases have become increasingly apparent, such as the perception that public officials only follow the direction of party leaders (bossism), and this has the potential to lead to abuse of power by political party chairmen in the context of public policy. Using a qualitative literature review methodology, this study uses a comparative philosophical approach, namely by paying attention to the principles of democracy and applying methods derived from az-zari'ah. Both of these are used because, on the one hand, Indonesia is a country that applies the principles of democracy; on the other hand, many Indonesian people believe in the truth of Islamic law, including the principles of az-zari'ah. It was found that, from the perspective of az-zari'ah, the term of office of the party chairman must be limited (closed) so as not to become a vehicle for political disease. By Az-zari'ah, limiting the term of party leaders becomes a crucial matter, as it helps mitigate potential harms that may arise in the absence of such limitations. Meanwhile, from a democratic perspective, it also has the same value implications, namely the need to limit the term of office of the chairman. Democracy has the basic function of limiting political power in a person and not expanding or giving unlimited power like a monarchical system. This is because democracy believes that power tends to corrupt, and absolute power corrupts. So, since Indonesia uses the philosophy of democracy in its country, every political institution, in this case, political parties, must abide by the same rules.