Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

KONSEP RADD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Billah, Mu'tashim
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2021.9.1.27-54

Abstract

This research purposed to reveal the main concept of radd used in Indonesian Law according to KHI 193. This article focused on rights of a husband or a wife on radd and balanced distribution based on the opinion of Religious Court of Yogyakarta. This is a field research that used judges from Yogyakarta’s Religion Court as responden. This is a normative-descriptive research, with the theory of legal finding and legal interpretation to discuss the opinions of judges. The result of this research shows that (based on KHI 193) there are two interpretations of radd. First, either a husband or a wife should get the excess share of inheritance based on many interpretations. Grammatically, there is no exception for a husband or wife to get the excess share. Analogically, they have the rights on radd because it is equated with the concept of ‘aul, where husband and wife’s rights are reduced. Historically, judges accomodates the opinion of Uṡman who gave the spouses the right of share excess. Second, spouses have no right on excess share. Historically, there was an ijtihad made by jumhur considered that marital relationship ended by the decease of spouse. They accomodate the balanced distribution means that excess share is distributed proportionally based on each part.
HAK ḤIJAB WARIS ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH Billah, Mu'tashim
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2021): NOVEMBER 2021
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2021.9.2.219-246

Abstract

This article attempts to analyze the right of the daughter’s heirs to prevent the decedent’s brothers and sisters from getting the inheritance. This article tries to describe comprehensively the rights of daughters in the classical and Indonesia’s fiqh discourse. This is library research that uses available data from books and articles. This article uses a normative-philosophical approach, as well as the theory of the maqāṣid asy-syarī’ah. This article reveals that in certain circumstances, the daughter has the right to deter the decedent’s brothers and sisters in ḥijab ḥirmān way. The opinion of the daughter’s rights to prevent siblings in Islamic inheritance was originally based on the opinion of Ibn ‘Abbas which was later adopted by Shia’s fiqh. This idea, sometimes, was also used by judges of Religious Court in some decisions. In addition, to rely their decision on Ibn ‘Abbas opinion, judges usually refer to the jurisprudence of the Supreme Court (MA). The main argument of this article is based on the expansion and reinterpretation of the meaning of walad that wrote at QS. An-Nisa (4): 11, 12, and 176. Furthermore, this argument could be strengthened by the consideration of maqāṣid’s benchmarks such as illat of law and benefits (maṣlaḥah).
Potensi dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Di Kabupaten Sumenep Dwi Rohmadiani, Linda; Billah, Mu'tashim
Jurnal Plano Buana Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Plano Buana (Edisi Oktober 2021)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.412 KB) | DOI: 10.36456/jpb.v2i1.4420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan kelemahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan survey instansi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis expert judgement serta analisis delineasi software GIS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kategori potensi kawasan cagar budaya meliputi sangat berpotensi (Masjid Jamik), berpotensi (Keraton Sumenep), cukup berpotensi (Asta Tinggi), kurang berpotensi (Asta Pangeran Lor dan Wetan, Kota Tua Kalianget), serta sangat kurang berpotensi (Benteng Kalimook dan Asta Panembahan Blingi Sepudi). Zonasi kawasan cagar budaya terbagi atas zona inti (Keraton Sumenep, Masjid Jamiik, dan Asta Tinggi), zona pendukung (Kota Tua Kalianget, Asta Panembahan Blingi Sapudi, serta Asta Pangeran Lor dan Wetan), dan zona penyangga (Benteng Kalimook). Kelemahannya rata-rata berupa atraksi wisata dan fasilitas pendukung.
Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan Abdul Rozak; Mu'tashim Billah; Diky Faqih Maulana
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3757

Abstract

Maintaining the integrity of the household is not easy, the dynamics of life as husband and wife must be lived with patience and caution. However, this circumstances are sometimes seems insufficient to maintain the household. This indication could be seen that number of couples who prefer to end their marital relationship with dissolution. This article attempts to answer two main questions, namely: first, what are the main factors that cause the divorce in Rembang City; second, does the COVID-19 pandemic affect the divorce rate in Rembang City. This article is a qualitative research using a normative-empirical approach. The results of the analysis of this study show that the COVID-19 pandemic does not significantly affect changes in the divorce rate in Rembang City. This is due to the background of the Rembang community which is dominated by santri. Spiritual values ​​are still a solid foundation that can maintain the unity of the household when some couples choose to divorce due to the economic and mental depression that caused by the pandemic.   Mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan perkara mudah, dinamika kehidupan sebagai suami dan istri harus dihadapi dengan penuh kesabaran serta kehati-hatian. Akan tetapi, sikap tersebut terkadang dirasa kurang cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan banyaknya pasangan yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan jalur perceraian. Artikel ini berusaha untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, apa saja faktor utama yang menjadi alasan perceraian di Kota Rembang; kedua, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap angka perceraian di Kota Rembang. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Hasil dari analisis penelitian ini menggambarkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian di Rembang adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali pandemi COVID-19 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan atas perubahan angka perceraian di Kota Rembang. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Rembang yang didominasi kalangan santri. Nilai-nilai spiritual masih menjadi landasan kokoh yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga di saat beberapa pasangan memilih untuk bercerai karena depresi ekonomi dan mental yang disebabkan pandemi. 
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) BAGI UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) Sisi Ade Linda; Muhamad Yusuf; Rifqi Nurdiansyah; Doli Witro; Mu'tashim Billah
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i2.2929

Abstract

The outbreak of COVID-19 has caused the government to implement the PPKM (Public Activity Limitation) policy. The PPKM context set by the government aims to reduce and reduce the number of deaths caused by COVID-19 as explained in the maqashid pillar, namely hifz an-nafs. The determination of PPKM has had a considerable impact in the economic field, one of which is on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This article is qualitative research that is library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis technical Miles et al. namely data condensation, data presentation, and concluding. The study results indicate that the determination of PPKM policies, including for MSMEs actors, is a form of maqashid sharia, namely hifz an-nafs. Therefore, MSMEs must comply with these regulations because they are related to the protection of life which has a higher position than the protection of assets in maqashid sharia. However, one must still see the slight difference between the two.Mewabahnya covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan PPKM (Penetapan Pembatasan Kegitan Masyarakat). Konteks PPKM yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi dan menurunkan jumlah kematian yang disebabkan oleh covid-19 sebagaimana yang dijelaskana pada pilar maqashid yaitu hifz an-nafs. Penetapan PPKM memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang ekonomi, salah satunya pada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM). Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan PPKM termasuk bagi pelaku UMKM merupakan bentuk maqashid syariah yaitu hifz an-nafs. Oleh karena itu, UMKM harus mematuhi peraturan tersebut karena terkait dengan penjagaan nyawa yang mana kedudukannya lebih tinggi dari penjagaan harta dalam maqashid syariah. Namun harus tetap melihat kemafsadatan yang sedikit di antara keduanya.
Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia Mu’tashim Billah; Vivi Rahma
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v10i2.2924

Abstract

In classical fiqh studies, most scholars agree that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other. Jumhur's opinion is stated implicitly in KHI, which says that heirs must be Muslim. After the 1995 Supreme Court decision regarding obligatory wills for heirs of different religions, differences of opinion began to occur over inheritance from different religions. Some follow this jurisprudence, while others still hold the jumhur opinion in classical fiqh. This article attempts to analyze the different interpretations of the regulations regarding heirs of different religions by using the theory of legal interpretation. This article is qualitative research with a normative juridical approach. The research data was obtained from various literature relevant to the object of this study. This article concludes that, in reading the regulations regarding heirs of different religions, there are three methods of legal interpretation, namely: first, a grammatical interpretation which results in the conclusion that non-Muslim heirs have no rights over the heir's assets; second, an analogical interpretation that can be used to make an analogy of a mandatory will for children or adoptive parents with the status of non-Muslim heirs; third, a sociological or teleological interpretation that functions more flexibly because it can be adapted to the context of social values that grow and develop in society.
IMPLEMENTASI ASAS TADARRUJ DALAM KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH Mu'tashim Billah; Vivi Rahma; Abdul Mughits; Irma Suryani
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i1.11901

Abstract

AbstractThe efforts to implement Islamic sharia in Indonesia are entering a new phase. This effort can be seen clearly in the trend of the conversion of conventional banks toward Islamic banks. However, there is one thing that hinders this conversion process, namely the status of conventional bank capital which is also converted into Islamic bank capital. This article attempts to describe the problems of the conversion of conventional banks toward Islamic banks. This article is a literature research with a qualitative approach. The method used in this article is normative-juridical by utilizing the concept of tadarruj in the principle of application of Islamic law as an analytical tool. This article argues that conversion is one of several mechanisms for changing a conventional banking institution into an Islamic bank accompanied by a change in the conventional management system into a sharia system. In the conversion process, all conventional bank transactions are converted into transactions with sharia nuances. This change in contract only has implications for the principal of the contract, without including the margin and interest that are characteristic of conventional banks.Keywords: the conversion; conventional bank; islamic bank; tadarruj
Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Islam: Studi di Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara Putri Nusaibah; Mu’tashim Billah
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i1.2936

Abstract

Abstract: Women's leadership in an Islamic perspective is an issue or problem that is always discussed and interesting to discuss. Along with the times, not a few women carry out activities in the public space, such as politics, economics, social, culture and other fields. This article will examine how women's leadership is in an Islamic perspective and what roles are played by women leaders in Binjai Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. This article is a field research (Field Research), which uses descriptive qualitative methods. Data obtained through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. This article finds that according to an Islamic perspective, women are not prohibited from becoming leaders in the public sphere. The text prohibiting women from being leaders must be reinterprate in accordance with the asbab al-wurud and changes in the law's illat. This article also found that female leaders in Binjai Baru village were able to carry out their duties and responsibilities well and their performance was no less when compared to male leaders. There are several things that affect the position of women as public officials, such as social values, social status, communication, education and work experience.Abstrak: Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam menjadi isu atau persoalan yang selalu dibicarakan dan menarik untuk dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit perempuan yang menjalankan aktivitas di ruang publik, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang yang lainnya. Artikel ini akan mengkaji bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam dan peranan apa yang dimainkan pemimpin perempuan di Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Artikel ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Artikel ini menemukan bahwa menurut perspektif Islam, perempuan tidak dilarang untuk menjadi pemimpin di ruang publik. Nas pelarangan wanita sebagai pemimpin harus dibaca ulang sesuai dengan asbab al-wurud dan perubahan illat hukum. Artikel ini juga menemukan bahwa pemimpin perempuan di desa Binjai Baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang performanya tidak kalah jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kedudukan perempuan sebagai pejabat publik, seperti nilai sosial, status sosial, komunikasi, pendidikan dan pengalaman kerja.
PENDEKATAN BAHASA DALAM TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR Billah, Mutasim
TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 9 No. 1 (2020): MARET
Publisher : STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  mencoba menginterpretasi pendekatan yang dilakukan oleh Syahrur dalam menganalisa Al quran secara kata perkata atau biasa dikenal dengan pendekatan bahasa Al quran Syahrur dengan teorinya “the theori of limit”. Penelitian ini menggunakan library search dengan diskriptive analisis, dengan mengungkap pemikiran Muhammad Syahrur yang telah berhasil memberikan kontribusi yang cukup signifikan dikalangan penafsiran Al quran sehingga mengahasilkan produk yang humanis dan mudah untuk dijadikan metode pemahaman baru untuk menafsirkan Al quran.
Balancing Democracy and Adz-Dzari'ah Principles: Legal Reasoning on Term Limits for Political Party Chairpersons in Indonesia Billah, Mu'tashim; Rahma, Vivi; Yudha, Alda Kartika
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i2.3171

Abstract

This study explores the issue of term limits for political party chairpersons from the perspective of democracy and the principles of az-zari'ah. In 2022-2023, there was a surge in lawsuits to the Constitutional Court regarding the absence of rules regarding the term of office of political party chairpersons in Indonesia. The number of lawsuits shows that the absence of such rules has caused considerable problems, both within and outside political parties and the state. Various political diseases have become increasingly apparent, such as the perception that public officials only follow the direction of party leaders (bossism), and this has the potential to lead to abuse of power by political party chairmen in the context of public policy. Using a qualitative literature review methodology, this study uses a comparative philosophical approach, namely by paying attention to the principles of democracy and applying methods derived from az-zari'ah. Both of these are used because, on the one hand, Indonesia is a country that applies the principles of democracy; on the other hand, many Indonesian people believe in the truth of Islamic law, including the principles of az-zari'ah. It was found that, from the perspective of az-zari'ah, the term of office of the party chairman must be limited (closed) so as not to become a vehicle for political disease. By Az-zari'ah, limiting the term of party leaders becomes a crucial matter, as it helps mitigate potential harms that may arise in the absence of such limitations. Meanwhile, from a democratic perspective, it also has the same value implications, namely the need to limit the term of office of the chairman. Democracy has the basic function of limiting political power in a person and not expanding or giving unlimited power like a monarchical system. This is because democracy believes that power tends to corrupt, and absolute power corrupts. So, since Indonesia uses the philosophy of democracy in its country, every political institution, in this case, political parties, must abide by the same rules.