Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kebijakan Pengelolaan Sampah Usman, Syarifuddin; Can, Laily Ramadhani
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.208 KB) | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.952

Abstract

Sampah, sebagai salah satu permasalahan di Kota Ternate seolah membuat Pemerintah Kota tak berdaya. Setiap tahun, volume sampah terus bergerak. Dari 60-70 ton naik 100 ton perhari. Minimnya armada pengangkut menjadi juga menjadi masalah, sampah tidak terangkut dengan baik. Padahal ada perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang memberi ruang pemerintah dan masyarakat mengelola sampah. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primwer dan sekunder. Bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga partisipasi warga. Karena kebijakan baru akan dilaksanakan, maka dampak kebijakan belum bisa dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah selama ini tidak diketahui oleh masyarakat kota Ternate. Dengan demikian Perda ini harus terus disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan demikian ada pelibatan masyarakat didalamnya. 1. Perlunya membentuk satgas sampah di setiap kelurahan, yang tugasnya setiap saat melakukan patroli, membuat laporan harian dan mengecek kali mati (barangka). Sebaiknya satgas sampah ini tidak dipublikasikan sehingga keberadaannya tidak diketahui warga, sehingga dia leluasa melakukan tugasnya. Perlunya saling awasi antar warga, agar mereka tak lagi membuang sampah di kali mati. DLH juga membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi di Kota Ternate Kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong kampus untuk membuat inovasi pengelolaan sampah.
Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Usman, Syarifuddin
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1202.327 KB) | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1144

Abstract

Pengangkatan penjabat kepala daerah sejumlah kabupaten termasuk kabupaten Pulau Morotai menuai polemik, karena Mendagri dianggap mengabaikan usulan gubernur. Tindakan Mendagri tersebut dikualifikasi sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan melecehkan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sejumlah akademisi dan aktivis pro demokrasi menyayangkan tindakan Mendagri yang menggampangkan masalah hukum. Sebab Indonesia adalah negara hukum yang bermakna semua tindakan pejabat Negara atau siapa saja yang harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, Pengangkatan Pj Kepala daerah menciptakan banyak masalah. Mulai dari celah potensi oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya, Politisasi ASN Pemda dan Politisasi Bantuan Sosial kepada masyarakat, hingga mutasi pegawai karena beda kepentingan politik, sehingga birokrasi akhirnya cenderung terseret politik.Mereka bukan serving the people, melainkan menjadi serving the boss yang lagi mau mendapatkan kursi. Pengangkatan Penjabat kepala daerah dalam waktu yang lama juga menimbulkan permasalahan, terutama aspek otonomi daerah, rentan terjadi praktik suap, dan rawan akan abuse of power. Kekhawatiran praktik suap bisa saja terjadi.Karena pejabat di tingkat desa saja berpotensi terjadi praktik jual beli jabatan, apalagi pengisian jabatan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pengangkatan melalui penunjukan penjabat yang tidak transparan dan tidak demokratis akan memberi ruang bagi kepentingan-kepentingan politik dari pusat ke level daerah. Perlunya regulasi yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak menimbulkan polemik dan menciderai rasa keadilan bagi keberlangsungan otonomi daerah.
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara Ladjima, Firayanti; Lating, Ali; Usman, Syarifuddin
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1540

Abstract

Paham radikal sangat identik dengan aksi terorisme, keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terorisme yang merupakan suatu kejahatan nasional, transnasional maupun internasional telah banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, perdamaian serta merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi upaya pencegahan paham radikal terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara. Yang dalam hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara sebagai lembaga yang berperan pada bidang pencegahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara telah melakukan berbagai strategi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi Maluku Utara, dengan melaksanakan program-program kegiatan baik yang bersifat mandatory BNPT maupun inisiatif FKPT sendiri. Program yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi, seminar, kerjasama, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tersebut ialah pendanaan, luas wilayah pencegahan, struktur kepengurusan yang belum dibentuk di kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, minimnya pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat. FKPT Maluku Utara memilki peluang yaitu terdapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meskipun terkadang kurang memadai. Sementara tantangan yang dihadapi adalah maraknya propaganda di media sosial.
Fakawel and Coastal Women: A Slice of the Reality of the Relationship between Coastal and Marine Women, and Policy Support in Damuli, Central Halmahera) Usman, Herman; Can, Laily Ramadhany; Usman, Syarifuddin; Djana, Amrul
Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan Vol. 16 No. 2 (2023): Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/agrikan.v16i1.1691

Abstract

This study aims to understand the group of women in the Damuli community behind the reality of those who practice fakawel. As a coastal community, the Damuli women's group has a strategy in meeting the needs of daily life. Between women and men there is a division of work that is always maintained so that harmony occurs. The division of work between men and women in Damuli Village, East Patani District, Central Halmahera Regency has existed for a long time, and is well maintained. When the men go to the garden to work, the women go to the coast to find fish (fakawel), complete with the equipment they have. The tradition of fakawel is not only for women fishing alone, but contains the meaning of the relationship between nature and women, where by doing fakawel actually coastal women indirectly take care of the sustainability of coastal environmental ecosystems. The problem is, this tradition has not become a local government policy to improve the standard of living of coastal communities. The method used in this study is a qualitative approach based on the reality that occurs in Damuli society as a result of individual subjective perceptions alone. The paradigm used in this study is interpretive (social action) which explains the phenomenon of women's social roles that are able to construct their social reality.
TANTANGAN MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM Mildawati, Titi; Usman, Syahruddin; Usman, Syarifuddin
TEKNOS: Jurnal Pendidikan dan Teknologi Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59638/teknos.v1i2.273

Abstract

The era of globalization brings various challenges that need to be overcome by Islamic educational institutions in order to remain relevant and effective in providing education to students, including madrasas as Islamic educational institutions that must compete in the digital era. These challenges include adaptation to information and communication technology (ICT) as well as the use of digital platforms to support the learning process and management of madrasas. The aim of this research is to find out the main challenges faced by madrassas as Islamic educational institutions, namely the increasing influence of foreign culture, technology and social media. developing, changes in curriculum and learning methods. Based on the discussion above, the author concludes that there are two types of challenges for madrasas as Islamic educational institutions or institutions, namely challenges from within such as madrasa management and challenges from outside the institution itself such as technological developments that are oriented towards foreign culture