Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambura Law Review SIGn Jurnal Hukum Insan Cita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IBLAM Law Review Journal Evidence Of Law At-Tanwir Law Review AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora International Journal of Law and Society International Journal of Sociology and Law Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics
Kadir, Yusrianto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM Moonti, Roy; Kadir, Yusrianto; Bunga, Marten; Ahmad, Ibrahim; Koni, Yoslan K.
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.76

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness implementation regulation of the chief of Indonesian national police 11 of 2010 regarding the handling of bomb disposal and to find out what factors influenced bomb disposal procedures in Gorontalo Province. The type of research used in this research is empirical normative legal research. The type of research used is empirical normative legal research. Normative law research uses normative legal case studies in the form of legal products, for example reviewing draft laws. The subject of the research is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone. Empirical legal research is research that uses empirical legal case studies in the form of community behavior. The results of the research obtained are that regulation of the chief of Indonesian national police number 11 of 2010 concerning the handling of bomb disposal in Gorontalo Province has not been effective because it was found that there are still several aspects that are not following the provisions in regulation of the chief of Indonesian national police, for example, related to personnel standardization, individual equipment is not adequate, Some of the new unit equipment are complete and some are damaged, then spare parts are not ,available as well as administrative processes that are often ignored and the factors that affect the bomb disposal procedure in Gorontalo province, namely inadequate facilities and infrastructure, incomplete personnel / human resources, insufficient budget and no insurance for each Jibom personnel.
ANALISIS STRATEGI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI Maku, Sumanti; Akili, Rustam Hs.; Kadir, Yusrianto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.136

Abstract

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan Indonesia sebagai sebuah negara besar. Lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tenang IKN merupakan sebuah politik hukum terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Secara visioner Ibu Kota Negara ini diharapkan menjadi kota dunia yang modern, maju dan startegis. Oleh karena itu kajian geopolitik dan geostrategi menjadi persfektif penting dalam analisis penelitian ini. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah bagaimanakah strategi politik hukum lahirnya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan bagaimanakah aspek geopolitik dan geostrategi pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) karena akan menelaah Undang-Undang atau regulasi yang terkait dengan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan Collection, Reduction, Display data, dan Conclusion Drawing. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kajian politik Hukum yang melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada prinsipnya memiliki keserasian dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Aspek geopolitik dan geostrategi menjadi landasan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut telah melalui kajian dan analisis yang komprehensif, mendalam dan visioner.
ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA BANTUAN HUKUM Gathan, Ivan; Moonti, Roy Marthen; Kadir, Yusrianto
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.137

Abstract

 penelitan ini  untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara Observasi dan Wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Menurut Patrianto pembentukan perda bantuan hukum dapat dijadikan upaya penyempurnaan dan perluasan pemberian akses keadilan yang tidak hanya mencakup kelompok orang miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan bantuan hukum. Efektifitas Hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).
Co-Authors Abdullah, Wahyu M. Akili, Rustam H. S. Akili, Rustam Hs. Amu, Robby W. Anam, Fahrun Arifin Tumuhulawa Asuki, Teddy Permana Biahimo, Jaqub Bunga, Marten Daud Rahim Fransisko Ngajow, Malfrid Frangky Gathan, Ivan Hamzah, Yasril Hasan, Agung Cahyo Ibrahim Ahmad Idris, Siswan Ismail, Nurwita Kasim, Muslim Kasim, Muslim A. Kasim, Ramdhan Koni, Yoslan K. Kumai, Salma Laria, Indrawan Laupode, Nova Lukman, Lutfiana Mahmud, Yohan Maku, Sumanti Mamonto, Roy Marthen Moonti, Roy Mointi, Rahayu Moonti, Roy Moonti, Roy Marthen Nuna, Moh. Maskun Nuna, Muten Nurmala, Leni Dwi Rustam Akili Sabuati, Aldiyanto singal, Desri landa Supu, Fitriyani Syahrain, Aldi Tohopi, Muhammad Rizal