Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik ADI Journal on Recent Innovation (AJRI) Visi Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
I Nengah Suriata
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pengaduan Sengketa dalam Pelayanan Publik dan Penyelesaiaannya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.43-56

Abstract

Pengaduan msyarakat dalam pelayanan publik di wilayah provinsi Bali membutuhkan kehadiran Negara untuk mencarikan solusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sebagai institusi Negara menerima pengaduan masyarakat di wilayah provinsi Bali. Instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara dan cita-cita nasional. Tujuan Negara Indonesia termaktud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat. Cita-cita nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sentosa, dan makmur serta berkeadilan sosial dalam rangka menuju Negara sejahtera atau welfare state. Tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik akan menimbulkan maladministrasi. Tindakan maladministrasi disebabkan faktor kesengajaan maupun ketidak sengajaan yang menimbulkan keberatan masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa data melalui kualitatif diskripsi, dengan penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptif kualitatif. Data primer dipergunakan hasil Focus Groups Discussion (FGD), beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder dengan bahan FGD maupun beberapa buku-buka terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian diproleh, pengaduan masyarakat atau pelapor pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dapat diselesaikan melalui; kesatu pendekatan musyawarah kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor. Kedua melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan negosiasi, mediasi dan ajudikasi.
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.1.2021.42-54

Abstract

Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, sehingga penggunaan air perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Pencemaran air akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dewasa ini air memiliki nilai ekonomis, walaupun keberadaan melimpah ruah di bumi ini, kecuali daerah kritis dan tandus. Kebanyakan masyarakat tidak efisien dalam mengatur air sehingga akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Keadaan pemborosan dalam menggunakan air pada Depot Air, sebagai isi ulang bagi kebutuhan minum masyarakat perlu diatur dalam perangkat peaturan hukum. Penelitian air ini dengan judul Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur perizinan Depot Perdagangan Air di Kota Denpasar, agar air yang dihasilkan memiliki mutu standar kesehatan dan tidak membahayakan bagi konsumen. Sedangka teori yang dipergunakan untuk membahas yaitu Konsep Negara Hukum dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta sumber bahannya baik primer dan sekunder serta tersier. Hasil penelitian ini bahwa, air sangat diperlukan pengaturannya melalui berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta peraturan daerah serta peraturan Walikota Denpasar. Pengaturan air yang bernilai ekonomi dapat dipertanggungjawab secara moral dan sosial. Disarankan pengaturan air dapat diatur oleh masyarakat di kota Denpasar berdasarkan kearifan loka (local genenius).
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi I Nengah Suriata; I Wayan Antara
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.7.1.2022.60-66

Abstract

As we know that the island of Bali is known as the Island of the Gods or the Island of a Thousand Temples. The majority of Balinese people are Hindus and they live in traditional village areas. Traditional villages in Bali have been heterogeneous from the start, when viewed in terms of caste/household, soroh or class. This heterogeneity is getting higher, due to the migration (migration) of non-Balinese ethnic groups to the Bali area. They carry customs, traditions, culture, religion, and other ethnic identities. With globalization, global culture can freely enter Bali. The existence of this condition certainly requires empowerment so that traditional villages still exist in the midst of the wave of globalization. The direction of empowerment is to develop the various capitals they have, without ignoring the normative principles that apply to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because Bali is part of the Republic of Indonesia. Likewise, global demands cannot be ignored, because Bali is part of the world. In this context, the principle of pluralism becomes very important for traditional villages in Bali.
Co-Authors Agus Adhi Widyantika Dewa Putu Yudiana I Dewa Nyoman Juniasa I Gde Oka Saputra I Wayan Antara Ida Ayu Made Gayatri, Ida Ayu Made Maria Grazia O Hasiman Ronald Umbas