Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pengaduan Sengketa dalam Pelayanan Publik dan Penyelesaiaannya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.5.1.2020.43-56

Abstract

Pengaduan msyarakat dalam pelayanan publik di wilayah provinsi Bali membutuhkan kehadiran Negara untuk mencarikan solusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sebagai institusi Negara menerima pengaduan masyarakat di wilayah provinsi Bali. Instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara dan cita-cita nasional. Tujuan Negara Indonesia termaktud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat. Cita-cita nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sentosa, dan makmur serta berkeadilan sosial dalam rangka menuju Negara sejahtera atau welfare state. Tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik akan menimbulkan maladministrasi. Tindakan maladministrasi disebabkan faktor kesengajaan maupun ketidak sengajaan yang menimbulkan keberatan masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa data melalui kualitatif diskripsi, dengan penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptif kualitatif. Data primer dipergunakan hasil Focus Groups Discussion (FGD), beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder dengan bahan FGD maupun beberapa buku-buka terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian diproleh, pengaduan masyarakat atau pelapor pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dapat diselesaikan melalui; kesatu pendekatan musyawarah kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor. Kedua melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan negosiasi, mediasi dan ajudikasi.
Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.6.1.2021.42-54

Abstract

Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, sehingga penggunaan air perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Pencemaran air akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dewasa ini air memiliki nilai ekonomis, walaupun keberadaan melimpah ruah di bumi ini, kecuali daerah kritis dan tandus. Kebanyakan masyarakat tidak efisien dalam mengatur air sehingga akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Keadaan pemborosan dalam menggunakan air pada Depot Air, sebagai isi ulang bagi kebutuhan minum masyarakat perlu diatur dalam perangkat peaturan hukum. Penelitian air ini dengan judul Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur perizinan Depot Perdagangan Air di Kota Denpasar, agar air yang dihasilkan memiliki mutu standar kesehatan dan tidak membahayakan bagi konsumen. Sedangka teori yang dipergunakan untuk membahas yaitu Konsep Negara Hukum dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta sumber bahannya baik primer dan sekunder serta tersier. Hasil penelitian ini bahwa, air sangat diperlukan pengaturannya melalui berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta peraturan daerah serta peraturan Walikota Denpasar. Pengaturan air yang bernilai ekonomi dapat dipertanggungjawab secara moral dan sosial. Disarankan pengaturan air dapat diatur oleh masyarakat di kota Denpasar berdasarkan kearifan loka (local genenius).
Strategi Pemberdayaan Desa Adat pada Era Globalisasi I Nengah Suriata; I Wayan Antara
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.7.1.2022.60-66

Abstract

As we know that the island of Bali is known as the Island of the Gods or the Island of a Thousand Temples. The majority of Balinese people are Hindus and they live in traditional village areas. Traditional villages in Bali have been heterogeneous from the start, when viewed in terms of caste/household, soroh or class. This heterogeneity is getting higher, due to the migration (migration) of non-Balinese ethnic groups to the Bali area. They carry customs, traditions, culture, religion, and other ethnic identities. With globalization, global culture can freely enter Bali. The existence of this condition certainly requires empowerment so that traditional villages still exist in the midst of the wave of globalization. The direction of empowerment is to develop the various capitals they have, without ignoring the normative principles that apply to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because Bali is part of the Republic of Indonesia. Likewise, global demands cannot be ignored, because Bali is part of the world. In this context, the principle of pluralism becomes very important for traditional villages in Bali.
Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Promosi Digital di Desa Sidan Kabupaten Gianyar Afret Otu; M. Noor; Ni Made Puriati; Aditya Manggala R.S; I Wayan Sugiartana; I Nengah Suriata; Ni Putu Mertaningrum
Abdimas Singkerru Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59563/singkerru.v6i2.387

Abstract

Desa Sidan, Kabupaten Gianyar, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berkelanjutan melalui pemanfaatan wisata alam, budaya, religi, dan pertanian berbasis masyarakat. Namun, pengembangan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata, pemahaman mengenai ekowisata berkelanjutan, serta pemanfaatan media digital untuk promosi wisata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital. Mitra kegiatan meliputi perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa Utama Karya, dan Kelompok Sadar Wisata Desa Sidan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu sosialisasi pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat, pelatihan dan diskusi pengembangan ekowisata berkelanjutan, serta pendampingan promosi digital desa wisata. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, praktik langsung, dan pendampingan kepada mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat, meningkatnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekowisata berkelanjutan, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi wisata. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Kelompok Sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Sidan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dalam satu program berkelanjutan efektif meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat kelembagaan lokal. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.