Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik ADI Journal on Recent Innovation (AJRI) Visi Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
I Nengah Suriata
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
SENGKETA ANTAR WEWENANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA POLRI, KEJAKSAAN RI DAN KPK I Nengah Suriata
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 34 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

              The fact that there are some state institutions that are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 while some others are not, causes horizontal problems among those institutions. The authority of the institutions is regulated in the Constitution and in other laws. The authority to investigate a criminal act is owned by the Police, Attorney, and Corruption Eradication Commission (KPK). The authority of the Police is stated in the Law number 8 of 1981 on Criminal Code Procedure and in the Law number 2 of 2002 on Indonesian National Police (Polri). The Attorney’s authority is stated in Law number 16 of 2004 on Indonesian Attorney and KPK’s authority is stated in the law number 30 of 2002 on KPK. This research was normatively conducted through normative jurisdictional study with systematic and descriptive data analyses. These analyses were conducted based on the Law number 8 of 1981 about Criminal Code Procedure, the Law number 2 of 2002 on Polri, the Law number 16 of 2004 on Indonesian Attorney and the Law number 30 of 2002 on KPK. The research showed that Polri, Indonesian Attorney, and KPK have the authority to conduct investigation of criminal act of corruption. The investigation is a political will of the current government.              The author concluded that Polri, Indonesian Attorney, and KPK were given the authority to conduct investigation of criminal act of corruption based on the Law number 2 of 2002 on Polri, the Law number 16 of 2004 on Indonesian Attorney and the Law number 30 of 2002 on KPK. KPK has full authority to conduct investigation of criminal act of corruption. This is based on the principle  lex specialis deroga te lex generalis and the Law number 30 of 2002. Kata Kunci : kewenangan, penyidikan, tindak pidana korupsi.              Keberadaan  lembaga negara  yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang tidak, dampak horizontal antar lembaga negara. Kewenangan lembaga negara tersebut yang telah diatur dalam konstitusi/UUD 1945 maupun yang diatur dalam Undang-Undang.              Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi saat ini dilakukan Polri, Kejaksaan RI maupun KPK. Ketiga institusi Negara tersebut melaksanakan penyidikan, memiliki dasar hukumnya masing-masing. Polri didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan KPK didasarkan oleh UU No.  30 Tahun 2002 tentang KPK.              Penelitian ini dilakukan secara  normatif, yaitu dengan melakukan kajian yuridis normative, dengan analisis data diskripsi, sistematisasi dan eksplanasi, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan KPK didasarkan oleh UU No.  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri, Kejaksaan RI dan KPK berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penyidikan  merupakan political will dari pemerintahan saat ini.              Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Polri, Kejaksaan RI dan KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sesuai UU No.2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI UU  No. 30 Tahun 2002, tentang KPK. KPK berwenang penuh melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generalis.karena  kewenangan khusus oleh UU 30 tahun 2002.     
ANALISIS KEPUASAN NASABAH OLEH PELAYANAN PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK PT GITA GEMILANG CABANG KUTA KABUPATEN BADUNG I Gde Oka Saputra; Dewa Putu Yudiana; I Dewa Nyoman Juniasa; I Nengah Suriata
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 35 No. 2 (2021): Juli-Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52318/jisip.2021.v35.2.4

Abstract

This study aims to figure out customer satisfaction out of the service of PT Gita Gemilang , Kuta branch. In this quantitative research, questionnair whose format was descriptive were distributed  to respondents in order to collect primary data. Based of the analysis, the service provided by this company can be classified as very good. The total  score based on five indicators is in the range from 137 to 168, which is good category. Based on seven indicator, the score is in the range from 169 to 200, which is very good category. The outher suggest that this company improve the category from good to very good and maintain its very good category by improving the quality of its human resources.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS RAWAT INAP DESA PAGAL Maria Grazia O Hasiman; I Nengah Suriata; I Dewa Nyoman Juniasa
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 36 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52318/jisip.2022.v36.1.6

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Rawat Inap Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pelayanan kesehatan pada masyarakat belum terlaksana seperti yang diharapkan, seperti pelayanan terksesan dipersulit, disebabkan karena pelayanan informasi kesehatan yang minim, waktu penyelsaian pelayanan tidak diinformasikan secara terbuka oleh aparat yang berwenang melayani kurang tanggap terhadap pasien serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik pada Puskesmas Rawat Inap Desa Pagal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Puskesmas Rawat Inap Desa Pagal dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, penyebaran kuisioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang telah terkumpul ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan dan memberi interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, pelayanan publik pada Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai dilihat berdasarkan keputusan MENPAN NO.63/Kep/Menpan/7/2004 tentang pedoman umum penyelenggaran pelayanan publik, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelsaian pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi dan sikap petugas. Dari hasil pengukuran dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik pada ini dapat dikatakan dalam kategori baik dan upaya yang dilakukan oleh puskesmas meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar serta promosi kesehatan. Oleh karena itu penulis menyarankan salah satu upaya untuk menjamin dan mempertahankan kualitas pelayanan yang prima dengan mensejajarkan pelayanannya dengan organisasi swasta yang sangat mengutamakan keputusan pelanggan dengan motto kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GIANYAR Agus Adhi Widyantika; I Nengah Suriata; Ronald Umbas
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 37 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52318/jisip.2023.v37.1.3

Abstract

This research was conducted to measure the effectiveness of implementation of one-stop administration services office (Samsat) drive thru to improving vehicle taxpayers’ compliance in Gianyar Regency. Interviews, observations, and documentation were carried out to collect the data. The collected data were then analyzed to draw a conclusion.  The results showed that the implementation of the Samsat drive thru in Gianyar Regency to increasing taxpayers’ compliance was effective because there were more people paid the tax and its revenue could exceed the target.
Pola Pengawasan Gubernur dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Daerah I Nengah Suriata
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p09

Abstract

The aim of the research is to analyze and determine the Governor's supervision pattern in the context of people's welfare in the region based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The research method used is a type of normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are, Supervision of the Governor as a representative of the central government in district/city regional autonomy with a pattern of general supervision and technical supervision, namely dual government affairs which includes mandatory government affairs and optional government affairs. The suggestions conveyed through these conclusions can be followed up by the Governor as the representative of the central government in the regions. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pola pengawasan Gubernur dalam konteks kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Supervisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam otonomi daerah kabupaten/kota dengan pola pengawasan umum dan pengawasan teknis yaitu urusan pemerintahan rangkap yang meliputi urusan wajib pemerintahan, dan urusan pemerintahan pilihan. Saran yang disampaikan melalui hasil kesimpulan ini dapat ditindaklanjuti oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Perspektif Hukum dan Sosial Tanah sebagai Jaminan Pinjaman Uang di Subak Abian Jepun Desa Antiga I Nengah Suriata
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i3.77819

Abstract

Bali memiliki banyak kearifan lokal (local wisdom) yang menjadi potesi ekonomi dan sosial daerah. salah satunya adalah keberadaan praktik transaksi keuangan yang berjalan di masyarakat adat desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap aspek hukum dan sosial dari praktik lembaga keuangan tradisional non-bank di lingkungan Subak Abian Jepun. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan proses pemberian jaminan tanah untuk pinjaman uang yang dilakukan kerama subak. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di kantor subak dan di tengah-tengah masyarakat, serta dilakukan wawancara mendalam dengan pengurus dan kerama subak. Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan pengumpulan dokumen terkait dengan laporan kegiatan dan keuangan subak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjaman uang yang dipraktikkan di Subak Abian Jepun berbeda sama sekali dengan praktik keuangan yang ada di lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Jaminan yang diberikan oleh peminjam dikhususkan untuk tanah yang menjadi hak milik atau hak garap peminjam uang. Peminjam tidak harus menyerahkan sertifikat tanah, cukup ditunjukkan. Namun ada konsekuensi besar yang harus ditanggung secara renteng oleh keluarga bila terjadi kredit macet. Model ini berhasil mengatasi kredit macet dan meningkatkan jumlah pinjaman dan pertumbuhan aset subak. Praktik tersebut diulas secara jelas dengan perspektif hukum dan sosial, termasuk teori hukum dan teori sosial yang berlaku.
Tumpek Wariga: Integrasi Hukum Agama dan Peraturan Daerah untuk Ketahanan Pangan Lokal Suriata, I Nengah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p16

Abstract

This research was conducted to reveal the integration of law and Hindu religious teachings, namely tumpek wariga with Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Organic Farming Systems. This research is a descriptive qualitative model with data collection techniques through direct observation in the field (observation), in-depth interviews, and document searches. The results of the research show that the integration of the laws and teachings of the Hindu religion tumpek wariga and Regional Regulation Number 8 of 2019 can increase rice production in Bali, so that it can become a strategy for local food security in the Bali region. It is known that since the regulation was implemented in 2020, the amount of rice production in Bali has continued to increase. In fact, in 2023 it will be able to meet the needs of all Balinese people. In practice, this research contributes to the harmonization of the relationship between religion and the state, and theoretically there needs to be further research regarding system theory in the religious and state system more broadly. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap integrasi hukum dan ajaran Agama Hindu, yaitu tumpek wariga dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Penelitian ini model kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan (observasi), wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum dan ajaran Agama Hindu tumpek wariga dan Perda Nomor 8 Tahun 2019 dapat meningkatkan produksi tanaman padi di Bali, sehingga dapat menjadi strategi ketahanan pangan lokal daerah Bali. Hal ini diketahui sejak diberlakukan Perda tersebut tahun 2020, jumlah produksi beras di Bali terus mengalami kenaikan. Bahkan tahun 2023 mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga Bali. Secara praktik, penelitian ini memberi sumbangsih pada harmonisasi hubungan agama dan negara, dan secara teoritis perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai teori sistem dalam sistem agama dan negara secara lebih luas.
Kepemilikan Rumah Hunian Oleh Orang Asing Diatas Hak Milik I Nengah Suriata
Visi Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2024): Visi Sosial Humaniora: Edisi Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v5i1.2271

Abstract

The need for residential housing for foreigners who reside is a basic right that should be considered. Foreigners who have competencies in the field of tourism, managers, and other expertise for the Indonesian state are very realistic because the knowledge of foreigners' work skills for progress is mostly owned by foreigners. Indonesia as a country that will lead to progress is in dire need of knowledge and skills in various fields of technology, management and increasing resources both human and natural resources. The research method is carried out with the type of normative legal research method, with the source of primary legal material Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 103 of 2015 concerning Ownership of Residential Houses or Occupancy by Foreigners Residing in Indonesia, and other laws and regulations related to the issues discussed. While secondary legal materials are library books, journal articles on line journal system, scientific papers, and reviews in the mass media and others. The results of the study indicate that there is conformity between the Republic of Indonesia Government Regulation Number 103 and the Republic of Indonesia Government Regulation in Article 4 letter a and number 1 of Number 10 of 1996 concerning Cultivation Rights, Building Rights and Land Rights Article 39 letter e and land objects Article 40 letter c, as well as the Republic of Indonesia Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units and Land Registration Article 49 paragraph (1).
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF BLIND MASSEURS IN INCREASING COMPETENCY THROUGH IMPLEMENTATION BUSINESS STANDARDS OF MASSAGE PARLOR Gayatri, Ida Ayu Made; Suriata, I Nengah
ADI Journal on Recent Innovation Vol. 1 No. 2 (2020): March
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/ajri.v1i2.40

Abstract

The purpose of this study was to analyze the challenges and opportunities of Indonesian blind masseurs in improving competency through the implementation of the business standards of massage parlor. The research method is a descriptive-qualitative, theoretical approach on competency in human resource management. Primary data sources selected by purposive sampling. The informants involved were representatives of blind massage entrepreneurs. Secondary data sources in this study is PERMENPAR No.20 of 2015 concerning Business Standards of Massage Parlor. Data analysis techniques by means of data triangulation. The results of the study indicate the challenges faced by the blind masseurs namely: 1) requirements of massage business licenses have not been fulfilled; 2) aspects of the organization, management, and human resources have not been maximized. Increasing the competency of the masseur as a traditional health practitioner is an innovation, and it can extend their opportunities to work in the center of public health and hospitals. Keywords: competency, standards, blind, masseur
Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional I Nengah Suriata
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.4.1.2019.47-56

Abstract

The awareness of state defensive is the right and obligation for every citizen. In accordance with Article 27 Paragraph (3), Article 30 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Observing Article 27 Paragraph (3) and Article 30 Paragraph (1), implies that the state's defense effort in defending the state constitutes the rights and obligations of every citizen country with no exception the further regulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Republic of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law of the Republic of Indonesia number 34 of 2004 concerning TNI, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System, and Law of the Republic of Indonesia number 12 of 2006 concerning Citizenship. Legal regulations cover the existence of state defense, but have not been able to realize awareness for the young generation. The number of violations of law carried out by the young generation including brawls, the participation of radical ideology (ISIS), drug abuse, and other illegal acts. The young generation was not actualize defending the country, so national security became less resilient which the country and nation collapsed. This research method used descriptive- qualitative analysis with observing a series of events that occur, observing the history of past observations based on current situations and conditions and using literature studies. The approach taken in the National Resilience perspective was multi-disciplinary or interdisciplinary. This approach also used to determine the extent of the state actualization of defense for young generation in national security. Next was the approach to find out that how much the role of the young generation in defending the country to strengthen national security. The population in this study was the young generation, while the sample was a purposive sample by searching on the internet for the involvement of young generation in violating the law. The conclusions of this study showed that the young generation experienced various violations of law, deviating from the basic values of the Pancasila, behaving radically and very disrespectfully, so that national resilience could not be strong. National Resilience is less resilient to Obstacles, Threat, Challenges and Disruptions (HTAG), which currently Indonesia is in implementing National Development.
Co-Authors Agus Adhi Widyantika Dewa Putu Yudiana I Dewa Nyoman Juniasa I Gde Oka Saputra I Wayan Antara Ida Ayu Made Gayatri, Ida Ayu Made Maria Grazia O Hasiman Ronald Umbas