Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah: Tinjauan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 Kadri, Mohtana Ferdy; Mukti, Hudali
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 5 No. 1 (2025): April
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v5i1.379

Abstract

This study examines the mechanism of land certificate cancellation at the Samarinda Land Office in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 regarding the Handling and Settlement of Land Cases. The research employs a normative juridical method, analyzing secondary data through literature studies and interviews. The findings reveal that the main obstacles in the cancellation process include inadequate coordination, weak land administration, and the presence of land mafias. Strengthening regulations, improving transparency, and enhancing inter-institutional coordination are essential to ensure legal certainty and justice in land dispute resolution. This study aims to contribute to the development of land policy in Indonesia and provide practical recommendations for improving the effectiveness of land certificate cancellation mechanisms
Upaya Pembebasan Hak Atas Tanah di Pasar Pagi Samarinda: Tinjauan Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Putri, Nadia Ade; Mukti, Hudali
International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Wadah Inovasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53622/ij3pei.v4i1.387

Abstract

The acquisition of land rights is a crucial issue in public infrastructure development in Indonesia, including in Samarinda City, where the revitalization project of Pasar Pagi requires the acquisition of land with ownership certificates. This study aims to analyze the efforts of the Samarinda City Government in acquiring land rights and the obstacles faced in the process. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, this research involves interviews with landowners and related institutions. The findings indicate that the government's efforts in land acquisition are not optimal, with the main obstacles being the rejection of landowners regarding compensation deemed insufficient and the lack of community involvement in planning. Therefore, the Samarinda City Government needs to enhance communication and transparency in the land acquisition process to achieve mutually beneficial agreements.
Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Indonesia Ngering, Marsera; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3701

Abstract

Latar Belakang: Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan pentingnya perlindungan serta pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.Permasalahan pengelolaan limbah B3 kerap terjadi karena lemahnya pengawasan, seperti yang terjadi di Kampung Tukul, akibat dari kelalaian Perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 mengakibatkan pencemaran Sungai dan tanah akibat dari tumpahan oli bekas berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan tambang seperti PT. CEP diharapkan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sesuai kewajiban dalam UU No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 59 ayat (1) agar dampak negatif serupa tidak terjadi lagi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan kajian hukum dengan fakta sosial nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak PT. Christian Eka Pratama dan koordinator lingkungan perusahaan, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen hukum, jurnal, dan sumber pustaka terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena hukum dan sosial terkait pengelolaan limbah B3. Hasil Penelitian: Christian Eka Pratama mengelola limbah B3 dengan tujuan mencegah pencemaran dan dampak kesehatan, mengikuti regulasi dan prinsip kehati-hatian. Prosesnya meliputi identifikasi, penyimpanan aman, pengangkutan ke pihak berizin, sosialisasi, monitoring, dan pelaporan rutin. Perusahaan juga rutin memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak lingkungan serta melibatkan masyarakat untuk transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan: Christian Eka Pratama telah mengelola limbah B3 sesuai Undang-Undang No. 32/2009 dan PP No. 22/2021, dengan proses lengkap mulai dari pengurangan hingga pengolahan limbah. Perusahaan menunjukkan komitmen kuat meski masih menghadapi kendala seperti persyaratan pengurangan limbah B3, namun PT.CEP terus bekerja sama dengan KLHK, menyediakan tempat penyimpanan sementara, dan melaporkan pengelolaan limbah secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat.