Articles
<![CDATA[Iklim Investasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.523 KB)
<![CDATA[
The development of Indonesiaâs economy has been going for more or less 46 years since it was launched by the government of the New Order on 1970. With a period of more than half a century has brought changes in the life of Indonesians that was done by the development of economy with various escalation and dynamics. Making a development will surely need a large amount of capital and provided at the right tims. Capital can be provided by the government and by the wide society, especially in the private business world. An ideal situation, in terms of nationalism is that if the need of the capital itself can be fully provided by the ability of capital in itâs own country, whether it be the government and or the world of the countryâs private business. But in reality, developing countries in terms of the ability of providing enough capital to develop As a whole experience various difficulties that is caused by various factors, that is; low rates of the societyâs savings, a not effective and not efficient accumulation of capital, the inadequate skills and the technology.
Keyword: foreign capital investment, foreign investor in Indonesia, and influenced factors
]]>
<![CDATA[Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia ]]>
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>
<![CDATA[ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jils.v5i1.37308
<![CDATA[Legal profession such as advocate, law consultant and civil law notary is a profession in law that plays a dominant role in providing legal services to the Indonesian public. By providing the legal services, they are entitled to receive honorarium in return. Empirical facts actually show that these legal professions’ tax compliance are still lacking. Main questions in this research are the legal aspects related to income tax on honorariums received by legal professions in connection with the legal services they provide and the concept of reconstruction to the laws and regulations related to income tax on honorarium received by legal professions. This research will answer the legal aspects related to the laws on income tax on these legal professions’ honorarium in Indonesia and the concept of reconstruction of the regulations related to income tax on these legal professions’ honorarium so that it may provide positive impetus to the legal profession’s tax compliance, and in turn contributes to the welfare of the nation. This normative juridical research approach is conducted using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The aspects of the reconstruction are using the philosophical, constitutional and juridical paradigmatic studies with the Utilitarianism Theory by Jeremy Bentham, Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo and Legal System Theory by Lawrence M. Friedman as basis of analysis. The results of this study found that there is a concept of contemporary reconstruction to the laws and regulations related to the income tax on honorarium received by legal professionals.]]>
<![CDATA[COVID-19: SEBUAH TANTANGAN BAGI RULE OF LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA, SISTEM PERADILAN, DAN DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Naga Wijaya, Hendry]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38088
<![CDATA[Meluasnya wabah corona virus atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 telah menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan hidup seluruh masyarakat dunia. Saat ini, seluruh negara yang telah terkena dampaknya sedang berusaha keras untuk melawan virus tersebut. Virus ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Data mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terlambat dalam hal menangani masalah ini. Virus tersebut telah berkembang dan meluas di Wuhan, China sejak bulan desember. Sementara, di Indonesia virus corona baru terdeteksi pada bulan Maret. Sikap pemerintah yang mengabaikan dan menganggap remeh virus ini nyatanya telah membawa Indonesia kepada permasalahan yang lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah terhambatnya kegiatan perkonomian di masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi perekonomian yang menurun. Kebutuhan dasar masyarakat menjadi amat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum juga harus terhambat, seperti persidangan yang harus dilakukan secara online. Selain itu, demokrasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan karena kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini juga banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tantangan virus corona bagi prinsip rule of law dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan demokrasi.]]>
<![CDATA[PERANAN KONTRAK SEBAGAI FONDASI PEMBANGUN HUBUNGAN SEWA-MENYEWA DENGAN TENANT PADA PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Eny, Eny]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38515
<![CDATA[Pembuatan kontrak menjadi bagian terpenting dalam menjalani hubungan bisnis, sehingga kontrak memiliki peranan yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum menjalani hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris terkait dengan implementasidan peranan dari sebuah kontrak dalam membangun hubungan kerjasama sewa menyewa di pusat perbelanjaan kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan 2 data pendukung yaitu yang pertama data primer untuk melakukan wawancara dengan menggunakan sample penelitian pada pihak- pihak yang bekerja pada suatu pusat perbelanjaan, dan yang kedua menggunakan data sekunder dengan memperoleh data kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perdagangan RI, dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kegiatan sewa menyewa dapat diterapkan sebagai jembatan bagi pihak tenant dan pihak pengelola pusat perbelanjaan,dengan peranan sebagai alat bukti dan media untuk membangun hubungan kerjasama, dan kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kehadiran kontrak yang berfungsi sebagai pengikat bagi para pihak, maka dengan ini kegiatan sewa menyewa dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia ]]>
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>
<![CDATA[ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jils.v5i1.37308
<![CDATA[Legal profession such as advocate, law consultant and civil law notary is a profession in law that plays a dominant role in providing legal services to the Indonesian public. By providing the legal services, they are entitled to receive honorarium in return. Empirical facts actually show that these legal professions’ tax compliance are still lacking. Main questions in this research are the legal aspects related to income tax on honorariums received by legal professions in connection with the legal services they provide and the concept of reconstruction to the laws and regulations related to income tax on honorarium received by legal professions. This research will answer the legal aspects related to the laws on income tax on these legal professions’ honorarium in Indonesia and the concept of reconstruction of the regulations related to income tax on these legal professions’ honorarium so that it may provide positive impetus to the legal profession’s tax compliance, and in turn contributes to the welfare of the nation. This normative juridical research approach is conducted using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The aspects of the reconstruction are using the philosophical, constitutional and juridical paradigmatic studies with the Utilitarianism Theory by Jeremy Bentham, Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo and Legal System Theory by Lawrence M. Friedman as basis of analysis. The results of this study found that there is a concept of contemporary reconstruction to the laws and regulations related to the income tax on honorarium received by legal professionals.]]>
<![CDATA[MARKET MANIPULATION ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE BY MARKET MAKER: INVESTOR PROTECTION? ]]>
<![CDATA[Jonkarlo, Edson]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43870
<![CDATA[Dewasa ini, peran Market Maker sangatlah penting bagi terciptanya likuiditas dalam transaksi perdagangan yang diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Transaksi yang biasa terjadi di bursa efek, baik itu di bursa saham Indonesia atau di bursa efek lainnya, tidak semua transaksi tersebut murni dilakukan oleh investor ataupun trader. Bisa dikatakan, ada semacam transaksi yang dilancarkan oleh segelintir orang dengan alasan atau kepentingan lain, selain hanya sekedar menjual atau membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Market Maker dalam mempengaruhi suatu harga saham serta bentuk perlindungan yang akan didapatkan investor. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Market Maker memiliki tiga tahapan tahapan kerja yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi yang dimana perlindungan hukum terhadap investor yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang dimana telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[CONDITIONAL UNCONSTITUTIONAL OMNIBUS LAW: THE IMPLICATIONS ON PATENT REGULATION ]]>
<![CDATA[Tobing, Joel Jordan]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46076
<![CDATA[Perlindungan paten di Indonesia sejauh ini masih menyisakan beragam persoalan, baik yang sifatnya praktis (implementasi) maupun konseptual (penerimaan oleh masyarakat). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan paten di Indonesia saat ini dan implikasi hukum terhadap pengaturan paten pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU XVIII/2020. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode doctrinal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Lahirnya UU Paten 2016 telah mencabut UU Paten 2001, yang secara umum tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya penguasaan teknologi. Ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 yang mewajibkan bagi pemegang Paten untuk membuat produk ataupun menggunakan proses di Indonesia merupakan salah satu bentuk akselerasi Indonesia di bidang penguasaan teknologi. Namun lahirnya UU Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi di Indonesia yang relatif banyak dan tumpang tindih satu dengan yang lain yang akhirnya menjadikan kontraproduktif khususnya terkait dengan bisnis.]]>
<![CDATA[TIKTOK PHENOMENON: EXONERATION CLAUSE VS. PERSONAL DATA PROTECTION ]]>
<![CDATA[Nurfitri, Nisa]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v10i1.46478
<![CDATA[Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam menyetujui perjanjian klausul eksonerasi mengenai ganti rugi terhadap penggunaan Aplikasi TikTok tersebut dapat diketahui pada kasus kebocoran data pribadi pengguna Aplikasi TikTok. Penulisan ini untuk mengetahui dan memahami syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok yang mengandung klausula eksonerasi dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan perlindungan data pribadi pada aplikasi TikTok beserta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna Aplikasi TikTok. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan erat kaitannya dengan permaslaahan penelitian. Sehingga mendapatkan hasil penelitian upaya hukum yang ditempuh pengguna kepada perusahaan TikTok jika mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan data pribadi pada aplikasi TikTok melalui jalan damai. Bila terdapat persetujuan dari pihak berperkara dapat dibawa ke BPSK baik dengan cara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Apabila tidak dapat terselesaikan, langkah penanganan selanjutnya melalui peradilan umum. Dapat disimpulkan pengaturan akses data pribadi dalam syarat dan ketentuan Aplikasi TikTok bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemberian Kompensasi Terhadap Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu di Kabupaten Karimun ]]>
<![CDATA[Oktavia, Ariani]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3490
<![CDATA[In 2020, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted. With this, it also changes the legislation regarding employment, including Government Regulation Number 35 of 2021. The purpose of this research is to find out the implementation of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning PKWT, Outsourcing, WKWI, and PHK after the Constitutional Court Decision on Providing Compensation for PKWT Workers and providing solutions in accordance with the laws and regulations and facts found in the field in order to overcome the obstacles that occur. This research uses the Empirical/Sociological type of legal research because the data to be used is mainly data obtained directly which is primary data. Compensation is the right of workers who are bound by a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), so employers are obliged to provide the rights of PKWT workers at the end of the working period in accordance with the employment agreement. If the employer does not pay compensation rights, administrative sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations.]]>
<![CDATA[THE DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF COVID-19 EXAMINATION LABORATORY: EFFECTIVITY AND CHALLENGES ]]>
<![CDATA[Siregar, Zulhirdan]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>;
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8288
<![CDATA[Thorough COVID-19 pandemic considered done in Indonesia, In terms of surveillance and detection, countermeasures are carried out by examining COVID-19 specimens by the network of COVID-19 examination laboratories. The gold standard for COVID-19 examination is to carry out an RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) test from samples taken with nasopharyngeal and oropharyngeal swabs. Batam City so far has had several laboratories for examining COVID-19 specimens that examined COVID-19 specimens with the RT-PCR test. The number of positive COVID-19 in Batam City until April 18, 2022 was 30,960 people obtained from the results of examinations by the COVID-19 examining laboratory. Arrangements are needed to ensure that all laboratories that carry out testing of COVID-19 specimens have standards and work in maximum capacity so that fast and valid COVID-19 specimen examination results are obtained. This study analyzes the effectiveness of the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning the Implementation of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory in the development of the COVID-19 examination laboratory in Batam City. Laboratory development is carried out by the Environmental Health and Disease Control Engineering Center (BTKLPP) Class I Batam. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach using secondary data. From the results of the research carried out, it was found that to get fast and valid results, the laboratory for examining COVID-19 specimens must have a standard that is a reference which refers to the Decree of the Minister of Health (Kepmenkes) RI Number HK.01.07/MENKES/4642/2021 concerning Organizing the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Examination Laboratory and supervisory laboratory in carrying out guidance and supervision of the implementation of the examination of COVID-19 specimens in each of the laboratories for examining COVID-19 specimens in Batam City.]]>
