Garuda - Garba Rujukan Digital

PARKING GOVERNANCE IN PERSPECTIVE PUBLIC SPHERE (CASE STUDY OF ILLEGAL PARKING IN BANDUNG CITY) Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Dena Fritiar, Inkha Hedian
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2836

Illegal parking has become a problem in the city of Bandung that never ends. The limitation of parking spaces is one of the causes. There are no strict sanctions against illegal parking attendants, causing illegal parking to mushroom. In addition to illegal parking eating up a lot of public facilities and narrowing the public sphere, illegal parking has an impact on the practice of thuggery that disturbs the community. Starting from parking fee hikes, to acts of persecution and even murder. Murder has occurred in the city of Bandung due to the fight for (illegal) parking lots, and resulted in the road body getting narrower and the congestion severe. It has a negative impact on public comfort, order and safety. Illegal parking is a serious problem that must be immediately fixed by the Bandung City government. If not corrected immediately, it will have a negative impact on people's lives and hinder the development process of the city of Bandung. The practice of illegal parking is getting 'wilder' and rampant in the city of Bandung, causing losses to the community. Illegal parking in the community causes people to be uneasy, even feeling intimidated by this legal practice. The phenomenon of parking fee hikes carried out by illegal parking attendants has become a difficult condition for the Bandung city government to abolish which does not act firmly. Illegal parking makes a lot of use of the space of the road body, resulting in the road getting narrower and causing long traffic jams. The Bandung city government has a lot of government land that can be used as an official parking lot. Like the former Palaguna land in the Bandung city square area, it can be collaborated with the private sector in the Build Operate Transfer (BOT) scheme. So that public spaces can be functioned optimally by the people of the city of Bandung. Conditions have a positive impact on people's lives. The level of congestion has decreased positively by reducing the level of stress and unrest of the community. maximizing the function of public spaces, not as a recreational space, but as a means of education, creativity, so as to foster a better democratic climate for the community.

Development Of Village Economic Potentials Through Village-Owned Businesses (Bumdes) To Increase Community Well-Being Community Welfare In The Village Nanjung Bandung District Nuradhawati, Rira; Yovinus, Yovinus; Aldi, Muhammad
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.9.1.2024.1-8

Villages should receive serious attention from the central government with the birth of policies related to economic empowerment that are carried out by gathering and institutionalizing community economic activities. According to qualitative methods are research to describe and analyze phenomena, events, beliefs, attitudes, and social activities individually and in groups. Qualitative methods are a collection of methods to analyze and understand more deeply the meaning of several individuals and groups considered as humanitarian problems or social problems community participation in the implementation of business in BUMDes Nanjung is still not optimal, it can be seen that the stigma from the community towards the presence of BUMDes is still not in accordance with expectations of potential development in BUMDes itself. This is certainly one of the problems and challenges for BUMDes Nanjung. By understanding the causes of low community participationthe type of business at BUMDES Mandiri Sejahtera Nanjung has been carried out well, this can be seen that the implementation of the type of business carried out at BUMDes Nanjung utilizes the potential of Human Resources and other equipment that tends to be economical and utilization in the creative field can be a very good innovation Management of business sustainability in BUMDes, in this case management is said to be lacking because it is still limited and too early in the management of BUMDes Nanjung which leaves some shortcomings in carrying out business through BUMDes Nanjung.

Upaya Pemetaan Potensi Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nuradhawati, Rira; Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i2.393

Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Cimahi. Desa Nanjung mempunyai potensi sumber daya lokal yang berasal dari pertanian, perdagangan home industry dan UMKM. Komoditas pertanian yang utama adalah dari tanaman pangan. Desa Nanjung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didalamnya tergabung para pelaku usaha home industry dan UMKM. Namun di sisi lain, warga Desa Nanjung mengalami ketertinggalan dalam hal manajemen pengelolaan potensi desa, dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi, sehingga potensi yang ada belum diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh terhadap pandangan mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemanfaatan potensi desanya. Desa Nanjung selain memiliki sumber daya lokal yang cukup mumpuni juga memiliki akses ke jalan sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi hasil pertanian, home industry dan UMKMnya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, membantu pemerintah desa dalam memetakan potensi ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung (Studi pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan) Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Kristian, Indra; Nuradhawati, Rira
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.651

Penetapan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakatnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan juga unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi suatu syarat supaya pelaksanaan UU Desa itu sendiri dapat berjalan secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja aparatur di desa maka perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan atau pelayanan publik yang lebih baik di desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Warnasari yang merupakan bagian dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan serta Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Warnasari pada tanggal 9-10 September 2024 yang bertempat di Kantor Desa Warnasari. Melalui kegiatan FGD tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana proses analisis sumber daya aparatur pemerintahan di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan.

Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0 Nuradhawati, Rira; Sufianto, Dadang; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Permana, Danny
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak: Guna membangun kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan Desa Membangun, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesempatan, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan dari berbagai prioritas kegiatan, tidak berdasarkan trial and error atau coba-coba, melainkan diakibatkan adanya perencanaan yang baik. Adanya isu revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan. Adapun maksud dan tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembekalan ini maka SDM manusia yang ada di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mampu meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada era 4.0. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah melalui pembekalan materi, pelatihan, pendampingan, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat dalam perspektif era 4.0 untuk menghindarkan diri dari ketertinggalan dengan semakin cepatnya informasi dan teknologi yang berkembang saat ini yang tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai lapisan masyarakat bukan hanya sosok pemimpin saja. Kata kunci: peningkatan kapasitas, SDM, pemerintah desa, era 4.

Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Sufianto, Dadang; Djatah, Stenly; Permana, Danny; Rusfiana, Rudi; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.260

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo sebagai bagian dari Organisasi Pemuda Pancasila turut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan saran dan masukan agar Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo lebih berdaya dalam upaya menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan via Zoom dengan dihadiri oleh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo. Dari hasil diskusi diketahui bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hari Apriansyah di lapangan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Cinambo. Mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Kontribusi mereka harus terus didukung baik secara moril maupun materil dan dirangkul keberadaannya untuk bisa sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan lainnya. Dengan sinerginya ormas Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga ketertiban dan kekondusifan di masyarakat Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung Yovinus, Yovinus
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.

QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA Yovinus, Yovinus
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Hubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia. Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil.

MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL Yovinus, Yovinus
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.53

Ancaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search