Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT Indra Kristian
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i1.6621

Abstract

Kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk di atasi oleh negara Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Pamulihan. Tercatat data penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan berjumlah sekitar 3.795 keluarga dari 19.873 keluarga. Jika dipersentasekan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pamulihan yaitu sekitar 20,1%. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran, kurangnya pendampingan, serta komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengatasi permasalahan yang ada mengenai adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran, kurangnya pendampingan, serta komunikasi tidak berjalan dengan lancar dengan pisau analisis menggunakan teori dari Edward III tentang Implementasi Kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian dilapangan terhadap implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pamulihan yaitu dalam hal  komunikasi pendamping sangat kesulitan dikarenakan faktor sinyal telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan pamulihan, terkait sumber daya yaitu seluruh pendamping PKH dapat dikatakan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya dilihat dari unsur disposisi yaitu dalam pelaksanaannya pendamping PKH masih belum maksimal dalam mendampingi para KPM terutama para KPM yang bertempat tinggal di wilayah yang sangat jauh dari pusat Kecamatan Pamulihan, serta untuk KPM yang tergolong sudah mampu mereka belum dapat diberi arahan oleh pendamping agar segera mengundurkan diri dari keanggotaan penerima bantuan PKH, namun demikian para Pendamping berusaha agar penyaluran bantuan PKH dapat tepat sasaran. Terakhir terkait birokrasi yaitu seluruh pihak yang terkait baik itu dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, para tokoh masyarkat seluruhnya saling bekerjasama agar implementasi bantuan PKH berjalan dengan lancar. Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan,Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial
Strategy For Strengthening Institutional Capacity of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in Garut District Indra Kristia; Yaya Mulyana
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 3
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.241

Abstract

Indonesia is a disaster-prone area, both due to geological disasters, climate change, and human activities which as a whole require prevention, preparedness, emergency response and recovery as disaster management or disaster management. These activities have been determined by various policies and the establishment of disaster management institutions and organizations. This research is directed at strengthening the institutional capacity of the Regional Disaster Management Agency in Garut Regency which has not been effective Research uses qualitative research methods with organizational case study approaches. Qualitative case study research is a research strategy in which researchers investigate carefully a program, event, activity, process, or group of individuals (Creswell, 2016: 23). The researcher collects complete information by using various procedures for collecting data based on a predetermined time. Research shows that many factors inhibiting the strengthening of BPPD institutional capacity in Garut Regency so that it is not effective are as follows: There is no training on disaster in the BPBD environment, routine training has not been programmed to improve the ability of BPBD employees, salary or wages rely on APBD and there have been delays in salary payments which results in low employee morale. The current recruitment system is only quantity fulfillment, not yet talking about quality. The incentive system is not specifically regulated for organizations that have a high escalation such as BPBD. The personnel is very limited so the BPBD head has difficulty using the personnel. The leader in the BPBD should not be the same as the head of the SKPD in general. Not yet functional staff who can become professionals in carrying out their duties. Therefore, changes in policies and legal regulations are needed, there is no change in policy and legal rules in the face of emergency response conditions. It is also necessary to reform the institutional system carried out at the time of the disaster, before the disaster. To overcome this, several strategic steps are needed.
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG Indra Kristian
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.678 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i2.4

Abstract

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Telah berupaya untuk melaksanakan penertiban mengenai pedagang kaki lima tersebut. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di jalan Kiara Condong tersebut. Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif. Selain itu juga dilakukan analisis deskriftif kualitatif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan indikator evaluasi kebijakan. Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan Penataan PKL telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data-data pencapaiannya, kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah , yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan jalan kiara condong tersebut.
KONSERVASI MORAL DAN PEMBENTUKAN KARAKTER MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Dewi Maharani; Indra Kristian
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.361 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i3.16

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keadaan moral sebagai pembentukan karakter yang implikasinya akan berdampak signifikan terhadap Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penulis mencoba mengdeskripsikan apa itu moral, karakter dan Sumber daya Manusi Yang berkualitas. Moral merupakan belief system yang bersisikan tata nilai dan menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu moralitas akan berjalan paralel dengan budaya masyarakat. Strategi pengembangan karakter yang diterapkan di Indonesia yang dirancang oleh Kementrian Pendidikan Nasional melalui transformasi budaya sekolah dan habituasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menurut para ahli bahwa implementasi strategi pendidikan karakter melalui transformasi budaya dan perikehidupan sekolah,dirasakan efektif dari pada harus mengubah dengan menambahkan materi pendidiakan karakter kedalam muatan kurikulum. Implementasistrategi pendidikan karakter melalui transformasi budaya dan perikehidupan sekolah,dirasakan efektif dari pada harus mengubah dengan menambahkan materi pendidiakankarakter kedalam muatan kurikulum. Dengan memasukan Pendidikan Moral dalam Kurikulum harapannya akan membentuk Karakter manusia yang baik dan hasil akhirnya adalah Sumber Daya Manusia Yang unggul dan berkualitas.
MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT Yagus Triana H.S; Indra Kristian
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 3 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.159 KB) | DOI: 10.54783/dialektika.v19i3.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang phenomena dan peluang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, untuk selanjutnya merumuskan model penanggulangan melalui perumusan kebijakan, strategi serta langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Salah satu masalah krusial yang selama ini dihadapi pemerintah Indonesia adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakatStrategi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui leading sektor dinas terkait belum efektif menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Kemudian melalui analisis data yang eksploratif, penelitian ini memformulasi sebuah model sebagai alternatif solusi untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, dengan cara melakukan pengembangan model strategi yang holistik dalam bentuk sinergitas collaborative antara pemerintah dengan sektor swasta melalui berbagai UMKM dan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Garut. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui model collaborative dapat dilakukan melalui bentuk pengucuran dana pinjaman yang diberikan dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bersedia menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis, yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE : STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rira Nuradhawati; Indra Kristian
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.837

Abstract

Economic development in order to improve the welfare of the people in the Indonesia-Timor Leste border region has a very important role in the development of the Indonesian border region in general. Belu Regency is a district directly adjacent to Timor Leste and is the main entrance to the border area between Indonesia and Timor Leste. Belu Regency saves a lot of natural wealth such as agriculture, plantations, animal husbandry, and tourism, but the utilization of its potential is not optimal. This is due to the low level of education, skills, experience, knowledge and motivation possessed by the community in exploring and developing the potential of their area. In addition, security factors and violations of law in border areas also hinder the implementation of development. So efforts are needed to overcome these problems such as education and training by the central government together with local governments by involving the community so that the community is more empowered. The involvement of the TNI/Polri in cooperation with the Timor Leste security forces to address security issues at the border.
TAKOKAK “HOROR “ PENINGGALAN PERANG DUNIA II DAN KELAHIRAN TOKOH REFORMIS DUNIA Muhammad Daud Yusuf; Indra Kristian
Global Mind Vol 2, No 1 (2020): Politik Budaya
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.242 KB) | DOI: 10.53675/jgm.v2i1.59

Abstract

AbstrakTakokak adalah sebuah wilayah yang berada di Kabupaten  Cianjur berbatasan dengan Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Secara administratif Kecamatan Takokak berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung dan Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi di sebelah barat, Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi di utara, Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur di timur, dan Kecamatan Kadukapandak Kabupaten Cianjur di selatan. Dari Komunitas Budaya Sunda yakni tim Kombucriper (Komunitas Budaya Cinta Ritual Pertanian) suatu komunitas diskusi ilmiah budaya yang berkantor di Kabupaten Bandung Barat  Jawa Barat mencoba menelusuri jejak tradisi  budaya Sunda di Takokak, dengan cara nyucruk galur mapay laratan karuhun dinataranya menelusuri jejak Bisri Artha Winata, tokoh Sunda yang fenomenal yang berasal dari Takokak, dan Pengusaha nasioanl Tomy Winata, anak Takokak. Awalnya penulis hanya ingin ngembang atau nadran alias berziarah ke makam kakek buyut penulis yang bernama Ki Ading yang konon ia merupakan tukang boboko dari Majalaya Bandung, namun di balik bobokonya ia ditugaskan memasok senjata kepada rekan-rekannya sesama pejuang yang diataranya Bisri Artha Winata di Takokak.Konon Ki Ading atau Mayor Ading (Eyang Udas) pada zamannya diwajibkan ikut sebagai pejuang kemerdekaan negeri ini, namun konon ia gugur,  sahid bersama ribuan teman dan anak buahnya di medan juang bahkan banyak yang tertangkap tentara Belanda  dan dibawa ke Gunung Tugu daerah Takokak untuk di eksekusi mati, tak kembali lagi. Eksekusi para pejuang Takokak  di kaki Gunung Tugu terjadi pada masa perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda.Konon yang selamat waktu itu hanya satu orang tentara pejuang yang bernama Bisri Artha Winata  itupun konon karena hanyut bersama aliran darah para pejuang yang mengalir ke kali Cikawung di kaki Gunung Tugu. Sehingga menurut kepercayaan masyarakat setempat  yang merupakan tokoh jawara legendaris mereka di Takokak melawan penjajah Belanda diantaranya Bisri Artha Winata. Ia  merupakan tokoh pejuang asal Sunda Takokak yang paling di cari tentara Belanda waktu itu. Namun setelah merdeka Lurah Bisri Artha Winata sempat menjabat sebagai Jaro alias Kepala Desa Takokak dengan julukan Lurah Bisri.Kata Kunci:Takokak-Tokoh-Legendaris-Dunia.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN MANDIRI GOTONG ROYONG OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SUBANG Sumarna Sumarna; Indra Kristian
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i3.7664

Abstract

Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analsiis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah evaluasi studi kasus model kelembagaan. Evaluasi kebijakan program pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan menganggu serta berdampak kepada progress pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Subang. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan  Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, karena tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, sehingga pembangunan desa berlanjut tanpa pengelolaan, tahapan penilaian Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang lama membuat desa/kelurahan menjadi jenuh.Kata Kunci : Evaluasi Dampak Kebijakan, Pemberdayaan Desa/Kelurahan, Kemandirian Desa/Kelurahan
Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang Yayat Sudrajat; Indra Kristian
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 3, No 2 (2022): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jim.v3i2.23138

Abstract

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan sistem aplikasi E-Retribusi dalam pemungutan retribusi dipasar Pemda Dinas Koperasi, Umkm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kinerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa efektifitas dan efisiensi kerja bidang pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum masih belum optimal. Hal ini dikarenakan unsur ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan waktu, ketepatan lingkungan menurut Matland efektifitas dan efisiensi kerja yaitu target yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Efektifitas dan efisiensi kerja masih manual dan terdapat petugas retribusi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan di lapangan terutama dalam hal teknologi. Ketepatan waktu masih ada petugas pengelolaan retribusi pasar yang terlambat menyetorkan pendapatan retribusinya ke bendahara di dinas.
URGENSI MEMASUKAN KURIKULUM BENCANA DI SEMUA LEVEL PENDIDIKAN DI INDONESIA Indra Kristian; Endang Try Setyasih
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 1 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i1.98

Abstract

The community becomes the main object when a disaster occurs, the community should have the ability to know the vulnerabilities that exist, so that they can become the main actors (subjects) in disaster risk reduction efforts so that losses can be minimized. The community is an element that has direct experience in the event of a disaster so the understanding possessed is necessary for disaster risk reduction. In the context of natural disaster management, community response to disasters is very important to understand. Education has become one of the effective means to reduce disaster risk by including subject matter on natural disasters as mandatory lessons for every student at all levels, especially in schools in disaster risk areas. Learning and teaching approaches used in addressing the Disaster Risk Reduction (DRR) curriculum tend to be generally limited in application.