Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Abdimas Mandiri Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Rochaeni, Atik
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI Nugraha, Alfi Rizqi; Rochaeni, Atik; Munawaroh, Siti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1924

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Public Order Policy in controlling street vendors by Civil Service Police Units in South Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and field studies include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of public order policies for controlling street vendors has not been properly implemented. Based on the dimensions of communication, it has not been implemented optimally. This can be seen from the inability of Satpol PP officials to provide socialization and clarity of information to street vendors. In the resource dimension, it has fully competent human resources. It's just that the resource of the equipment that belongs to its existence is outdated. On the dimensions of the disposition, it is good enough. It can be seen from the members owned by Satpol PP, who are fully responsible for carrying out their duties and understand a policy. On the dimensions of the bureaucratic structure, it is completely good. This can be seen in every implementation of the tasks carried out, which are always in accordance with the SOP and applicable regulations.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA CIMAHI Fauzia, Dina Eka; Rochaeni, Atik; Munawaroh, Siti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2249

Abstract

Berdasarkan hasil SKM pelayanan perizinan serta administrasi kependudukan di DPMPTSP dan DISDUKCAPIL Kota Cimahi terdapat unsur pelayanan kurang baik, salah satunya unsur waktu penyelesaian pelayanan lambat, sehingga kepuasan masyarakat dinilai kurang diduga disebabkan karena aparatur pemerintah seringkali menunda pekerjaan dalam pemberian pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, et.al (1990:26) seperti Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty, serta teori kepuasan masyarakat menurut Hawkins dan Looney (dalam Tjiptono, 2015:101), kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi. Jenis penelitian mixed-method, dengan metode sekuensial eksplanatori melalui penyebaran kuesioner kepada penerima layanan di MPP Kota Cimahi, populasi 16.293 dan sampel 100 responden, serta melalui observasi non-partisipan di lokasi penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji simultan dan parsial, dan koefisien determinasi yang diolah menggunakan SPSS for windows ver26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Pelayanan di MPP dikategorikan baik dengan nilai 4,168, serta terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial dari Kualitas Pelayanan yang terdiri dari Reliability (X1), Tangibles (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Emphaty (X5) terhadap Kepuasan Masyarakat di MPP Kota Cimahi, dengan hasil nilai koefisien 0,557 atau sebesar 55,7%, sedangkan sisanya 0,443 atau 44,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kelayakan dan Strategi Pengembangan Potensi Wilayah dalam Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Meirina Djuwita, Tita; Mustiraya, Raya; Agustine, Ine; Noer Ikhsan, Fajar
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5837

Abstract

The expansion of the region in West Java Province is considered very urgent considering the area is too large with a very large population. Likewise with Garut Regency, the difficulty of community accessibility and public services, especially in the North Garut area, so to overcome this it is necessary to expand the region/region. This study uses a SWOT analysis according to J. David Hunger Thomas L. Wheleen. With the aim of knowing what strategies can be done to develop the North Garut region when it becomes a preparation area for North Garut Regency. From the results of existing studies based on Law No. 23 of 2014 and PP No. 78 of 2007, the North Garut region is already in the capable category and is recommended to become an autonomous region. The regional development strategy that can be done is by utilizing the potentials that exist in the North Garut region such as tourism potential, agriculture, infrastructure, and optimizing the management of existing resources. Therefore, it is inseparable from the role of the organizers of the preparatory area later in formulating and implementing appropriate governance designs so that the development of the preparatory area of North Garut Regency can improve people's welfare and improve access to public services.AbstrakPemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat dinilai sudah sangat mendesak mengingat wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, kesulitannya aksesibilitas masyarakat dan pelayanan publik khususnya di wilayah Garut Utara, maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pemekaran wilayah/daerah. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut J. David Hunger Thomas L. Wheleen. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah Garut Utara ketika menjadi daerah persiapan Kabupaten Garut Utara. Dari hasil kajian yang ada berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.78 Tahun 2007, wilayah Garut Utara sudah dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk menjadi daerah yang otonom. Adapun strategi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah Garut Utara seperti potensi wisata, pertanian, infrastruktur, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, tidak terlepas peran penyelenggara daerah persiapan nantinya dalam merumuskan dan menerapkan desain tata kelola yang tepat guna agar pengembangan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan publik.
Upaya Pemetaan Potensi Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nuradhawati, Rira; Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i2.393

Abstract

Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Cimahi. Desa Nanjung mempunyai potensi sumber daya lokal yang berasal dari pertanian, perdagangan home industry dan UMKM. Komoditas pertanian yang utama adalah dari tanaman pangan. Desa Nanjung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didalamnya tergabung para pelaku usaha home industry dan UMKM. Namun di sisi lain, warga Desa Nanjung mengalami ketertinggalan dalam hal manajemen pengelolaan potensi desa, dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi, sehingga potensi yang ada belum diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh terhadap pandangan mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemanfaatan potensi desanya. Desa Nanjung selain memiliki sumber daya lokal yang cukup mumpuni juga memiliki akses ke jalan sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi hasil pertanian, home industry dan UMKMnya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, membantu pemerintah desa dalam memetakan potensi ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Djuwita, Tita Meirina; Agustine, Ine; Nuraeni, Siti; Charlia, Lia
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6747

Abstract

This main purpose of this article is to explain how the one-stop integrated service carried out at the Investment and on One Stop Integrated Services Agency in Bandung Regency, which since the issuance of this one-stop service, still states that it is not good enough. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The results showed that even though a special agency was formed to handle licensing services, which were spread across several related agencies, the licensing process was still ineffective. In this article, it was found that the licenses issued were still awaiting verification from the relevant agencies. Furthermore, the success of one-stop integrated services is highly dependent on the efforts made by the Department itself, especially in establishing communication between agencies, and making clear channels for one-stop integrated services.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pada pelayanan terpadu satu pintu  yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang sejak di keluarkannya Peraturan Daerah pelayanan terpatu tersebut masih ada  yang menyatakan kurang baik. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data pelatihan diperoleh dari wawancara mendalam dari informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terbentuk dinas yang khusus menangani pelayanan perijinan yang tadinya tersebar di beberapa dinas instansi terkait, akan tetapi proses perijinan yang dilaksanakan masih belum efektif. Pada kajian ini ditemukan bahwa perijinan yang dikeluarkan masih menunggu verifikasi dinas terkait. Selanjutnya keberhasilan pelayanan terpadu satu pintu sangat tergantung dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas itu sendiri terutama dalam menjalin komunikasi antar dinas , dan membuat alur yang jelas bagi pelayanan terpadu satu pintu.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) DI DESA WARNASARI KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Abidin AS, Zaenal; Kushartono, Toto; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti; Dari, Widuri Wulan; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Rochaeni, Atik; Febriansyah, Dicky; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Permana, Danny; Ristala, Harky
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15373

Abstract

Luas wilayah Desa Warnasari adalah 8,62% dari luas wilayah Kecamatan Pangalengan. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa terhadap kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa keinginan atau partisipasi Masyarakat tinggi, namun belum semua memahami dalam perumusan, pelaksanaan suatu program yang betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Potensi komoditas lokal sudah ada namun saat ini masih peran pendatang yang lebih kuat, petani lokal belum maksimal dalam pengoptimalan dari komoditas lokal misalnya dalam pengelolaan kopi lokal, teh, sayuran, dan lain-lain, tempat pariwisata lokal, saat ini banyak dikelola oleh pihak luar, sehingga kesempatan penduduk lokal masih terbatas.
Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Rahmatillah, Saeful Anwar; Rochaeni, Atik; Fujilestari, Noer Apptika; Yamardi
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 6 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Septemb
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i6.1119

Abstract

This research is entitled “The Effect of the Implementation of the Program Keluarga Harapan Policy on Community Welfare in South Cimahi District, Cimahi City”. The research objective is to analyze the impact of the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) policy on community welfare in Cimahi Selatan District. The method used is a combination (mixed methods) with a sequential explanatory model, involving 154 respondents as samples and informants such as the Head of Linjamsos and PFM, Kasi Linjamsos and PFM, PKH Social Coordinator of Cimahi City, and KPM of South Cimahi District. Data collection techniques include literature study, questionnaires, interviews, and observations, with analysis using product moment correlation techniques. The results showed that the implementation of PKH policy in Cimahi Selatan Sub-district was in the good category, with an average score of 2.64 (88.00%). The dimensions of communication and bureaucratic structure get the highest score (2.67 or 89%), while the resource aspect has the lowest score (2.60 or 86%). For community welfare, the mean score was 2.61 (87.00%), with the prosperous life aspect getting the highest score (2.67 or 89%) and good adjustment getting the lowest score (2.56 or 85%). Hypothesis testing showed a p-value of 0.04 (<0.05), indicating that the research hypothesis is accepted. The magnitude of the effect of PKH policy implementation on community welfare is 0.85 (85%).
Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; P, Dahly Sukma; Kushartono, Toto; AS, Zaenal Abidin; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Apptika, Noer; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Irawaty, Tinda; Yamardi, Yamardi; Permana, Danny; Ristala, Harky
Abdimas Galuh Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i1.16579

Abstract

Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Desa Warnasari memiliki potensi desa yang sangat baik, namun belum didukung dengan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, sehingga angka kemiskinan di Desa Warnasari masih tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara penyampaian materi atau sosialisasi terkait kapasitas pemerintah desa dan pengelolaan potensi desa, serta diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari kegiatan ini bahwa masyarakat lokal di Desa Warnasari sadar akan adanya potensi desa yang dimilik, seperti kopi, teh dan tempat wisata alam. Namun mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan mandiri. Potensi desa yang mereka miliki masih dikelola oleh pihak lain yang bukan masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tingkat kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung masih tinggi. Perlu ada penguatan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa, agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Warnasari.
MEMPERKUAT PENGAWASAN: MEMETAKAN KEDUDUKAN INSPEKTORAT DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS PADA ERA TRANSPARANSI Fujilestari, Noer Apptika; Rochaeni, Atik; Ramdani, Wisam
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i1.4148

Abstract

Supervision is one of the important pillars in realizing good governance and integrity. The Inspectorate is an internal government supervisory institution that has an important role in ensuring that government administration is transparent, accountable, and free from corruption. In the era of transparency, the position of the inspectorate needs to be strengthened so that it can carry out its supervisory function effectively and independently. The independent position of the inspectorate can guarantee objectivity and effectiveness in carrying out supervisory duties. This research aims to examine the position of inspectorates in ensuring accountability and integrity in the era of transparency. This research uses qualitative research methods by taking sources from literature studies. The research results show that the position of the inspectorate in ensuring accountability and integrity in the era of transparency needs to be strengthened. This can be done by strengthening the independence of the inspectorate, namely by changing its position to be independent of the government or political party in power. Then improve the quality of human resources and an adequate inspectorate budget. As well as increasing public understanding of the role of inspectorates in supervising government administration. These efforts need to be carried out continuously to create a strong and independent inspectorate so that it can become a bulwark to prevent corruption and maladministration in government administration.
Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Sufianto, Dadang; Djatah, Stenly; Permana, Danny; Rusfiana, Rudi; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.260

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo sebagai bagian dari Organisasi Pemuda Pancasila turut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan saran dan masukan agar Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo lebih berdaya dalam upaya menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan via Zoom dengan dihadiri oleh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo. Dari hasil diskusi diketahui bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hari Apriansyah di lapangan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Cinambo. Mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Kontribusi mereka harus terus didukung baik secara moril maupun materil dan dirangkul keberadaannya untuk bisa sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan lainnya. Dengan sinerginya ormas Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga ketertiban dan kekondusifan di masyarakat Kecamatan Cinambo Kota Bandung.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Agustina Setiawan Agustine, Ine Apptika, Noer Aprilia, Bunga AS, Zaenal Abidin Charlia, Lia Dadang Sufianto Dari, Widuri Wulan Djatah, Stenly Fauzi, Lukman Munawar Fauzia, Dina Eka febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Meirina Djuwita, Tita Mustiraya, Raya Noer Ikhsan, Fajar Nugraha, Alfi Rizqi Nuradhawati, Rira P, Dahly Sukma Permana, Danny Rahmatillah, Saeful Anwar Ramdani, Wisam Ristala, Harky Risyah Aprimayanti Rohayatin, Titin - Rusfiana, Rudi Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Siti Nuraeni, Siti Tita Meirina Djuwita Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Wieky Rusmanto Wulan, Widuri Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi, Yamardi Yovinus, Yovinus