Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jejaring Administrasi Publik (JAP) Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Nugroho, Riant
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH USULAN MODEL PENGEMBANGAN BERBASIS PERILAKU Saputra, Nopriadi; Nugroho, Riant
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9 No 1 (2021): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v9i1.1559

Abstract

ABSTRAK Masyarakat dewasa ini membutuhkan pelayanan publik yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Penerapan praktek good governance pada pelayanan publik penting diterapkan dengan didukung model pengembangan yang relevan. Artikel ini mengusulkan model pengembangan pelayanan publik dengan pendekatan positive reinforcement theory. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible, integritas, dan fair dari petugas pelayanan. Perilaku tersebut yang didukung oleh budaya pelayanan, manajemen kinerja, ketangkasan belajar, serta kepemimpinan berbasis transformational, otentik, dan melayani. Kata Kunci : pelayanan publik, tata kelola yang baik, positive reinforcement theory ABSTRACT Today's society needs public services that can help solve their problems. The application of good governance practices in public services is important to be implemented with the support of relevant development models. This article proposes a public service development model with a positive reinforcement theory approach. A behavior-based approach that maps out the factors that influence the level of individuals, groups, and organizations on the behavior of transparency, accountability, responsibility, integrity, and fairness of service personnel. These behaviors are supported by a service culture, performance management, learning agility, and transformational-authentic-servant leadership. Keywords: public service, bureaucratic reform, positive reinforcement theory
Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia Shalih, Osmar; Nugroho, Riant
CAKRAWALA Vol 15, No 2: Desember 2021
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v15i2.379

Abstract

Tujuan penelitian ini merumuskan konsepsi reformulasi kebijakan pe-nanggulangan bencana di Indonesia khususnya dihadapkan pada tantangan meningkatnya tren bencana alam dan non alam seperti pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada studi literatur guna mengkaji beberapa metode dan pengalaman (lesson learnt) di berbagai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil penelitian adalah perlunya reformulasi kebijakan pada setiap fase kebencanaan (pra-bencana, tanggap darurat, pascabencana) dari berbagai aspek sistem penanggulangan bencana, yaitu legislasi-regulasi, perencanaan, kelembagaan dan pendanaan. Adapun reformulasi kebijakan penanggulangan bencana yang diusulkan adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dengan merefomulasi kebijakan pendanaan yang memadai untuk setiap tahapan penanggulangan bencana); (2) memajukan kesejahteraan umum (mereformulasi kebijakan pascabencana yang berprinsip build back better, safer and sustainable); (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (mereformulasi kebijakan pengarusutamaan atau mainstreaming pengurangan risiko bencana ke seluruh lapisan masyarakat, melalui komunikasi, edukasi dan informasi); (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (mereformulasi kebijakan melakukan kerjasama, baik dalam dan luar negeri untuk kebencanaan); dan ini telah sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945.
DIGITAL SKILL DURING COVID-19: EFFECTS OF DIGITAL LEADERSHIP AND DIGITAL COLLABORATION Saputra, Nopriadi; Nugroho, Riant; Aisyah, Hesty; Karneli, Okta
Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 19 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Brawijaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jam.2021.019.02.04

Abstract

The inequality of digital skills is an organizational challenge experienced by public and private organizations to ensure work productivity in work-from-home arrangements during Covid-19. This article aims to elaborate on digital skill development and examine the effects of digital leadership and digital collaboration on digital skill development. This article is based on a cross-sectional study involved 824 office workers from 32 provinces in Indonesia. The combined convenience and snowballing approach were used as the sampling methods. The collected data were structured in the first-order constructs by PLS Structural Equation Modeling. The results revealed that digital skills are significantly influenced directly by digital collaboration and indirectly by digital leadership. For accelerating digital skill development, the superior of office workers should facilitate their team members to collaborate intensively by using digital technology. Further study is recommended to examine the effects of other factors such as work motivation, family support, and availability of digital facility at home, performance management, and perceived organizational support.
RETHINKING NATIONAL SECURITY POLICY: INDONESIA CASE Nugroho, Riant; Setiawan, Agustina
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3850

Abstract

There is a 2nd generation of academical framework as a fit foundation for developing policy and practices of the national security policy in the developing countries, as a framework that enlarging the understanding from international and military studies into a wider of political studies. Academical discourse in Indonesia is now promoting the framework of total policy performance in which national security policy place at the center. The seminal method and measurement of national security performance that have been developed had scored Indonesia of 27.8875, which means a conducive performance.
GOVERNANCE: STATIC, DYNAMIC, AND CHAOTIC Nugroho, Riant; Setiawan, Agustina
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i2.4545

Abstract

Governance is the key success of Government. The reforming governance among developing countries is difficult, costly, and exhausted. It was caused by the less-comprehensive of the understanding of governance itself. There are three types or mode of governance, historically: static, dynamic, and chaotic. The static is governance concept which was develop in 1980s and still as mainstream until today practices among Government, includes in Indonesia. The finding of the second types of dynamic governance has been introduced, but in fact it was facing some new challenges from character of the people to the policy. Some countries with factor of a fit culture for dynamic governance are effectively able to develop the capabilities to exercise governance. Some other countries do not have, or they have but insufficient. Chaotic governance is the new imperative for today and tomorrow government. It is governance in the digital age. Scholars and leaders of Governments need to have a same premise and commitment to use the recent technology of digital profoundly.
Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Wibowo, Yogi Sumarsono; Susilowati, Gabriella; Nugroho, Riant
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 7 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v1i7.127

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum sejarah bagi perwujudan berdemokrasi di Indonesia, sejarah panjang di Indonesia menunjukkan bahwa periode sebelum reformasi tahun 1998 untuk mengakses informasi publik merupakan suatu barang yang mewah untuk mendapatkannya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi keterbukaan publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan lembaga yang dilahirkan di era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Lembaga KPPU merupakan jawaban dari tuntutan demokrasi ekonomi tahun 1989. Sebagai Badan Publik (BP), KPPU mempunyai kewajiban menjalankan Undang-Undang KIP. Sepanjang perjalanan KPPU RI selama 20 tahun, banyak informasi yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai pemegang demokrasi, yang salah satunya adalah demokrasi mendapatkan hak akses informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterbukaan publik di KPPU sudah cukup baik dari aspek kelembagaan maupun substansi. Meskipun dalam hal implementasi belum memenuhi harapan publik, namun KPPU berupaya keras untuk mewujudkan praktek keterbukaan informasi publik. Penelitian ini diperkirakan memberikan manfaat dalam perkembangan implementasi keterbukaan publik di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Badan Publik agar kepercayaan publik lebih baik lagi.
Heads of Neighborhood and Citizen Performance Evaluation on Domestic Violence Allegations in Disabled Children Rohaeni, Nani; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Nugroho, Riant
Jejaring Administrasi Publik Vol. 15 No. 1 (2023): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v15i1.36023

Abstract

Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) which functions to serve residents at the policy of the Village or Sub-District Government based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 49 of 2001 concerning Structuring Village Community Resilience Institutions or Rukun Tetangga. This policy is to assist the Village/ Kelurahan in providing services and population administration directly to residents. The purpose of this study was to determine and evaluate the duties of the Head of RT/RW in the Campago Guguk Bulek Village, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, related to social problems of residents (children with disabilities and their families), which were pushed to the court to become a criminal matter. This research uses qualitative and descriptive methods. The results showed that the Head of RT/RW in the Campago Guguk Bulek Village, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi provided assistance to two children with disabilities who were suspected of having experienced domestic violence (KDRT) by their grandmother and aunt, but not according to existing regulations. namely the Bukittinggi City Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning Community Institutions in the Village Keywords: policy, neighborhood association, deliberation, evaluation, public service
Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia Shalih, Osmar; Nugroho, Riant
Cakrawala Vol. 15 No. 2: Desember 2021
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v15i2.379

Abstract

Tujuan penelitian ini merumuskan konsepsi reformulasi kebijakan pe-nanggulangan bencana di Indonesia khususnya dihadapkan pada tantangan meningkatnya tren bencana alam dan non alam seperti pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada studi literatur guna mengkaji beberapa metode dan pengalaman (lesson learnt) di berbagai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil penelitian adalah perlunya reformulasi kebijakan pada setiap fase kebencanaan (pra-bencana, tanggap darurat, pascabencana) dari berbagai aspek sistem penanggulangan bencana, yaitu legislasi-regulasi, perencanaan, kelembagaan dan pendanaan. Adapun reformulasi kebijakan penanggulangan bencana yang diusulkan adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dengan merefomulasi kebijakan pendanaan yang memadai untuk setiap tahapan penanggulangan bencana); (2) memajukan kesejahteraan umum (mereformulasi kebijakan pascabencana yang berprinsip build back better, safer and sustainable); (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (mereformulasi kebijakan pengarusutamaan atau mainstreaming pengurangan risiko bencana ke seluruh lapisan masyarakat, melalui komunikasi, edukasi dan informasi); (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (mereformulasi kebijakan melakukan kerjasama, baik dalam dan luar negeri untuk kebencanaan); dan ini telah sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945.
Co-Authors Hesty Aisyah Nani Rohaeni, Nani Nopriadi Saputra Okta Karneli, Okta Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy Setiawan, Agustina Shalih, Osmar Susilowati, Gabriella Wibowo, Yogi Sumarsono