Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENYULUHAN KEPADA ANAK-ANAK DI YAYASAN JABAR HIKMAH MUTTAQIEN - PONDOK YATIM & DHUAFA  TENTANG DAMPAK PENCURIAN DAN BULLYING SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA Saputro, Haris Djoko; Arimbi, Diah; Dwiprigitaningtias, Indah; Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika; Ardan, R Ardini; Amanita, Aliesa
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 3 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Mei 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v2i3.1234

Abstract

The outreach program to children in orphanages regarding the impact of theft and bullying, as well as preventive measures, is an important effort to raise awareness and provide better understanding to children who are vulnerable to such actions. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the outreach in reducing the risk of theft and bullying in orphanage environments. The method used is a descriptive approach with a qualitative design through interviews, observations, and distributing questionnaires to the children and caregivers in the orphanage. The outreach was conducted through interactive sessions with materials on the negative impacts of theft and bullying, as well as preventive strategies, including the importance of communication, empathy, and social skills. The results of the study show that after the outreach, children in the orphanage demonstrated a better understanding of the importance of protecting themselves from bullying and theft, and they exhibited higher awareness to avoid and report such incidents. This outreach program has a positive impact in creating a safer and more respectful environment in the orphanage
PENYULUHAN MENGENAI ASURANSI LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)) Dwiprigitaningtias, Indah; Ikrardini, Zulfika; Amanita, Aliesa
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 5 (2025): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Mei 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/besiru.v2i5.1177

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada asuransi lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap pencemaran laut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ancaman pencemaran laut yang semakin meningkat, seperti tumpahan minyak dan sampah plastik, memerlukan perhatian mendesak untuk melindungi ekosistem laut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menerapkan kebijakan asuransi lingkungan yang dapat membantu mengurangi kerusakan akibat pencemaran. Metode yang digunakan melibatkan penyelenggaraan lokakarya dan diskusi dengan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya mengadopsi mekanisme asuransi. Hasil yang diharapkan adalah pemahaman publik yang lebih baik dan pengembangan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk pencegahan pencemaran laut, memastikan perlindungan lingkungan jangka panjang dan kepatuhan terhadap hukum maritim internasional.
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes Arimbi, Diah; Amanita, Aliesa; Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i3.2034

Abstract

The postponement of the General Election (Pemilu) is a crucial issue in a democratic state governed by law such as Indonesia, where the constitution mandates elections be held every 5 (five) years. Controversy arose from the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which ordered the General Election Commission (KPU) to postpone the 2024 General Election. This decision not only contradicted the constitution but was also problematic for ruling beyond the plaintiff's demands (ultra petitum partium). The indication of applying the principle of erga omnes in the decision also became a separate polemic, considering that this principle is fundamentally relevant only in the realm of public law, whereas the Central Jakarta District Court operates within the scope of private law. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, and a normative qualitative analysis method by analyzing Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst against positive law provisions in Indonesia. The conclusion of the study indicates that Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst is an invalid decision, as the Panel of Judges exceeded its authority (ultra vires) and ruled ultra petitum partium. Furthermore, the principle of erga omnes cannot be applied to the decision because it is inherently applicable only to court decisions within the scope of public law, not private law.
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village Government: Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat Amanita, Aliesa; Andayani, Lily; Ardan, R. Ardini Rakhmania
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 10 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Oktober 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i10.2036

Abstract

The development of information technology has prompted local governments to adopt more innovative governance models, including the concept of Smart Village Government, as an effort to strengthen the effectiveness of village administration. This research aims to analyze the transformation of digital-based village governance in West Bandung Regency, and to identify the supporting factors, challenges, and its impact on the quality of public services, transparency, and community participation. The research method used is a descriptive-qualitative approach with case studies in several villages that have implemented the smart village program. Data were collected through interviews, observation, and review of official documents. The results show that the implementation of Smart Village Government in West Bandung Regency is capable of improving the efficiency of village administrative services, expanding access to public information, and facilitating community participation through digital platforms. This transformation has also encouraged the increased capacity of village officials in using information technology. However, implementation still faces a number of challenges, such as limited internet infrastructure, uneven digital literacy among the community, and the sustainability of the operational budget for village applications. This research concludes that the success of Smart Village Government is highly determined by the commitment of the local government, multi-stakeholder collaboration, and the strengthening of technology and human resource capacity at the village level. Thus, this model has the potential to be an effective strategy in building modern, transparent, and responsive village governance.
PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA Amanita, Aliesa; Septiansyah, Bayu
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.313

Abstract

Reforma agraria merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan masalah yang sudah sangat lama namun hingga saat ini belum menemukan solusi untuk percepatan proses dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang baik dan tertib. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan/desa. Dengan tujuan dapat menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di Kelurahan-kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan khususnya di Kota Cimahi.
KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Inggiz, Rio Trifo; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.529 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.486

Abstract

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KK DAN KTP BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA Utari, Indah Dwi; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.058 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.491

Abstract

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.
KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sadarati, Alya; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.29 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i2.504

Abstract

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIPATAT, KABUPATEN BANDUNG BARAT Nur Fauziah, Neng Poppy; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.777 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i2.513

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam UU Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Baru. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG Mustikasari Sudrajat, Diannita; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.769 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i2.515

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia. namun dalam kehidupan berumah tangga tidak semua perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, beragam permasalahan akhirnya memunculkan konflik yang pada akhirnya lebih memilih jalan perceraian, dalam beberapa kondisi perkawinan ini dapat terputus tidak hanya karena suatu konflik tapi bisa juga karena adanya kematian dan atas dasar keputusan pengadilan. Di Indonesia sendiri karena mayoritas yang memeluk agama islma lebih banyak maka maka penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama berkiblat pada kompilasi hukum islam.