Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik International Journal of Demos Jurnal Dialektika Hukum Journal of Innovative and Creativity Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Andayani, Lily
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Andayani, Lily; Imam Slamet, Sherly M.; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i1.2052

Abstract

Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG TERKAIT BIJIH NIKEL ANTARA UNI EROPA-INDONESIA Muhamad Iqbal, Firdaus; Andayani, Lily
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1385

Abstract

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia atau merupakan forum dan sarana untuk menyelesaikan masalah terkait munculnya sengketa perdagangan antar pihak. Salah satu kasus sengketa dagang tersebut adalah Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin memanas pada tahun 2019, ketika pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa WTO bertugas dengan mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia. Peran WTO melalui Dispute Settlement Body mempertalikan proses penyelesaian sengketa saat ini dengan memperhatikan aturan-aturan WTO sejak awal ketika Uni Eropa menggugat Indonesia hingga tahap akhir dengan keluarnya keputusan badan tersebut. Penyelesaian sengketa tahap pertama ini dimulai dengan permintaan negosiasi Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019 hingga tahap akhir yaitu dipublikasikannya serta distribusikan laporan panel pada tanggal 30 November 2022. Keputusan akhir dari sengketa perdagangan ini adalah Uni Eropa memenangkan sengketa tersebut dan Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia terbukti melanggar larangan ekspor bijih nikel dan adanya produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Abstract

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakan upaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan pola dan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khusus melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya. Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam green constitution, green legislation serta green budgeting.
PENYULUHAN KEPADA ANAK-ANAK DI YAYASAN JABAR HIKMAH MUTTAQIEN - PONDOK YATIM & DHUAFA  TENTANG DAMPAK PENCURIAN DAN BULLYING SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA Saputro, Haris Djoko; Arimbi, Diah; Dwiprigitaningtias, Indah; Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika; Ardan, R Ardini; Amanita, Aliesa
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 3 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Mei 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v2i3.1234

Abstract

The outreach program to children in orphanages regarding the impact of theft and bullying, as well as preventive measures, is an important effort to raise awareness and provide better understanding to children who are vulnerable to such actions. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the outreach in reducing the risk of theft and bullying in orphanage environments. The method used is a descriptive approach with a qualitative design through interviews, observations, and distributing questionnaires to the children and caregivers in the orphanage. The outreach was conducted through interactive sessions with materials on the negative impacts of theft and bullying, as well as preventive strategies, including the importance of communication, empathy, and social skills. The results of the study show that after the outreach, children in the orphanage demonstrated a better understanding of the importance of protecting themselves from bullying and theft, and they exhibited higher awareness to avoid and report such incidents. This outreach program has a positive impact in creating a safer and more respectful environment in the orphanage
LEGAL ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT SUPPORT IN THE DISTRIBUTION OF PARTICIPANTS RECEIVING CONTRIBUTION ASSISTANCE TO PRIVATE PRIMARY HEALTH CARE FACILITIES Arimbi, Diah; Amantita, Aliesa; Andayani, Lily
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 10, No 2: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v10i2.951

Abstract

Abstract Local governments play a crucial role in managing the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN). Despite various advancements achieved, issues surrounding the uneven distribution of Participants Receiving Premium Assistance (Penerima Bantuan Iuran, PBI) persist and fail to meet the principles of justice. This situation also threatens the rights of JKN participants. The objective of this research is to evaluate the support provided by local governments to the JKN program. The research methodology employs a juridical normative approach. Research findings reveal an agreement that all PBI participants must be registered with Community Health Centers (Puskesmas), resulting in limited freedom for PBI participants, including those who are impoverished and underprivileged, to select healthcare facilities in accordance with the provisions of the Health Law. Legally, local government support for the JKN program is explicitly stated in the Health Insurance Law (Undang-Undang BPJS) and Government Regulation Number 82 of 2018. However, the distribution of PBI participants is still not fully implemented.  AbstrakPemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun telah dicapai berbagai kemajuan, permasalahan dalam distribusi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belum merata dan belum memenuhi prinsip keadilan tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Situasi ini juga mengancam hak-hak peserta JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap program JKN. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan bahwa seluruh peserta PBI wajib didaftarkan di Puskesmas, yang pada gilirannya mengakibatkan peserta PBI, termasuk mereka yang berstatus miskin dan tidak mampu, tidak memiliki kebebasan untuk memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari segi hukum, dukungan pemerintah daerah terhadap program JKN jelas tertera dalam Undang-Undang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018. Namun, distribusi peserta PBI masih belum sepenuhnya terlaksana. 
Educating Bela Negara as Strengthening Element in Indonesia’s Strategy of Main Island Defense Implementation Risman, Helda; Andayani, Lily; Timur, F. G. Cempaka; Akmalina, Aulia
International Journal of Demos (IJD) Volume 7 Issue 1 (2025)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v7i1.530

Abstract

Abstract This study examines how Bela Negara Education improves Indonesia's main islands' asymmetric defensive strategy. Our narrative assessment identifies effective and contextually acceptable state military education programs that match the topography of these important islands. The main island’s defense plan (P3B) implements the comprehensive defense strategy by designating the main islands as defensive bases from outer to inner mandala. Bela Negara Education is vital to public knowledge and active participation in the defense system. The 3CS Bela Negara Education program has promoted Bela Negara values and attitudes. Bela Negara Education should be based on five values: patriotism, sacrifice, nation-state consciousness, Pancasila as the guiding ideology, and Bela Negara capability development. This schooling should use four learning paths. This study advocates a welfare-first approach before teaching national values and developing stakeholder synergy for Bela Negara Education. Keywords: Asymmetric Threats, Defense Strategy, Main islands, National Sovereignty, Bela Negara Education, Total Defense System
PROSES PERALIHAN HAK HARTA ASAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah; Slamet, Sherly M.Imam
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Februari 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/besiru.v1i2.2041

Abstract

The legal institution of marriage is a legitimate bond between individuals who meet established legal criteria, designed to last indefinitely. Within this framework, the legal status of matrimonial property is crucial, as it determines the specific rights held by each spouse. A marital relationship can end, either through the death of one spouse (dissolution of marriage by death) or through an official divorce decree. Legally, a consequence of entering this bond is the formation of joint property. Nevertheless, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explicitly distinguishes between joint property and separate property (harta asal or personal property). The precise classification of this separate property often presents significant challenges, particularly during the process of property transfer, which potentially results in difficulties or losses for third parties. This research analyzes the process of transferring rights over separate property following the dissolution of marriage based on Law No. 1 of 1974 and identifies its legal implications. The main focus is on the legal mechanism to protect the rights of third parties in transactions involving separate property that has not been clearly classified.
Inovasi Digital dalam Sistem Pertanahan di Indonesia: Transformasi Sertipikat Tanah dari Konvensional Menjadi Elektronik Ardan, R. Ardini Rakhmania; Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi sistem pertanahan di Indonesia dari sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik (e-sertipikat) merupakan inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum atas hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan fokus pada kegiatan penyuluhan mengenai e-sertipikat, yang mencakup paparan regulasi, demonstrasi prosedur, dan sesi tanya jawab antara petugas pertanahan dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi penyuluhan, pencatatan pertanyaan peserta, dan wawancara dengan petugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-sertipikat mempermudah akses masyarakat, mempercepat proses penerbitan sertipikat, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen. Namun, kegiatan penyuluhan mengungkap kendala lapangan seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital dan perlunya peningkatan kapasitas petugas pertanahan. Secara yuridis, regulasi yang ada memberikan dasar hukum yang jelas, tetapi pengalaman empiris menunjukkan pentingnya penyuluhan sebagai sarana meningkatkan literasi digital masyarakat dan mendukung implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara dasar hukum, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital sistem pertanahan di Indonesia.
Penjatuhan Pidana Tambahan dengan Sistem Pemberatan Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Disersi Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 2 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i2.2032

Abstract

The imposition of an additional criminal penalty in the form of dishonorable discharge from military service on perpetrators of desertion is within the judge's authority, even though related desertion regulations may allow the perpetrator not to be discharged. The judge has the discretion to consider the nature and essence of the defendant's actions, which are deemed unfit to be retained in military service. This dismissal is seen not only as an administrative sanction but also as an effective preventive strategy against deviant behavior among soldiers, while providing legal certainty for recidivists of the criminal act of desertion. This research uses a normative juridical method with document study as the data collection technique, involving relevant legislation and court decisions. The analysis is carried out qualitatively and normatively and presented descriptively. The results indicate that dismissal can be an effective preventive measure, supporting the enforcement of military discipline, and providing a deterrent effect against similar future violations.
Tinjauan Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 196-K/PM.II- 09/AD/XII/2021 bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Berulang Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 2 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i2.2033

Abstract

In military criminal law, a service member who commits a repeated criminal offense (recidivist) may be subject to an additional penalty in the form of dishonorable discharge from military service. This sanction is based on military interests, as the member is deemed no longer beneficial or representative of the Indonesian National Armed Forces (TNI) or the public, considering their history of repeated criminal acts. However, in Judge's Verdict Number 196-K/PM.II-09/AD/XII/2021 of the Military Court II-09 Bandung, the defendant, a ten-time recidivist, was not subjected to the additional penalty of military discharge by the Panel of Judges. This research employs a normative juridical approach using document study for data collection and a normative qualitative analysis method, involving an in-depth analysis of the Judge's Verdict and the positive legal provisions in Indonesia. The findings conclude that the considerations given by the Panel of Judges in the said verdict failed to provide a proportional balance between legal interests, public interests, and military interests. The author argues that the Panel of Judges should have imposed the additional penalty of discharge from military service on the Defendant, as their actions are deemed to have a negative impact on the life order and value system within the TNI, such as the Sapta Marga (Seven Pledges), Delapan Wajib TNI (Eight TNI Obligations), Soldier's Oath, and other military foundations.
Co-Authors Akmalina, Aulia Amanita, Aliesa Amantita, Aliesa Ardan, R Ardini Ardan, R. Ardini Rakhmania Diah Arimbi Dwiprigitaningtias, Indah Ikrardini, Zulfika Imam Slamet, Sherly M. Muhamad Iqbal, Firdaus Risman, Helda Saputro, Haris Djoko Slamet, Sherly M.Imam Timur, F. G. Cempaka