Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sapientia Et Virtus E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan

Retnowati, Tutiek

Unknown Affiliation

Author-ID : 1292540

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYELESAIAN HUKUMNYA Retnowati, Tutiek; Darmadi, Sujarwo
Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING Retnowati, Tutiek; Markum, Markum
Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara jika digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti kasus yang menimpa PT Astra Sedaya Finance, sebagai perusahaan pembiayaan yang merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan hukun kejahatan llegal logging.yang mengakibatkan benda objek jaminan dirampas oleh negara. Perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap objek jaminan dalam kasus illegal logging ini tidak bertentangan dengan droit de suite yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat droit de suite tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (1) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh negara; (2) mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi utangnya.

PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA SECARA SEPIHAK Retnowati, Tutiek; Karsono, Karsono
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Kontrak asuransi jiwa merupakan suatu perlimpahan resiko, maka inti dari kontrak tersebut adalah mengenai uang pertanggungan yang akan diterima dan premi yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam kontrak tersebut; dengan demikian, kontrak asuransi dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban tiap pihak dalam kontrak tersebut. Para pihak tersebut adalah pertama - penanggung atau asurandor, yaitu orang atau badan hukum - perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih dan/atau menerima resiko, dalam bentuk pembayaran kerugian. dan yang kedua - tertanggung yang berkewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang telah ditentukan pula dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, pihak tertanggung dapat mengajukan perubahan terhadap ketentuan dalam polisnya, dengan mnegajukan kepada pihak perusahaan asuransi untuk merubah polis tersebut menjadi polis bebas premi ataupun memperkecil jumlah premi sesuai kemampuan tertanggung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa, maka pihak tertanggung dapat mengajukan ke pengadilan negeri atau melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan No: 422IKMR/0612003 yang melarang adanyapembatasan upaya hukum bagi para pihak.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH TERLANTAR Retnowati, Tutiek; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 2 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

The study is conducted to analyze the stranded soil that is alleged to be untried, unused, or abused according to the circumstances or the nature and purpose of its administration. Research methods use normative research with a regulatory approach and concept approach. This study led to the landowner's obligation to make active use of the soil. If the performance of duty towards the land is not carried out it is called wasteland. It has since built a , many there are issues involving tanah who purposefully and not do it on purpose the land has been abandoned by the owners of the the right on its own land good because economic factors the structure of the soil or allotment of that is no longer appropriate to the state of or of the nature of and the purpose of the provision of their rights . The current regulation is not currently described in detail on the criteria of land have been displaced itself . In development as abandoned land, governments must first perform identification and research processes by considering the textual and spatial data of the land and analyzing the causes of the strapless land. Legal protection for the owner of the land that is indicated to be abandoned is the granting of compensation to the land reclaimed by the state at the cost of what is already being paid by the individual, Keyword: protection of law, owner of rights to land, displaced land

KEKUATAN HUKUM PEMBELI TANAH PETOK D YANG TIDAK DIAKUI JUAL BELINYA OLEH AHLI WARIS Retnowati, Tutiek; Boediningsih, Widyawati
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 9 No 1: Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v9i1.2215

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bentuk Kekuatan pembuktian pada akta dibawah tangan memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila isi dalam akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak, atau dengan kata lain mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis serta tanda tangan para pihak dalam perjanjian tersebut. Sesuai pasal 1857 BW kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat disamakan dengan akta otentik. Suatu perjanjian jual beli dengan menggunakan akta dibawah tangan adalah sah jika di kaji dalam pasal 1320 BW karena telah memenuhi unsur dalam syarat sah perjanjian tersebut. Metode penelitian memakai penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, karena syarat mutlak pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan ijin kepada pihak pembeli untuk melakukan pendaftaran Petok D melalui jual beli guna dapat mengurus Balik Nama tanpa keikutsertaan dari pihak ahli waris guna pendaftaran sertipikat Hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUALAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK Rini, Indrati; Retnowati, Tutiek
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 9 No 2: September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v9i2.2626

Penjualan barang sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering dilakukan anggota masyarakat. Aplikasi elektronik sebagai media yang sering dipilih oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Di era digital saat ini, perangkat elektronik dapat digunakan sebagai sarana penunjang terjadinya transaksi jual beli barang, khususnya barang bergerak, yang harus dilakukan beradasar asas kepentingan nasional dan hukum yang berlaku. Prakteknya, barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, dan harga sudah dibayar. Dalam hal ini pembeli dapat minta peranggungjawaban kepada perusahaan jasa elektronik dan penjual atas kasus yang dialaminya.

Co-Authors Boediningsih, Widyawati Darmadi, Sujarwo Indrati Rini, Indrati Jiwangga, Asa Prayoga Karsono Karsono Margono, Naufal Syaughi Markum

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search