Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.687

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Bandung Conference Series: Law Studies El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Strata International Journal of Social Issues International Journal of Humanities, Law, and Politics Pen of Social Science

Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Author-ID : 1292552

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN KARYAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19: SEBUAH STUDI AWAL Zulmi Ramdani; Andi Amri; Jaka Warsihna; Titi Ratna Garnasih; Eka Juarsa
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8 No 1 (2021): JURNAL EKONOMI DAN BISNIS “E-QIEN”
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Kh Ez Mutaqien

The COVID-19 pandemic has brought many changes to various aspects of the lives of employees in the world, especially Indonesia. The economic aspect is considered to be one of the factors that have been affected by the pandemic. This certainly affects the financial management behaviour of affected employees. This study aims to explore the financial management behaviour of a number of employees who have experienced the impact of the COVID-19 technique. The 8 respondents were selected using purposive sampling technique. Thematic content analysis is used to identify respondent’s answers through an online interview process. The results show that there are differences in financial management behaviour between those who are permanent employees and those in position as contract employees. The existing employment status has an influence on the financial behaviour of employees. In addition, employee psychological factors also play a role in strengthening employee readiness to face work dynamics during the COVID-19 pandemic. The results and recommendations of this initial study will be discussed further in this article.

KEBIJAKAN ADJUDIKASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Dalam Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara terkorup.Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidanakorupsi diancam pidana penjara, pidana tambahan dan pidana denda yang tinggi.Akan tetapi, formulasi pidana denda yang tinggi tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya. Oleh karena itu, walaupun ancaman terberat adalah 1 miliar rupiah tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan pedoman dalam KUHP. Pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi belum terlihat keberhasilannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi.

ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractThe writing of this journal is motivated by aspects of criminal law policy, the phenomenon of criminal use of deprivation of liberty (imprisonment) that seems "wasteful", of course it is very contrary to the trends that are sweeping the international world today, namely to avoid imprisonment by applying selective policies as far as possible and limitative. Thus it is natural that criminal penalties are the center of attention, both are used as a substitute for short imprisonment and also as an independent sanction, because in addition to being one type of criminal sanction that is non-custodial, it is also considered not to cause stigmatization and prisonization and economically the state gets input in the form of money or at least saves social costs compared to the type of imprisonment. Then the question arises in identifying problems about how the criminal penalty system policy in the Criminal Code? The results of the study explain the determination of criminal penalties of fines formulated by adopting Alternative Systems and Single Systems. The logical consequence of this policy is that the operation of criminal penalties can only be used as an independent sanction without the possibility to operate cumulatively with other types of principal crimes. Determination of the threat of the amount / size of criminal fines is formulated by adhering to the General and Special Maximum Minimum System. Keywords: policies, criminal penalties, sanctions AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi dari aspek kebijakan hukum pidana fenomena penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (independendent sanction), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi serta secara ekonomis Negara mendapat masukan berupa uang atau setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara. Maka muncul pertanyaan dalam identifikasi permasalahan tentang bagaimana kebijakan sistem pidana denda di dalam KUHP? Hasil penelitian menerangkan penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (independent sanction) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain. Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Kata Kunci: kebijakan, pidana denda, sanksi

Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan Muhammad Frydo Athala Permadi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive. Abstrak. Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 “Azithromycine”. Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining Yosi Prianti; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

The Province of the Bangka Belitung Islands is one of the largest tin producers, especially in the Kolong Bidadari area, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The majority of the activities carried out by the community in Kolong Bidadari are carried out by illegal mining. Thus causing the impact of social conflict, environmental damage, state revenue, and health worker safety and security (K3). In this study, we will discuss the factors behind the occurrence of Illegal Mining and Law Enforcement Associated with Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining. The research method used in this research is normative juridical using descriptive analysis research specifications, sources, and data collection techniques through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and the data analysis method used is analysis qualitative juridical. From the results of the research to overcome the causative factors, namely socio-economic factors, the perpetrators want to avoid the obligations that have been determined, the public's ignorance of the impact of mining without a permit/Illegal Mining as well as the normative guidance and supervision factor and law enforcement that has occurred then From that, the Regional Police of the Bangka Belitung Islands, East Belitung Resort, in the coconut Kampot sector, against the crime of Illegal Mining in the area under the nymphs, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency, by taking 2 (two) actions, namely preventive actions (prevention) and repressive actions (actions). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu penghasil timah terbesar Khususnya di wilayah Kolong Bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur. Mayoritas Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kolong Bidadari ini dilakukan dengan Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining. Sehingga menyebabkan dampak Konflik social, Kerusakan Lingkungan, Penerimaan negara dan Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja (K3). Didalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi Pertambangan Tanpa izin/Illegal Mining dan Penegakan Hukum yang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan Teknik pengumpulan data yang melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitan dalam rangka menanggulangi faktor-faktor penyebab yaitu faktor social ekonomi, faktor pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, ketidakingintahuan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/Illegal Mining serta faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif dan penegakan hukum yang telah terjadi maka dari itu Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Timur sektor kelapa kampit Terhadap kejahatan Tindak Pidana Illegal Mining pada wilayah kolong bidadari Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan melakukan 2 (dua) tindakan yaitu Tindakan preventif (Pencegahan) dan Tindakan Represif (penindakan).

Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dihubungkan Pertanggungjawaban Pidana Moh. Haidar Ali Masjhoer; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam putusan No. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hokum. Berdasarkan hal tersebut maka hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam Putusan No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Repukblik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. One of the problems that are always faced in big cities is traffic problems. This is evident from the indications that the number of traffic accidents is increasing day by day. The law is made in order to guarantee a legal certainty so that it must be enforced by the application of a sanction that can make violators a deterrent and will not repeat their Actions again. Likewise, traffic accidents that cause other people to die as a result of traffic violations so that they can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 359 of the Criminal Code and Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and road transport.This study aims to determine the judge's legal considerations in imposing a crime against the perpetrator, and to determine the application of criminal law to the criminal Act of negligence that resulted in the death of another person in the decision no. 295 /Pid.Sus/2015/PN.Sgm. This research was conducted at the Sungguminasa District Court, using data collection techniques by means of library research and field research. Based on the analysis, the authors conclude several things, including: 1.) The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of negligence that resulted in the death of another person is that the defendant violated Article 310 paragraph (4), Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2.) Based on the evidence revealed at the trial in the form of statements of witnesses that are in agreement with each other and the statements of the defendant, letters and instructions obtained legal fActs 3.) Based on this, the judge imposes criminal sanctions on negligence resulting in the death of another person in the Decision No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm based on Article 310 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilatarbelakangi Faktor Ekonomi Halsya Sabrina; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research is motivated by the crime of abortion that occurred to Riesma Soeryatiningrum Halim who aborted her pregnancy at the curettage clinic by paying Rp. 5,000,000,-. There is no indication of a medical emergency that threatens the life of the mother and/or fetus, who suffers from severe genetic diseases and/or congenital defects, or which cannot be repaired making it difficult for the baby to live outside the womb and the pregnancy is not the result of rape which can cause trauma. psychological. The woman had an abortion because she reasoned that she was the breadwinner of the family, where her husband did not work and the woman's job was as a cleaning service and was prohibited from getting pregnant. This study examines how the application of material criminal law against abortionists and the judge's considerations in deciding this case. The author uses a normative juridical research method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is literature study. The analytical method used is qualitative. The results of this study are abortion is regulated in the Criminal Code and Law Number 36 Year 2009 concerning Health. And the judge in deciding the case consults to make a decision and consider the indictment and the facts at trial. The judge in deciding this case is in accordance with the regulations so that the judge's indictment is fair and does not harm the defendant. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana aborsi yang terjadi pada Riesma Soeryatiningrum Halim yang menggugurkan kandungannya di klinik kuret dengan membayar Rp 5.000.000,-. Tindakan tersebut tidak terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibiu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan dan kehamilan tersebut bukan akibat dari perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita tersebut melakukan aborsi karena beralasan bahwa ia sebagai tulang punggung keluarga, yang mana suaminya tidak bekerja dan pekerjaan wanita tersebut sebagai cleaning service dan dilarang hamil. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap pelaku abosri serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu aborsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan hakim dalam memutus perkara bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta-fakta di persidangan. Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.

Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ghina Alifah Hasna; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract In connection with the purpose of the criminal procedure code, it is to seek and obtain material truth, namely the complete truth of a criminal case by applying legal provisions honestly and accurately, with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with violating the law and then asking for examinations and court decisions to determine whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused can be blamed. Therefore, the problems studied for problem identification are as follows: (1) is the judge's judgment correct in the decision no. 52 /pid.b/2021/pn skb in cases of abuse resulting in death. (2) what is the position of visum et repertum in proving a criminal act of persecution that results in death in decision no. 52/pid.b/2021/pn skb. The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data collection technique carried out by the author is a literature study. The research specification used is descriptive analysis. The judge's consideration in the decision no. 52/pid.b/2021/pn skb in theory and implementation is correct. Observing article 351 paragraph (3) of the criminal code and law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code. The position of visum et repertum in the law of proof in criminal proceedings can be located as documentary evidence (article 184 paragraph (1) letter c jo. 187, letter c of the criminal procedure code) and expert statements (decision of the supreme court of the republic of indonesia dated november 15, 1969, number 10 k/cr/1969). Keywords: Evidence, Judge's Consideration, Visum Et Repertum. Abstrak Sehubungan dengan tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan no. 52 /pid.b/2021/pn skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pertimbangan hakim dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Memperhatikan pasal 351 ayat (3) kuhp dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedudukan visum et repertum di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c kuhap) dan keterangan ahli (putusan mahkamah agung ri tanggal 15 november 1969, nomor 10 k/kr/1969). Kata kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Visum Et Repertum.

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian M. Audy Alphasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. One of the problems that often comes to the surface in people's lives is about crime in general, especially about violent crimes. Forms of violent crime that often endanger the community, among others; pickpocketing, muggings, motorcycle theft (curanmor), violent theft (curas), traffic violations, extortion, embezzlement, hepnosis (sniping), robbery, assault, rape, mass fights, kidnapping, murder, mutilation and so on. In the judge's decision in the trial process decision 162/Pid.B/2020/PnSrl stated that the defendant SUGIANTO had been proven guilty of committing the crime of assaulting the victim RUDI HARTONO. The Panel of Judges based their decision on Article 353 paragraph (3), and 351 paragraph (3) of the Criminal Code in imposing sanctions on the defendant with a prison sentence of 5 years and 6 months minus the prison term which according to the author of this case is related to the defendant's forced defense. the logical reason for the justification of a forced defense is that it cannot be expected from a citizen to just accept an unlawful act directed against him. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The judge's consideration in the case of murder in self-defense based on the criminal code of law in decision number 162/PID.B/2020/PN.Srl did not provide a sense of legal protection for the convict SUGIANTO because the judge did not consider the reasons for the abolition of the crime, namely the reasons for justification and reasons for forgiveness and The judge only focused on the elements contained in Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code, namely the element of eliminating a person's life. Abstrak. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya. Di dalam putusan hakim dalam proses persidangan putusan 162/Pid.B/2020/PnSrl menyatakan bahwa terdakwa SUGIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan kepada korban RUDI HARTONO. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 353 ayat (3), dan 351 ayat (3) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan yang mana menurut penulis kasus ini ada kaitannya dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa,alasan logis dibenarkannya pembelaan terpaksa ialah bahwa tidak dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan karena membeladiri berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pada putusan nomor 162/PID.B/2020/PN.Srl kurang memberikan rasa perlindungan hukum bagi terpidana SUGIANTO dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf serta hakim hanya berfokus terhadap unsur yang terdapat dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa seseorang.

Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.

Co-Authors Adinda Putri Mulya Pramaditha Agung Muhamad Zulfikar ananda siregar Andi Amri Athoillah, Mohamad Anton Dede Kania Garnasih, Titi Ratna Gery Ibnu Wiratama Ghina Alifah Hasna Halsya Sabrina Jaka Warsihna M. Audy Alphasa Moh. Haidar Ali Masjhoer Muhammad Frydo Athala Permadi Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muhammad Raffi Muhammad Raffi Neni Sri Imaniyati Nurrohman Syarif, Nurrohman Parhani, Fajrin Mubarokah Putri Regina Andar Yogi Tuna Ratnasih, Teti Ridwan, Ahmad Hasan Rosady, Dony Septriana Sahna Eka Putra Perkasa Setia Mulyawan, Setia Siah Khosyi'ah Syifa Fauzia Eriadi Tedi Priatna Titi Ratna Garnasih Titi Ratna Garnasih Yadi Janwari Yosi Prianti Zulmi Ramdani

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search