Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Variable Research Journal
Ventyrina, Ine
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine; Kotijah, Siti
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal. Pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya. segala bentuk aspirasi masyarakat agar didengar oleh pemerintah desa secara keseluruhan kinerja BPD dalam hal ini sudah sangat baik dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar didengar dan dipertimbangkan untuk solusi yang tepat.
PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS SUARA DALAM PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH/ GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DI MAHKAMAH KONSTITUSI Ramadhani, Rusdian; Kotijah, Siti; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 24, No 1 (2023): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v24i1.7046

Abstract

Pemberlakuan Ambang Batas Suara Dalam Permohonan Pertimbangan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Di Mahkamah Konsitusi telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Pelaksanaaan Pasal 158 Undang-Undang tentang Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, Mahkamah Konstitusi turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembagalembaga yang terlibat dalam proses Pilkada. Persoalan pengaturan ambang batas selisih suara menjadi anomali tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat setidaknya dalam dua edisi Pilkada serentak terakhir, yakni Pikada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2020. Ketentuan ini secara konsep dan praktik dianggap akan menghambat upaya mewujudkan keadilan Pemilu sebagai hakikat awal proses pelaksanaan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga kemudian yang tidak sejalan prinsip bahwa sebuah sistem demokrasi tidak bisa hanya menjadi legitimasi dari suara terbanyak saja. Tetapi, sebuah proses demokratisasi yang bernama Pemilu, harus dilindungi oleh sebuah sistem hukum.
PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM Pakpahan, Gilberd Marada; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine; Kotijah, Siti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya.
LEGAL PROTECTION FOR RECEPIENTS OF NARCOTICS PACKAGES WITHOUT INTENTUAL ELEMENTS THROUGH A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE Kurniawan, Denie; Apriyani, Rini; Ventyrina, Ine
VARIABLE RESEARCH JOURNAL Vol. 2 No. 03 (2025): JULI 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum di Indonesia menganut asas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang secara tidak sengaja terlibat dalam jaringan kriminal. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang menerima paket narkotika secara tidak sengaja, melalui studi kasus putusan nomor 890/pid.sus/2023/PN Sby. Kasus ini melibatkan seorang perempuan, Asfiyatun yang menerima paket berisi 17 Kilogram ganja tanpa sepengetahuannya. Meskipun tidak memiliki mens rea (niat), ia dihukum berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Penelitian ini mengadopsi metode Doctrinal Legal Search dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penalaran hukum. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur hukum yang dibuktikan di pengadilan, khususnya dalam menafsirkan “kepemilikan” dan “penguasaan”. Penelitian ini berpendapat bahwa hakim harus mempertimbangkan asas kesengajaan dan memberikan perlindungan hukum bagi keterlibatan yang tidak disengaja dalam peredaran narkotika.
Co-Authors Al Hidayah, Rahmawati Kurniawan, Denie Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan, Gilberd Marada Pakpahan Marada Ramadhani, Rusdian Rini Apriyani Siswanto, Eka Siti Kotijah Supomo Supomo