Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Literasi Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Multidisiplin West Science Journal of Education Sciences: Fondation & Application Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Manubulu, Isakh Benyamin
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS KONTEKSTUALITAS KOMUNIKASI POLITIK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Isakh Benyamin Manubulu; Komang Pradnya Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.801 KB)

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia cenderung disoroti sebagai konflik yang terjadwal apabila tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. kendatipun serangkaian peraturan telah dibuat untuk menyelesaikan persoalan pemilu, namun juga tidak selesai, bahkan masih banyak pihak yang secara terang-terangan menampilkan perannya dalam melanggar ketentuan tersebut tetapi belum ditindak. Penyurusan jurnal yang ditujukan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diantaranya (1) Bagaimana pengaturan normatif terkait kontekstualitas komunikasi politik di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara? (2) Bagaimana stabilitas komunikasi Politik antar partai di Indonesia jelang Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 tahun 2019?. Tujuan penyusunan jurnal ini adalah dapat menguraikan dasar yuridis yang menjadi indikator dalam menentukan kontekstualitas komunikasi politik yang meliputi unsur waktu, situasi dan kondisi serta sarana dan prasarana. Dapat mendeskripsikan stabilitas komunikasi politik antar partai dengan meninjau dari aspek rivalitas dan platform partai jelang Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian normatif didukung dengan pendekatan analisis dan sintesis, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil akhir penyusunan jurnal ini bermuara pada kesimpulan bahwa (1) Kontekstualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia telah ditentukan dari beberapa sudut pandang yakni waktu, sistem kampanye, sarana kampanye, wujud dan sifat pelaksanaannya; sedangkan (2) adanya ketidakstabilan dalam pelaksanaan pemilu 2019 mendatang oleh karena terjadinya sistem koalisi yang melatarbelakangi gerakan oposisi melalui gerakan #gantipresiden. Kata Kunci : Survei, pemilihan umum, demokrasi, kontekstualitas, komunikasi politik.
KRITIK KELEMAHAN KONFIGURASI PANDANGAN EKONSENTRIS PADA PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS 1949 isakh benyamin manubulu; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.171 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i08.p14

Abstract

ENMOD Convention dan Protokol Tambahan Janewa 1949 menjadi landasan perlindungan lingkungan hidup dalam kondisi berkonflik namun, kesenjangan antara kedua kerangka pengaturan hukum tersebut menjadikan ketidakefektifan dalam pengaplikasiannya. Hal ini yang melatarbelakangi diformulasikan Rumusan Masalah (1) Apakah terdapat permasalahan pada formulasi Protokol I pada konsep ekosentris perlindungan Hukum Lingkungan Internasional?(2) Bagaimana kritik terhadap pergeseran konsep ekosentris perlindungan hukum lingkungan Internasional pada konflik bersenjata melalui Protokol I? Metode dalam penyusunan tulisan ini ialah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan deskriptif, serta analisis dan konseptual. Pada akhirnya, tulisan ini bermuara pada kesimpulan bahwa (1) terdapat permasalahan pada perumusan Protokol I khususnya sebab terdapat perbedaan pemikiran konsep perlindungan hidup ke arah antroposentris; serta (2) Pemunduran konsep ekosentris pada Protokol I disebabkan karena tidak adanya komitmen yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup ketika terjadi konflik bersenjata. The ENMOD Convention and the Additional Protocol of January 1949 provided the basis for environmental protection in conflicting conditions, however, the gap between the two legal regulatory frameworks made it ineffective in its application. This is the background of the formulation of the Problem Formulation (1) Are there problems in the formulation of Protocol I on the ecocentric concept of international environmental law protection? (2) How is the criticism of the shift in the ecocentric concept of protecting extranational environment regulations in armed conflict through Protocol I? The method in the preparation of this paper is the Normative Legal Research Method with a descriptive approach, as well as analysis and conceptual. In the end, this paper leads to the conclusion that (1) there are problems in the formulation of Protocol I especially because there are differences in the concept of life protection towards anthropocentricity; and (2) Withdrawal of the ecocentric concept in Protocol I is caused by the absence of a strong commitment to protect the environment when armed conflict occurs
DESAIN KEBEBASAN BERPOLITIK DALAM BINGKAI KEPARTAIAN DI INDONESIA Isakh Benyamin Manubulu; Gregorius Meol; Komang Pradnya Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p06

Abstract

Kemerdekaan berpolitik pada Pasal 28 UUD 1945 sebagai sebuah constitutio libertatis menjadi sebuah polemik akibat penjatuhan sanksi PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Partai politik kemudian tidak hanya dinilai sebagai sebuah wadah politik namun juga sebagai pemangku kepentingan akan kebebasan berpolitik dari setiap Metode penyusunan jurnal ini ialah penelitian normatif di dukung jenis pendekatan perundang -undangan, serta analisis terhadap konseptual. Pembahasan ini bermuara pada simpulan bahwa kebebasan berpolitik merupakan sebuah bentuk kebebasan masyarakat untuk bergabung dalam partai politik sebagai sarana demokrasi sedangkan kemerdekaan berpolitik kader partai dalam sistem kepartaian Indonesia di desain dalam sebuah bentuk kekuasaan politik kolektif yang terorganisasi dalam jaringan sarana demokrasi subordinat yang disebut partai politik dengan membedakan jabatan partai serta kewenangan yang dimiliki oleh kader terhadap klaim atas kesamaan status dalam berpolitik. ABSTRACT Political freedom in Article 28 of the 1945 Constitution as a libertatis constitution became a polemic due to the imposition of PDIP sanctions on Ganjar Pranowo. Political parties are then not only assessed as a political forum but also as stakeholders for political freedom from each. The method of compiling this journal is normative research supported by a type of statutory approach, as well as conceptual analysis. This discussion boils down to the conclusion that political freedom is a form of public freedom to join political parties as a means of democracy while the political independence of party cadres in the Indonesian party system is designed in a form of collective political power organized in a network of subordinate democratic means called political parties with differentiate party positions and the authority possessed by cadres against claims of equal status in politics.
Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor Isakh Benyamin Manubulu; Hildegardis Ina Tona; Yohana Ati Bui
Journal of Education Sciences: Fondation & Application Vol 2 No 2 (2023): November
Publisher : Pendidikan Nonformal Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.161985/jesfa.v2i2.61

Abstract

Kebersamaan masyarakat di Pulau Timor dalam beberapa waktu terakhir menjadi sebuah perhatian dengan maraknya praktik kumpul keluarga. Tradisi ini dipraktikan dengan maksud untuk mendukung setiap anggota keluarga untuk mencapai tujuan tertentu namun pergeseran paradigma berpikir tentang tradisi hukum adat justru memberikan kesan bahwa tradisi ini tidak lagi memberikan kesan sosio-kultural namun lebih dari sebuah alat politik dengan mengorbankan moralitas dari masyarakat. Pergeseran yang disiratkan dari tradisi kumpul keluarga meninggalkan kesan bahwa kumpul keluarga bukan lagi merupakan sebuah tradisi melainkan sebuah kebiasaan yang mengurangi tanggung jawab dari setiap individu terhadap kepentingan pribadinya.
Political Concepts Expressed Through The Natural Semantic Metalanguage Approach Isakh Benyamin Manubulu; Cynthia Saraswati Kana; Santi Agustina
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.952

Abstract

Partai politik memberikan pengaruh yang besar terhadap ide berpolitik di Indonesia. Hal ini memunculkan asumsi terhadap kualitas serta tipe demokrasi yang hendak dicari dari sebuah ide berpolitik dalam sistem kepartaian sehingga dengan menggunakan pendekatan NSM, diharapkan dapat memberikan sebuah pencerahan terhadap semantic primitif dari sebuah ide berpolitik dalam negara demokrasi. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normastif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual serta bentuk pendekatan metabahasa semantic alami (NSM). Diakhir dari penulisan jurnal ini ditemukan hasil bahwa ide berpolitik dengan pendekatan NSM dapat digambarkan dalam berbagai bentuk seperti kepentingan, manfaat, warisan, pengaruh, kedudukan serta kekuasaan
Exploring Student Perspectives on Restorative Justice: A Case Study at the Public High School of Kefamenanu Manubulu, Isakh Benyamin; Tahu, Maria Filiana; Astariyani, Ni Luh Gede; Da Cruz, Rosino; Tuasikal, Ditha Fomora
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 6 No 1 (2024): Advocacy in the Global Perspective: Social, Legal, and Political Insights
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v6i1.78039

Abstract

The exploration of Restorative Justice (RJ) in Indonesia's border areas, particularly within the context of North Central Timor High School, reveals intriguing insights into its implementation and reception among students. This study, employing an empirical legal research approach focused on statutory analysis, factual examination, and thoughtful analysis, sheds light on the evolving landscape of Indonesia's criminal justice system. Notably, the research highlights that while PERMENDIKBUD 46/23 initially adopts a distributive punishment framework, there exists a growing inclination towards adopting RJ principles. A significant proportion of students, constituting 55.50%, express strong support for the incorporation of RJ within the school environment. Moreover, a majority (51%) acknowledge the presence of RJ initiatives within their schools, emphasizing the gradual acceptance of this alternative approach. Furthermore, the findings underscore the importance of transparency in RJ practices, with 40% of students recognizing its significance. Additionally, a notable percentage (35.5%) of students endorse the application of RJ in addressing issues of sexual violence, signaling a potential avenue for addressing such sensitive matters within the school community. Crucially, a substantial proportion (43.33%) of students advocate for the active involvement of schools in facilitating the resolution of sexual violence cases through RJ processes. This underscores the pivotal role educational institutions can play in fostering a culture of accountability and restoration. Overall, the student perspectives elucidated in this research offer valuable insights into the feasibility and efficacy of RJ in addressing not only disciplinary matters but also complex issues like sexual violence within educational settings. As Indonesia continues to explore innovative approaches to justice, the embrace of RJ principles signifies a promising step towards fostering a more inclusive and restorative justice system.
Legislation Performance Approach Through The Formulation of Regional Policy in East Nusa Tenggara Manubulu, Isakh Benyamin; Sudwika Utama, I Putu Raditya; Alam, Sajid Munandar
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.7797

Abstract

The policy of Victor Laiskodat as the Governor of East Nusa Tenggara has highlight public attention since the obligation to start learning hours at 05.00 WITA (Central Indonesia Time) because the government has improved the allocation of education funds on East Nusa Tenggara Province is 34% of the Regional Revenue and Expenditure Budget. Besides that, the policy of the Regent of North Central Timor prohibits smoking and eating betel nut as well as requiring the demolition for smoking and eating betel nut facility. Those policy then bring up an issue about conception regulation policy as well as performance of legislation in East Nusa Tenggara. This research has formulated with normative study, supported by legislation approach, analysis and conceptual approach, and the facts approach, then the author finds the final results and recommendations that the policy does not meet the criteria intended in a policy regulation and even resulting conflicting norms while legislative performance in East Nusa Tenggara Province is still needs to be improved, especially in the aspect of understanding basic legal concepts and policy
Adakah Tuhan di Pengadilan? Manubulu, Isakh Benyamin
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 4 No 04 (2025): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v4i04.2101

Abstract

Menyatakan kehadiran Tuhan melalui sebuah enigma “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” menyiratkan sebuah kesan terhadap keputusan Tuhan yang turut telah dipertimbangkan pada setiap putusan pengadilan. Menelusuri serangkaian peristiwa kemudian memunculkan sebuah ide tentang “Adakah Tuhan di Pengadilan” untuk menelaah pada 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Apakah Tuhan eksis di Pengadilan? (2) Bagaimana wujud keberadaan Tuhan di Pengadilan? Yang bertujuan untuk (1) Menguraikan benar/tidaknya kehadiran Tuhan di Pengadilan sedangkan (2) Wujud dari keberadaan Tuhan di Pengadilan. Disusun dalam metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan konseptual yang dikombinasikan dengan metode kritis kontruktif maka analisis ini menghasilkan sebuah softscience bahwa (1) Tuhan eksis di Pengadilan; (2) Tuhan mengambil wujud sebagai udara di Pengadilan.
Exploring Student Perspectives on Restorative Justice: A Case Study at the Public High School of Kefamenanu Manubulu, Isakh Benyamin; Tahu, Maria Filiana; Astariyani, Ni Luh Gede; Da Cruz, Rosino; Tuasikal, Ditha Fomora
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 6 No. 1 (2024): Advocacy in the Global Perspective: Social, Legal, and Political Insights
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v6i1.30559

Abstract

The exploration of Restorative Justice (RJ) in Indonesia's border areas, particularly within the context of North Central Timor High School, reveals intriguing insights into its implementation and reception among students. This study, employing an empirical legal research approach focused on statutory analysis, factual examination, and thoughtful analysis, sheds light on the evolving landscape of Indonesia's criminal justice system. Notably, the research highlights that while PERMENDIKBUD 46/23 initially adopts a distributive punishment framework, there exists a growing inclination towards adopting RJ principles. A significant proportion of students, constituting 55.50%, express strong support for the incorporation of RJ within the school environment. Moreover, a majority (51%) acknowledge the presence of RJ initiatives within their schools, emphasizing the gradual acceptance of this alternative approach. Furthermore, the findings underscore the importance of transparency in RJ practices, with 40% of students recognizing its significance. Additionally, a notable percentage (35.5%) of students endorse the application of RJ in addressing issues of sexual violence, signaling a potential avenue for addressing such sensitive matters within the school community. Crucially, a substantial proportion (43.33%) of students advocate for the active involvement of schools in facilitating the resolution of sexual violence cases through RJ processes. This underscores the pivotal role educational institutions can play in fostering a culture of accountability and restoration. Overall, the student perspectives elucidated in this research offer valuable insights into the feasibility and efficacy of RJ in addressing not only disciplinary matters but also complex issues like sexual violence within educational settings. As Indonesia continues to explore innovative approaches to justice, the embrace of RJ principles signifies a promising step towards fostering a more inclusive and restorative justice system.
Political Concepts Expressed Through The Natural Semantic Metalanguage Approach Manubulu, Isakh Benyamin; Kana, Cynthia Saraswati; Agustina, Santi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.952

Abstract

Partai politik memberikan pengaruh yang besar terhadap ide berpolitik di Indonesia. Hal ini memunculkan asumsi terhadap kualitas serta tipe demokrasi yang hendak dicari dari sebuah ide berpolitik dalam sistem kepartaian sehingga dengan menggunakan pendekatan NSM, diharapkan dapat memberikan sebuah pencerahan terhadap semantic primitif dari sebuah ide berpolitik dalam negara demokrasi. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normastif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual serta bentuk pendekatan metabahasa semantic alami (NSM). Diakhir dari penulisan jurnal ini ditemukan hasil bahwa ide berpolitik dengan pendekatan NSM dapat digambarkan dalam berbagai bentuk seperti kepentingan, manfaat, warisan, pengaruh, kedudukan serta kekuasaan
Co-Authors Agustina, Santi Alam, Sajid Munandar Cynthia Saraswati Kana da Cruz, Rosino Gregorius Meol Hildegardis Ina Tona Kana, Cynthia Saraswati Komang Pradnya Sudibya Komang Pradnya Sudibya Ni Luh Gede Astariyani Santi Agustina Sudwika Utama, I Putu Raditya Tahu, Maria Filiana Tuasikal, Ditha Fomora Yohana Ati Bui