Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality Before The Law Equality Before The Law Animha Law Journal
Muddin, Ahmad Ali
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga Pratiwi, Amanda Nur; Muddin, Ahmad Ali
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian konflik terkait pembagian harta yang tidak dibagi oleh para ahli waris. Faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta dan berbagai permasalahan yang memerlukan penjelasan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus diperhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga. Metode penelitian menggunakan teknologi analisis jurnal, yaitu metode pengkajian dan analisis isi jurnal secara sistematis. Tujuan dari teknologi analisis jurnal adalah untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal dan juga dapat menggunakan metode analisis hukum untuk menghadapi peraturan yang berkaitan dengan mawaris, di perlukan peraturan hukum dan landasan hukum yang menglengkapi landasan hukum lainnya.Pemicu permasalahan harta warisan tidak jauh dari keserakahan manusia, anggota keluarga cenderung tidak saling berbagi hal inilah harus kita hindari untuk mencegah konflik dalam keluarga. Kata Kunci: Konflik keluarga; pembagian harta; warisan.
Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga Pratiwi, Amanda Nur; Muddin, Ahmad Ali
Equality Before The Law Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.462

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian konflik terkait pembagian harta yang tidak dibagi oleh para ahli waris. Faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta dan berbagai permasalahan yang memerlukan penjelasan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus diperhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga. Metode penelitian menggunakan teknologi analisis jurnal, yaitu metode pengkajian dan analisis isi jurnal secara sistematis. Tujuan dari teknologi analisis jurnal adalah untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal dan juga dapat menggunakan metode analisis hukum untuk menghadapi peraturan yang berkaitan dengan mawaris, di perlukan peraturan hukum dan landasan hukum yang menglengkapi landasan hukum lainnya.Pemicu permasalahan harta warisan tidak jauh dari keserakahan manusia, anggota keluarga cenderung tidak saling berbagi hal inilah harus kita hindari untuk mencegah konflik dalam keluarga. Kata Kunci: Konflik keluarga; pembagian harta; warisan.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rado, Rudini Hasyim; Pieter, Salvadoris
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v1i2.71

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are a form of implementing direct democracy in Indonesia which provides space for the people to choose their leaders. However, in practice, disputes over regional election results often occur, either due to differences in vote results or serious violations that affect the election process. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving regional election results disputes based on the provisions of Law Number 10 of 2016, especially Article 158 which regulates the threshold for vote differences and exceptions for structured, systematic and massive (TSM) violations. This research uses a normative juridical method with an analytical approach to statutory regulations, Constitutional Court decisions, and empirical data related to the 2024 Pilkada. The results of the research show that the application of the vote difference threshold provisions provides initial screening for incoming lawsuits, while proving TSM violations remains the main challenge due to the complexity of the evidence and political pressure. The conclusion of this research confirms that the role of the Constitutional Court is very important in maintaining the legitimacy of the regional election results and the integrity of the democratic process in Indonesia.
LEGITIME PORTIE SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT PAPUA Zesa, Yuldiana; Azis, Yuldiana Zesa; Rahail, Emiliana B.; Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.191

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep legitime portie dalam hukum perdata (BW) sebagai perlindungan hak ahli waris, membandingkannya dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat Papua, khususnya masyarakat Marind. Legitime portie adalah bagian mutlak warisan yang tak bisa dikesampingkan pewasiat, berlandaskan keadilan distributif dan moralitas hukum. Sebaliknya, pewarisan adat Papua didasarkan pada kolektivitas, kekerabatan, dan nilai spiritual, di mana harta dipandang komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didukung wawancara tokoh adat. Hasilnya, legitime portie menawarkan perlindungan legal formal hak individu, sementara hukum adat Papua memberikan perlindungan sosial-komunal yang berakar pada nilai kekerabatan, sejalan dengan teori hukum responsif. Ketegangan antara individualisme hukum perdata dan kolektivitas hukum adat menyoroti dualisme hukum di Indonesia. Integrasi nilai lokal penting untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks multikultural Indonesia.
Co-Authors Emiliana Bernadina Rahail Handika Dwi Ardiansyah Pelu Nasri Wijaya Pratiwi, Amanda Nur Rudini Hasyim Rado Salvadoris Pieter Yuldiana Zesa Azis Zesa, Yuldiana