Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Pelu, Handika Dwi Ardiansyah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN Silubun, Johanis Anthon; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Corputty, Frans; Hidayat, Khoirul
Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6210

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penguatan sistem pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind di provinsi papua selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Serta Menemukan Konsep ideal Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Adapun jenis penelian yang digunakan adalah penelian normative dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Pertama, Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya melestarikan adat dan budaya. Kedua, Konsep Ideal Pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind yaitu dengan dua unsur utama. Pertama, bersifat keaslian pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan adat budayanya. Kedua, Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat adat Marind adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind. Pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, Pemberyaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan serta Pemetaan wiyalah wilayah adat masyarakat adat marind dalam mewujudkan kepastian hukum. Kata Kunci: Sistem pemerintahan adat, masyarakat adat marind, Papua selatan
Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rumbewas, Ricky Nelson
Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6048

Abstract

This research aims to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers and find out how Merauke District Fisheries Service monitors the distribution of subsidized fuel oil to small fishermen in Merauke district.This research is empirical juridical research. This research was conducted in the Merauke City Area at the Arafura Buti Street Oil Fuel Station and the Merauke Regency Fisheries Service.The research results in this thesis show that the Fisheries Service regulates the distribution of subsidized fuel oil by distributing fuel using a distribution strategy that is right on target by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two instruments: control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the department to carry out supervision.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM Wijaya, Nasri; Muddin, Ahmad Ali; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Hasyim Rado, Rudini; Pieter, Salvadoris
Animha Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are a form of implementing direct democracy in Indonesia which provides space for the people to choose their leaders. However, in practice, disputes over regional election results often occur, either due to differences in vote results or serious violations that affect the election process. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving regional election results disputes based on the provisions of Law Number 10 of 2016, especially Article 158 which regulates the threshold for vote differences and exceptions for structured, systematic and massive (TSM) violations. This research uses a normative juridical method with an analytical approach to statutory regulations, Constitutional Court decisions, and empirical data related to the 2024 Pilkada. The results of the research show that the application of the vote difference threshold provisions provides initial screening for incoming lawsuits, while proving TSM violations remains the main challenge due to the complexity of the evidence and political pressure. The conclusion of this research confirms that the role of the Constitutional Court is very important in maintaining the legitimacy of the regional election results and the integrity of the democratic process in Indonesia.
PENYULUHAN TINDAKAN KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KABUPATEN MERAUKE Pelu, Handika; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Silubun, Anton Johanis
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan penanganannya kepada mahasiswa sangat penting, mengingat meningkatnya jumlah kenakalan remaja di tingkat SMA. Sebagai bagian dari generasi muda yang menjadi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan wawasan tentang pentingnya membangun sikap mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam perilaku kenakalan yang mengarah pada tindak kriminal. Luaran dari kegiatan ini: Jurnal. Metodologi yang digunakan Program Pendampingan ini dilaksanakan melalui kegiatanSeminar, Workshop dan Bimbingan dalam Penyuluhan tentang kenakalan remaja. Termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Permainan, dan Curah Pendapat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap pertama untuk Seminar, Tahap kedua: Workshop dan Bimtek, dan Tahap ketiga Pendampingan dan pelatihan pendaftaran hak cipta. Dari pengabdian ini Harapannya setelah kegiatan penyuluhan ini, remaja dapat memahami akan bahayanya dari perilaku-perilaku menyimpang serta tidak melakukan perilaku menyimpang.
Co-Authors Anton Johanis Silubun Corputty, Frans Khoirul Hidayat Muddin, Ahmad Ali Pelu, Handika Rudini Hasyim Rado Rumbewas, Ricky Nelson Salvadoris Pieter Silubun, Johanis Anthon Wijaya, Nasri