Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM International Journal of Law Reconstruction INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JURNAL CENDEKIA HUKUM SOL JUSTICIA Musamus Law Review Jurnal Restorative Justice Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Abdimas Galuh : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Musamus Devotion Journal Jurnal Komunitas Yustisia MAQASIDI Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora SASI AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Animha Law Journal
Rudini Hasyim Rado
Faculty Of Law, Musamus University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
GEOPOLITIK INTERNASIONAL HEARTLAND KE ASIA PASIFIK; INDONESIA NEW COMPETITOR Aljebra Aliksan Rauf, Muhamad; Hasyim Rado, Rudini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.39228

Abstract

Pemahaman geopolitik yang berakar dari jiwa bangsa adalah prinsip utama dalam rangka meneguhkan eksistensi maupun untuk menerawang peluang masa depan guna mewujudkan setiap cita-cita dan tujuan nasionalnya. Geopolitik dapat digambarkan pula sebagai segala daya dukung baik dari aspek geografi, strategi dan politik suatu bangsa guna meletakan dasar-dasar suprastruktur dalam membangun kekuatan negara. Kedudukan geopolitik Indonesia dengan memanfaatkan potensi pergeseran geopolitik global yang mula-mula bermuara dari Heartland ke Asia diakibatkan “keretakan” hubungan antara Amerika Serikat sehingga menggangu ketidakstabilan di laut Cina Selatan dengan Selat Malaka sebagai akses pelayaran dengan mempersiapkan dan menawarkan alternatif bagi pelayaran internasional baik dari dan ke laut pasifik dan hindia melalui jalur selat sunda di Indonesia. Untuk itu perlu dipersiapkan strategi dalam mempersiapkan kemungkinan- kemungkinan yang terjadi ketika ada dinamika termasuk menyusun segala produk Perundang-undangan sebagai respon menyikapi peralihan Geopolitik dunia sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan Indonesia yang mampu membawa bangsa ini menjadi new competitor dari Geopolitical Leverage menjadi Geopolitical Weapon.
Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution Rudini Hasyim Rado
Musamus Law Review Vol 3 No 1 (2020): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v3i1.3495

Abstract

This research is focused on exploring the values of Kei customary law on the settlement of criminal cases that are resolved through customary institutions, by proposing 2 (two) problems, First, how is the existence of the law customary criminal Kei? Second, what is the role of customary institutions in the settlement of criminal cases? This research uses non-doctrinal legal research methods with interviews and observations as primary data. Meanwhile, data analysis is inductive and qualitative. It can be concluded that (1) the formal customary law of Kei is the values that live in the community that are agreed upon and are binding on the community, where the settlement of customary Kei crimes is taken in stages starting from the family level, customary institutions (Soa, Orang Kai and the last tier of Rat). (2) the role of traditional institutions in the settlement of criminal cases is starting to strengthen in society, this is indicated by the level of compliance with decisions and sanctions that are stipulated. People believe that customary cases are resolved by “insiders” (customary institutions) through deliberation (dok Tasdov) with a local wisdom approach to create social justice.
Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum Muhamad Aljebra Aliksan Rauf; Rudini Hasyim Rado
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v7i1.2054

Abstract

Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa jabatan presiden 3 periode kembali ‘ramai’ menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelisik. Penelitian ini bertumpuh pada penelitian hukum doktrinal dengan kajian bahan hukum dan bahan kepustakaan sebagai data primernya, sedangkan pendekatannya berorientasi pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 bisa terjadi dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini di dimana peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
GEOPOLITIK INTERNASIONAL HEARTLAND KE ASIA PASIFIK; INDONESIA NEW COMPETITOR Muhamad Aljebra Aliksan Rauf; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.39228

Abstract

Pemahaman geopolitik yang berakar dari jiwa bangsa adalah prinsip utama dalam rangka meneguhkan eksistensi maupun untuk menerawang peluang masa depan guna mewujudkan setiap cita-cita dan tujuan nasionalnya. Geopolitik dapat digambarkan pula sebagai segala daya dukung baik dari aspek geografi, strategi dan politik suatu bangsa guna meletakan dasar-dasar suprastruktur dalam membangun kekuatan negara. Kedudukan geopolitik Indonesia dengan memanfaatkan potensi pergeseran geopolitik global yang mula-mula bermuara dari Heartland ke Asia diakibatkan “keretakan” hubungan antara Amerika Serikat sehingga menggangu ketidakstabilan di laut Cina Selatan dengan Selat Malaka sebagai akses pelayaran dengan mempersiapkan dan menawarkan alternatif bagi pelayaran internasional baik dari dan ke laut pasifik dan hindia melalui jalur selat sunda di Indonesia. Untuk itu perlu dipersiapkan strategi dalam mempersiapkan kemungkinan- kemungkinan yang terjadi ketika ada dinamika termasuk menyusun segala produk Perundang-undangan sebagai respon menyikapi peralihan Geopolitik dunia sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan Indonesia yang mampu membawa bangsa ini menjadi new competitor dari Geopolitical Leverage menjadi Geopolitical Weapon.
HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA Nurul Widhanita Y. Badilla; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1936

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Undang-Undang yang mengatur segi-segi lingkungan hidup selain undang-undang payung yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar yang diuraikan dimuka, perlu kiranya dikaji kembali kebijakan legislatif khusunya hukum pidana dengan melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Pidana Di bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini?, 2. Mengapa kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup?, 3.Bagaimana upaya harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup meliputi, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Subyek hukum adalah orang dan korporasi, Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda, Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan. kebijakan hukum pidana tidak harmonis di bidang hukum lingkungan hidup Indonesia ditemukan Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama, Subjek tidak terdapat kesamaan, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum mempunyai sistem pemidanaan yang utuh dan sebagai upaya Harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup perlu kiranya dilakukan kebijakan rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan yang berada dalam berbagai undang-undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP 15 dimasa yang akan datang dan Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup, dijadikannya korporasi sebagai subjek, maka pemidanaannya juga harus berorientasi pada korporasi, dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Rudini Hasyim Rado; Nurul Badillah
Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v3i2.2214

Abstract

Keadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice”. Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC Rudini Hasyim Rado; Nurul Widhanita Yuniar Badilla
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.332

Abstract

This research is focused on the overcrowding management policy of jail capacity in Indonesia by utilizing coronavirus disease (covid-19) pandemic momentum. The method of the research is an empiric juridical law method and other related laws and regulations as the primer data confirmed with the observation. Data analysis of the research is based on descriptive analysis. Based on the research data, it might be concluded that the situation in the prisons before the covid-19 pandemic was nationally overcrowding in 102% and it occurred almost all over Indonesia. This overcrowding condition was overloaded and inhuman, moreover in the covid-19 pandemic period. It potentially transmits the disease to the prisoners and officers, thus assimilation policy had been applied by intention to release 40.026 prisoners. It decreases the overcrowding percentage to be 74%. On the other side policy restriction for particular crimes might provide more spaces in the prisons, even though it is hard to be considered effective because overcrowding is still existed.
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE Nurul Widhanita Y. Badilla; Rudini Hasyim Rado; Salvadoris Pieter; Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6760

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaiakan perkara pidana oleh Polres Merauke sebagai bagian sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam upaya mengurangi penumpukan kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian diantaranya: Mediasi penal bukan sekadar wacana teoritikal namun sudah merupakan kebutuhan praktis termasuk yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana (Polres Merauke) dengan mengutamakan mediasi yang ditujukan hampir seluruh jenis tindak pidana untuk upaya perdamaian bukan pembalasan demi terwujudnya rasa keadilan semua pihak sekaligus mengurangi penumpukan kasus. Selain itu, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi adalah mempertemukan korban dan pelaku, adanya kesepakatan damai, adanya ganti kerugian bila diperlukan oleh pelaku kepada korban, menerima pencabutan laporan kepolisian serta melakukan gelar perkara.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA DI KABUPATEN MERAUKE Rudini Hasyim Rado; Mulyadi Alrianto Tajuddin; Andi Baso Kumala
SOL JUSTICIA Vol 5 No 1 (2022): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.834 KB) | DOI: 10.54816/sj.v5i1.473

Abstract

This study aims to determine the role of the police in law enforcement against narcotics users and dealers in the Merauke Regency and to find out what factors are inhibiting the role of the police in law enforcement of narcotics crimes in Merauke Regency. The research method used is the type of empirical juridical research using the types and sources of primary and secondary data and then arranged descriptively. From the results of the study, it was concluded that: The Drug Investigation Unit can act on and resolve all cases handled by various series of settlement flows that are carried out either openly or using disguised tricks so that there is a decrease in the number of cases from 2018 to 2020 including prevention using facilities non-penal, in addition to the maximum efforts that have been made in the implementation of disclosure of criminal acts of narcotics abuse, the Narcotics Investigation Unit has several obstacles, namely human resources and infrastructure, but there are sources of information that help in efforts to handle cases, namely sources of information from informants or networks
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS Andi Ervin Novara Jaya; Mulyadi A. Tajuddin; Zegovia Parera; Nurul Widhanita Y. Badilla; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51747

Abstract

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan professional attitude (perilaku profesional) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan kepada dokter yang berhadapan dengan hukum dan bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi dokter yang berhadapan dengan hukum di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Apabila dokter tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau melakukan kesalahan yang bukan disengaja, biasanya berbentuk kelalaian, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun dan denda, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Co-Authors Aldisa Arifudin Aljebra Aliksan Rauf, Muhamad Andi Baso Kumala Andi Ervin Novara Jaya Asriadi Zainuddin Badilla, Nurul Widhanita Y. Betaubun, Restu Monika Nia Binti Abdul Jabar, Nurul Asyikeen Diana Sri Susanti Eki Tolanda Erni Dwita Silambi Erni Dwita Silambi Heldiaman Nduru Hermansyah, Agus Kichi Ilham Majid Jaya Setiawan Sinaga Julianto Jover Jotam Kalalo M. Saiful Fahmi Marlyn Jane Alputila Muddin, Ahmad Ali Muh. Akbar Fhad Syahril Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Muhamad Aljebra Aliksan Rauf Muhammad Saiful Fahmi Mulyadi Alrianto Tajuddin Nurul Badillah Nurul Miqat Nurul Widhanita Y Badilla Nurul Widhanita Y. Badilla Parera, Zegovia A Pelu, Handika Dwi Ardiansyah Ricardo Goncalves Klau Ricky William Kocop Rulfino Rupang Saleky, Dewa Daniel Andreas Salvadoris Pieter Silubun, Yosman Leonard Solly Aryza Sumarsono, Adi Sunardi Purwanda Sunarni Sunarni Widyastuti, Rosmala Wijaya, Nasri Yusril Arba Saputra