Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[The currency is legal tender in Indonesia. The use amount in each transaction in Indonesia will help the stability of the rupiah. In fact, the demand for foreign exchange is very high. The use of foreign currency also used in transactions conducted in Indonesia. Facing these problems, the government issued a regulation to achieve sovereignty of Rupiah. In this study will be discussed on Rupiah usage policy in the territory of the Republic of Indonesia and the policy of the criminal law to ban the refusal to accept the amount. This research is a normative juridical research. Rupiah usage policy in the Homeland must be done as a payment or to settle obligations to be fulfilled by the amount and/ or for other financial transactions in the region except the Homeland as there are doubts over the authenticity of the Rupiah. Criminal law policy to ban the refusal to accept the amount provided for in Article 33 of Law No. 7 of 2011 on Currency that outlines the threat imprisonment and criminal fines. Rupiah usage policy in the Homeland shall be supported by the existence of foreign exchange available, safe and reliable.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 7 No 1 (2017): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Organ transplantation is a medical procedure that has been done since the 20th century to improve the quality of life of patients. The demand for organs more than the supply of donor organs. Patients also had to wait to get the desired organ. This condition is used to conduct illegal organ trade (organ trafficking).Organ trafficking can be made online. Indonesia legalize organ transplants, but prohibits all forms of organ trafficking. Criminal law policy against acts of organ trafficking in Indonesia is regulated in the Act Number 36 of 2009 on Health. Transplants can only be done for humanitarian purposes and is done by health workers who have the expertise and authority to do so and do in a particular health care facility.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 8, No 4 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.686 KB)
|
DOI: 10.31078/jk%x
<![CDATA[The provisions concerning the prohibition of pornography are set in the national legal instruments and instruments of international law. Specifically regulated in Law no. 11 Year 2008 About Pornography whose existence was confirmed by the Constitutional Court Decision No. 10-17-23/PUU-VII/2009 who rejected the judicial review of Law no. 44 Year 2008 on Pornography seeing this legislation is still needed to protect public morality. Prohibition of pornography is also in line with the principle of the 2nd Pancasila who want a civilized human being. However, the existence of the rule is not effective in preventing pornography, especially with the internet presence that can expand and facilitate access to pornography. Therefore it is necessary efforts to control pornography in the human form of Pancasila.]]>
<![CDATA[Realitas Poenyebaran Hoax Sebagai Perbuatan Hukum Di Dunia Maya ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v12i1.793
<![CDATA[The development of the use of information technology that is so massive is utilized by internet network users to spread hoaxes. The consequences of spreading fake news are not only economic losses, but also create feelings of anxiety, take lives, divide people and even become the beginning of the rise of radicalism movements. This study aims to analyze hoaxes as legal acts in cyberspace and analyze law enforcement against the spread of hoaxes. This research is a normative juridical research that examines the construction of norms regarding hoaxes in Indonesian laws and regulations. Hoax or fake news is a real legal act even though it is done in cyberspace. The spread is very massive and even tends to be uncontrollable and difficult to find where it started. As a real legal act, this act has legal consequences as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Nevertheless, digital literacy remains the main key in overcoming hoaxes.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PESAWAT PADA KEGIATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Arthani, Ni Luh Gede Yogi]]>;
<![CDATA[Diana Sari, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1131
<![CDATA[Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka sudah tentu diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah penguasaan pesawat udara secara paksa atau lebih sering disebut pembajakan pesawat udara. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981, pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206. Hal tersebut merupakan pembajakan pesawat dalam kegiatan aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pembajakan pesawat pada kegiatan terorisme. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah. Hasil penelitian ini yakni bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b. Konvensi Tokyo 1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi merugikan atau mengganggu ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara berlaku sepenuhnya. Penerbangan yang bersifat cepat dari satu Negara ke Negara lain, tanpa memperhatikan batas suatu negara terhadap negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana oleh pembajak. Hakekat perbuatan pembajakan pesawat mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter pada kegiatan terorisme. Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, khususnya menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri) ]]>
<![CDATA[bunga, dewi]]>;
<![CDATA[Diana Sari, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/sd.v7i1.1242
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Permasalahan yang muncul adalah ketika pembunuhan dilakukan oleh orang yang membela diri. Dalam praktik hukum terdapat inkonsistensi dalam menilai perbuatan pidana ini. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian secara normative. Pengumpulan Data dilakukan dengan mengumpulkan data dan pengambilan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku, jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Teknis Analisis Data yang dilakukan oleh penulis dengan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350 KUHP), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Pembelaan diri tidak serta merta dapat diterima menjadi alasan agar pelaku tidak dipidana. Pengujian terhadap kegoncangan jiwa menjadi sangat penting dalam menilai unsur kesengajaan.]]>
<![CDATA[Kerentanan Perlakuan yang Salah Terhadap Orang Tua Sebagai Lingkaran Kekerasan dalam Lingkup Keluarga ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>;
<![CDATA[Citra, Ni Made Emy Andayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 2 (2022): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v7i2.958
<![CDATA[Perlakuan yang salah terhadap orang tua bukan merupakan hal yang baru, namun untuk memaknai perlakuan yang salah ini akan berkaitan dengan budaya, pengalaman dan kondisi di masing-masing negara. Kasus perlakuan yang salah terhadap orang tua banyak terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlakuan yang salah terhadap orang tua dalam lingkaran kekerasan dan aspek hukum dalam perlakuan yang salah terhadap orang tua. Perlakuan yang salah terhadap orang tua terjadi dalam lingkaran kekerasan di rumah tangga. Kemiskinan menjadi faktor yang berkaitan dengan kekerasan ini. Pelakuan yang salah di masa kecil juga berkaitan dengan perlakuan buruk anak terhadap orang tua lanjut usia. Aspek hukum dalam perlakuan yang salah terhadap orang tua meliputi aspek hukum perdata dan pidana. Perlakuan yang salah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban alimintatie dan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>;
<![CDATA[Yogi Arthani, Ni Luh Gede]]>;
<![CDATA[Andayani Citra, Made Emy]]>;
<![CDATA[Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1029
<![CDATA[Praktik pemaksaan perkawinan hingga kini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan pendekatan agama, faktor ekonomi dan adat istiadat. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan kekhususan dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Hukum acara pada tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHAP, namun demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal-hal khusus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dan melindungi korban dari stigmatisasi dan labelisasi negatif.]]>
<![CDATA[The Regulation of Straf Minima For Minors As Manus Ministra In The Crime Of Terrorism ]]>
<![CDATA[Darma, I Made Wirya]]>;
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.144
<![CDATA[In cases of terrorism involving minors, it must be understood that they are victims. Terrorism eradication regulations, which do not provide the possibility for diversion for children as manus ministra, need to consider the condition of the minors' psychological growth, which, of course, still has the potential to be of good value if properly nurtured. This study aims to determine the arrangement of the straf minima of minors as manus ministra in the crime of terrorism. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that there are differences in the imposition of criminal sanctions for criminal acts of terrorism committed by a minor, namely Articles 19 and 24 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The Law on Combating Criminal Acts of Terrorism does not apply to minors who are involved in terrorism. This means that the general straf minima contained in the Criminal Code are used, namely for imprisonment to be imposed for at least 1 day. Article 19 and Article 24 of the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism also abolish the provisions of the death penalty and life imprisonment for a person who is not yet 18 years old.]]>
<![CDATA[Phenomenon of Love Scam Cases in Legal Practice: Exploring Case Construction and Victim Responses ]]>
<![CDATA[Bunga, Dewi]]>;
<![CDATA[Arsawati, Ni Nyoman Juwita]]>;
<![CDATA[Budiana, I Nyoman]]>
<![CDATA[ International Journal of Law Reconstruction Vol 9, No 1 (2025): International Journal of Law Reconstruction ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISSULA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26532/ijlr.v9i1.37085
<![CDATA[A new mode of online fraud is loving scamming, namely using social media or dating applications to commit fraud by building interpersonal relationships between the perpetrator and the victim. Love scammers will target victims and communicate continuously so that they have a love relationship. After an emotional bond, the perpetrator will ask for money with the mode of needing money for urgent needs. Three problems will be discussed: the analysis of love scams in the vortex of cybercrime, the construction of love scam cases in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024, and the victims' response and when they can report it. Love scam is a crime committed in cyberspace; therefore, electronic evidence is essential for uncovering cases when they reach the police. Not all gifts based on a love relationship can be reported. Several criminal provisions in Law Number 1 of 2024 can be used to ensnare perpetrators. In legal practice, not all victims want to report love scams that have happened to them. Some victims do not realize they are victims; some victims deliberately do not report because they are embarrassed and to avoid social judgment; some do not have evidence.]]>
