p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGESAMPINGAN KOMPETENSI RELATIF OLEH ASAS HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 446/Pdt.G/2018/PN.DPS) Anom, Gusti Ngurah; Andayani Citra, Made Emy
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v6i2.767

Abstract

To carry out a more flexible market expansion, usually a company will open a branch office. This branch office is a representation of the head office in a certain area. The branch office is an extension of the head office, so that if a dispute arises in business relations and the resolution of the problem reaches the court, the branch office is often positioned as a party to the case, even though according to the provisions in the Law on PT which represents the company in dispute is the head office. The purpose of this paper is to find out whether the lawsuit filed by the plaintiff to the branch office does not violate the court's relative competence, and to determine the relevance of simple, fast and lowcost judicial principles in resolving the case. In this study, this type of research uses normative research by examining Court Decisions, the approach method is by intensively studying material facts (ratio decidendi) in the application of the basis for a lawsuit against the law in Civil Lawsuit No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. In Denpasar, the results showed that the filing of a lawsuit at the branch office of a company in the form of a Limited Liability Company did not violate the Court's Relative Competence, because the branch office is an extension of the Board of Directors in the head office and carries out duties for the benefit of the head office. The principle of a simple, fast and low-cost trial is very relevant to be applied in this case because the implementation of the case can be more effective and efficient, because the case is handled by the Denpasar District Court so that it can save time, energy and costs.
Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bunga, Dewi; Yogi Arthani, Ni Luh Gede; Andayani Citra, Made Emy; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1029

Abstract

Praktik pemaksaan perkawinan hingga kini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan pendekatan agama, faktor ekonomi dan adat istiadat. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan kekhususan dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Hukum acara pada tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHAP, namun demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal-hal khusus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dan melindungi korban dari stigmatisasi dan labelisasi negatif.