Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (IDENTIFIKASI BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PUBLIC RELATIONS PT DONGGI SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS KABUPATEN LUWUK BANGGAI DENGAN MASYARAKAT) Mahmud, Siska
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): November 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Sosial adalah suatu peristiwa sosial yang mana orang perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik sosial antara Public Relations PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas dengan masyarakat sekitar perusahaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terkait dengan masalah serta penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang mengikut sertakan pemerintah setempat dan masyarakat melalui bentuk kebijakan manajemen Public Relations PT DSLNG Luwuk Banggai dengan melakukan langkah Community Relations melalui kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui rumah pendampingan kepada masyarakat petani dan nelayan dalam bentuk pendidikan bidang sosial, dan pertanian. Kata Kunci : Public Relations; Konflik Sosial  ABSTRACTSocial Conflict is a social event in which an individual or group tries to fulfill its objectives by opposing an opposing party accompanied by threats or violence. This study aims to determine the form of social conflict resolution between the Public Relations of PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas and the community around the company. The method used in this research is descriptive qualitative conducted in Banggai Regency, Central Sulawesi Province. Data obtained from the results of observations, documentation and interviews with informants who know and are associated with problems and resolution of social conflicts that occur. The results showed that the form of social conflict resolution carried out was by means of mediation which included the local government and the community through the form of Public Relations management policy of PT DSLNG Luwuk Banggai by carrying out Community Relations steps through CSR activities to the community around the company through a house of assistance to the farming community and fishermen in the form of social education, and agriculture. Keywords: Public Relations; Social Conflict
BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik antara Public Relations PT DONGGI SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS Kabupaten Luwuk Banggai dengan Masyarakat) Mahmud, Siska
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Sosial adalah suatu peristiwa sosial yang mana orang perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik sosial antara Public Relations PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas dengan masyarakat sekitar perusahaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terkait dengan masalah serta penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang mengikut sertakan pemerintah setempat dan masyarakat melalui bentuk kebijakan manajemen Public Relations PT DSLNG Luwuk Banggai dengan melakukan langkah Community Relations melalui kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui rumah pendampingan kepada masyarakat petani dan nelayan dalam bentuk pendidikan bidang sosial, dan pertanian. Kata Kunci : Public Relations; Konflik Sosial  ABSTRACTSocial Conflict is a social event in which an individual or group tries to fulfill its objectives by opposing an opposing party accompanied by threats or violence. This study aims to determine the form of social conflict resolution between the Public Relations of PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas and the community around the company. The method used in this research is descriptive qualitative conducted in Banggai Regency, Central Sulawesi Province. Data obtained from the results of observations, documentation and interviews with informants who know and are associated with problems and resolution of social conflicts that occur. The results showed that the form of social conflict resolution carried out was by means of mediation which included the local government and the community through the form of Public Relations management policy of PT DSLNG Luwuk Banggai by carrying out Community Relations steps through CSR activities to the community around the company through a house of assistance to the farming community and fishermen in the form of social education, and agriculture. Keywords: Public Relations; Social Conflict
KEGIATAN PR PT DONGGI SENORO LNG KABUPATEN BANGGAI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT SEKITAR Siska Mahmud; Hafied Cangara; Dwia Aries Tina Pulubuhu
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.7 No.1 Januari - Juni 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kareba.v7i1.5308

Abstract

Konflik Sosial merupakan suatu kegiatan yang berlangsung  dengan  melibatkan  orang atau kelompok yang saling menentang. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis (1) bentuk dan penyelesaian konflik sosial. (2) bentuk kebijakan. (3) Aktivitas komunikasi yang digunakan public relations PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas (DSLNG) dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Luwuk Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan sebanyak 20 orang yang mengetahui dan terkait dengan masalah kegiatan Public Relations dalam penyelesaian konflik Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sosial dikabupaten luwuk banggai di lakukan langkah-langkah Community Relations dalam melaksanakan program CSR (Corporate Social Respobility) misalnya, melalui rumah pendampingan dalam bentuk pemberian bantuan sumbangan pendidikan kepada anak berprestasi, bimbingan enterpreneuship (kewirausahaan) pada masyarakat sekitar sehingga di nilai belum optimal dan belum merata. Untuk itu penelitian ini menyarankan perlunya ditingkatkan peran PT DSLNG dalam mengatasi kesenjangan sosial pada masyarakat sekitar yang menjadi salah satu pemicu konflik, serta pemberdayaan potensi tenaga kerja lokal.
Analisis Semiotika Komunikasi Pada Film Imperfect Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai Ismawati Doembana; Siska Mahmud
Jurnal Pendidik Indonesia (JPIn) Vol 5, No 2: Oktober 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Intan Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47165/jpin.v5i2.416

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Analisis Semiotika Komunikasi Pada Film Imperfect Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan tiga cara yakni dengan observasi (pengamatan), kuesioner, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Skala Likert. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah mahasiswa yang aktif, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai yang berjumlah 128 orang. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang berjumlah 33 orang sebagai responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Semiotika Komunikasi Pada Film Imperfect Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Luwuk Kabupaten Banggai menunjukkan kategori sangat baik yaitu dengan persentase 90%.
Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 Hardiyanto, Hardiyanto; Sarifuddin, Risman; Mahmud, Siska
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4 No 2 (2025): Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/jipik.v4i2.1345

Abstract

Masalah tunawisma dan pengemis di Kota Palu masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori Edward III, yang menekankan empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya (manusia dan anggaran), disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum efektif, sumber daya yang tersedia terbatas, baik dari sisi pendanaan maupun jumlah dan kapasitas pelaksana. Disposisi pelaksana menunjukkan lemahnya komitmen serta minimnya koordinasi lintas sektor. Struktur birokrasi pun belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara sinergis, sehingga terjadi tumpang tindih peran antarinstansi. Penelitian ini relevan dalam konteks evaluasi kebijakan publik, terutama dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan sosial di tingkat daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan alokasi anggaran dan pelatihan bagi pelaksana, serta pembentukan sistem koordinasi antarinstansi yang berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada pemberdayaan sosial. The issues of homelessness and begging in Palu City remain complex social problems, despite being regulated under Palu City Regional Regulation No. 3 of 2018. This study aims to analyze the implementation of the policy using Edward III’s theory, which emphasizes four key dimensions: communication, resources (human and financial), implementers’ disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observation, literature review, and documentation. The findings reveal that policy implementation has not been optimal. Public dissemination of the policy remains ineffective, and the available resources—both funding and the number and capacity of implementers—are insufficient. The disposition of implementers reflects a lack of commitment and minimal cross-sectoral coordination. Moreover, the bureaucratic structure does not yet support synergistic policy execution, resulting in overlapping roles among agencies. This study is relevant in the context of public policy evaluation, particularly in formulating strategies to enhance the effectiveness of social policies at the local level. Recommendations include strengthening public communication strategies, increasing budget allocation and training for implementers, and establishing a sustainable interagency coordination system. The findings may serve as a basis for developing more humane and empowerment-based policy approaches.
PENDAMPINGAN DESA DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SAYAMBONGIN KEC. NAMBO KAB. BANGGAI Hartati, Andi; Palopa, Rahmad; Mahmud, Siska
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 3, No 5 (2023): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v3i5.605

Abstract

"The mentoring initiative in Sayambongin Village, Nambo District, Banggai Regency, has an urgency in strengthening democracy and good governance. The focus is increasing community participation, strengthening village institutions such as BPD and LPM, and improving the quality of village governance. The main objectives include increasing awareness and community participation, empowerment of BPD and LPM, as well as increasing the capacity of officials and improving the administrative system. The expected outcomes involve increasing community participation, strengthening village institutions, improving government governance, and increasing community understanding of democracy and good governance. This assistance involves the collaboration of service teams community, village government, local institutions and the people of Sayambongin Village, with the hope of creating a village that is participatory, transparent and accountable in managing public affairs." ABSTRAK"Inisiatif pendampingan di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, memiliki urgensi dalam penguatan demokrasi dan good governance. Fokusnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat lembaga desa seperti BPD dan LPM, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tujuan utama mencakup peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan BPD dan LPM, serta peningkatan kapasitas aparat dan perbaikan sistem administrasi. Luaran yang diharapkan melibatkan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan lembaga desa, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan good governance. Pendampingan ini melibatkan kerjasama tim pengabdian masyarakat, pemerintah desa, lembaga lokal, dan masyarakat Desa Sayambongin, dengan harapan menciptakan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola urusan publik."
Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Hardiyanto, Hardiyanto; Mahmud, Siska; Makku, Wahyu Dharmawanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, wawancara/interview, dan kegiatan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Data yang dikumpulkan disaring dan dipilih berdasarkan kebutuhan yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini mengunakan indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukan bahwa upaya pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan menggunakan empat indikataor sebagai tolak ukur. Empat indikator tersebut dilihat dari segi : komunikasi, yaitu mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintahan kelurahan belum menyeluruh kepada setiap RT/RW yang ada di kelurahan Tondo. Dari segi sumber daya, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal sarana maupun prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan dengan baik. Kemudian dari disposisi atau komitmen yang di bangun oleh pemerintah kelurahan untuk menjalankan peraturan masih kurang perlu keseriusan dan kesungguh-sungguhan dalam menerapkan peraturan yang ada. Dan yang berikutnya dilihat dari Struktur Birokrasi yaitu masih kurangnya pembentukan para anggota pengelolah sampah dan tidak maksimalnya kordinasi yang dilakukan oleh pihak keluraha dengan pemerintahan yang beradah di bawahnya yaitu RT dan RW mengakibatkan di beberapa RT/RW masih belum terbentuk pengelolah sampah seperti yang di inginkan dalam peraturan yang ada.