Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rahman, Irham; Wahyuni, Niniek; Bramantyo, Rizki Yudha; Murty, Harry
Transparansi Hukum Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Pekerja/buruh freelance terhadap wartawan selama ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait kesejahteraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan pemberian kerja yang batasi waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang cenderung lebih lemah. Permasalahan hukum terjadi ketika eksistensi serikat pekerja freelance masih dianggap bukan sebagai pekerja melainkan sebagai mitra, sehingga serikat pekerja freelance tidak ada hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji persoalan hukum dengan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta literatur tekait hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian bahwa pekerja freelancemempunyai hak untuk mendirikan serikat pekerja, karenanya pekerja freelance membuat perjanjian kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dibidang ekonomi, sosial dan teknis harus dirumuskan regulasinya secara jelas agar perlindungan bagi pekerja freelance dapat terwujud. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, Wartawan

KELUARGA SEBAGAI BASIS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SEI GOHONG, PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH Dudi, Josef; Bramantyo, Rizki Yudha
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Abstract The process of carrying out worship is a personal matter, as a social being, of course it cannot be separated from social interaction. This condition continues to occur in Sei Gohong, Central Kalimantan. Therefore, the discussion of the personality or social profile of the Sei Gohong community is a meaning framework in guiding a comprehensive analysis. Understanding social profiles is very important in order to give weight to the analysis of the social interactions of the religious plural community in Sei Gohong. Understanding of the social profile begins with the family profile. Because it is reflected in the personality and character of each family member, which ultimately leads to the community. This study uses a qualitative descriptive approach, with purposive techniques as an approach to determine informants, and observation, interview and documentation techniques as data collection techniques. The source data validation test is used to test the correctness of the data. Interactive analysis techniques are used to analyze data. The results showed that the family is the basic social institution that has the most role in determining the patterns of interaction of a community group. The family form in Sei Gohong is generally the nuclear family and is a family that is tied to the family, which has a strong influence on social mechanisms and interaction processes. Therefore, family ties are an important element in overcoming differences, including differences in their religion. There is an epistemic sensitivity in interfaith marriages. Keywords: Family; Bahadat and Pahuni; Plural ReligiousAbstrak Proses menjalankan ibadah merupakan urusan pribadi, sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari interaksi sosial. Kondisi inilah yang terus terjadi di Sei Gohong Kalimantan Tengah tersebut. Oleh karena itu pembahasan kepribadian atau profil sosial masyarakat Sei Gohong merupakan kerangka makna dalam menuntun analisis yang menyeluruh. Pemahaman profil sosial menjadi sangat penting guna memberikan bobot analisis terhadap interaksi sosial masyarakat plural agama di Sei Gohong. Pemahaman profil sosial tersebut diawali dari profil keluarga. Sebab tercermin kepribadian dan karakter dari setiap penghuni keluarga, yang akhirnya bermuara pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik purposive sebagai pendekatan untuk menentukan informan, dan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Uji validasi data sumber digunakan untuk menguji kebenaran data. Teknik analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian adalah keluarga merupakan institusi sosial dasar yang paling berperan dalam mentukan pola interaksi suatu kelompok masyarakat. Bentuk keluarga di Sei Gohong umumnya keluarga inti dan merupakan keluarga yang terikat dengan keluarga, yang mempunyai pengaruh kuat dalam mekanisme sosial dan proses interaksi. Oleh karena itu, ikatan keluarga menjadi unsur penting dalam mengatasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama yang mereka anut. Terdapat kepekaan epistemik dalam perkawinan beda agama. Kata Kunci: Keluarga; Bahadat dan Pahuni; Plural Agama

PENGGUNAAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI JUAL BELI (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Bramantyo, Rizki Yudha; Murti, Hary; Wahyuni, Niniek; Suwarno, Suwarno
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v4i1.825

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuitansi jual beli tebu yang dibuat petani tebu untuk kontraktor bisa dijadikan alat bukti yang menurut KUHPerdata. Dari beberapa penelitian terhadap beberapa kuitansi yang diperoleh dari kontraktor tebu, disimpulkan bahwa kuitansi jual beli yang dibuat memiliki bebrapa kelemahan. Kurang lengkapnya isi dari kuitansi jual beli tersebut akhirnya membuat lemah jika dugunakan sebagai alat bukti. Keadaan ini berimbas pada lemahnya posisi kontraktor tebu jika dikemudian terjadi wanprestasi dari transaksi tersebut. Penulis mengusulkan bentuk kuitansi yang dirasa lebih sesuai dengan transaksi jual beli tebu, dengan manambahkan baris isian: warga untuk alamat petani, seluas/sebanyak untuk menyatakan luasnya lahan tebu yang dijual, atau seberapa banyak tebu yang dijual, lokasi lahan untuk menjelaskan lokasi lahan tebu secara terperinci, bats batas untuk menyatakan batas sekeliling lahan, harga untuk jumlah harga yang disepakati, ketentuan untuk ketentuan tambahan dalam transaksi, dan baris untuk saksi I dan saksi II. Kata Kunci: Kuitansi; Petani Mandiri; Kontraktor Tebu

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG â€“ UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pujiono, Bambang; Sudarmanto, Hery Lilik; Bramantyo, Rizki Yudha
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.934

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidangbidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE

IDIOSINKRETIVITY OF ADATRECHT ON THE FORMAT DEMOCRACY IN INDONESIA Bramantyo, Rizki Yudha; Widyati, Satriyani Cahyo; Wahyuni, Niniek; Pudjiono, Bambang
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v4i2.1199

The relationship between customary law and national law in the context of developing national law is a functional relationship, meaning that customary law is the main source in obtaining materials needed for the development of national law. Customary law that is needed in the era of globalization or modern times is customary law that is adapted to the conditions and developments of the times, so that customary law shows a dynamic nature so that it can easily develop according to the times because it has universal values and legal institutions. Which is in the form of a modern statement. With this adjustment, it is possible that the purity of the application of the rules of customary law to become national law will experience a shift, as long as it is to enrich and develop national law, as long as it does not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution.Keywords: Customary Law; National Law Development; Globalization.

PEMETAAN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN SEBAGAI TAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA KEDIRI Suwarno, Suwarno; Bramantyo, Rizki Yudha Bramantyo
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 10 No. 1 (2021): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v10i1.2290

Kemiskinan menjadi problem setiap manusia, masyarakat, daerah, bahkan setiap negara di dunia. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan juga menjadi program setiap daerah dan negara di dunia tersebut. Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia memiliki andil dalam terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuam untuk mendeskripsikan pendekatan lingkungan sebagai upaya untuk melakukan pemetaan kemiskinan, inventarisir penyebab kemiskinan dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif menjadi opsi untuk dapat menjawab tujuan tersebut, mengingat pendekatan penelitian kualitatif dapat menggali data sampai mendalam baik secara personil maupun kelembagaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diuji dengan uji validasi data dan hasilnya dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, Kemiskinan wilayah perkotaan: terdapat 7 (tujuh) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu: (1) motivasi kerja yang rendah, (2) kurangnya kreaktifitas, (3) rendahnya inisiatif, (4) kurangnya kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.Kedua, Kemiskinan Wilayah Pinggiran Kota: terdapat 9 (sembilan) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : (1) rendahnya kreaktifitas, (2) Besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, (3) rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, (4) kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) kepuasan,(7) pola konsumsi, dan (8) besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan (9) pendidikan yang rendah.

Building Legal Awareness and Democracy: Revitalizing the Role of Citizenship Education for Students of SMAN 7 Kediri City Bramantyo, Rizki Yudha; Pujiono, Bambang; Wahyuni, Niniek
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1506

ABSTRACT Recently, a lot of students have participated in demonstrating against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government policies they are about. In fact, in practicing democracy, it is not uncommon for them to violate the law by committing acts of anarchy, destroying public facilities, and other acts of fandalism. The purpose of this research is to describe qualitatively about the role of Citizenship Education in increasing legal awareness and awareness of democracy. The method used is descriptive qualitative. The research was conducted At the SMAN 7 Kediri Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and Counseling Teachers. Data were collected using participatory observation methods and in-depth interviews. Data relating to documents owned by the school were collected using the library documentation method. The data that has been collected is analyzed using methods of: 1) data collection, 2) data classification, 3) data filtering, and 4) drawing conclusions. To improve the accuracy and consistency of the data, triangulation methods in the form of snowballing were used, prolonged stay at the research location, and made temporary conclusions until data saturation was reached. The results showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri. Keywords : Education, citizenship, law, democracy, students

Pemetaan Kemiskinan dengan Pendekatan Lingkungan Sebagai Tahapan Pengentasan Kemiskinan di Kota Kediri Suwarno Suwarno; Rizki Yudha Bramantyo Bramantyo
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v10i1.2290

Kemiskinan menjadi problem setiap manusia, masyarakat, daerah, bahkan setiap negara di dunia. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan juga menjadi program setiap daerah dan negara di dunia tersebut. Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia memiliki andil dalam terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuam untuk mendeskripsikan pendekatan lingkungan sebagai upaya untuk melakukan pemetaan kemiskinan, inventarisir penyebab kemiskinan dan kemudian menjadi solusi untuk menyusun program pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif menjadi opsi untuk dapat menjawab tujuan tersebut, mengingat pendekatan penelitian kualitatif dapat menggali data sampai mendalam baik secara personil maupun kelembagaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive, dan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diuji dengan uji validasi data dan hasilnya dianalisis dengan analisis SWOT. Hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, Kemiskinan wilayah perkotaan: terdapat 7 (tujuh) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu: (1) motivasi kerja yang rendah, (2) kurangnya kreaktifitas, (3) rendahnya inisiatif, (4) kurangnya kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) pola konsumsi, dan (7) kondisi keluarga/orang tua sebelumnya.Kedua, Kemiskinan Wilayah Pinggiran Kota: terdapat 9 (sembilan) variabel penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : (1) rendahnya kreaktifitas, (2) Besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, (3) rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki, (4) kepemilikan aset untuk berproduksi, (5) daya beli yang rendah, (6) kepuasan,(7) pola konsumsi, dan (8) besarnya anggota keluarga yang menjadi tanggungan (9) pendidikan yang rendah.

ANALISIS EKSISTENSI HUKUM ADAT AKIBAT PERKEMBANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA (Studi Sosio-Legal Masyarakat Adat “Wetu Telu” di Bayan, Lombok Utara) Irham Rahman; Rizki Yudha Bramantyo
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

The existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the Constitution. The Wetu Telu indigenous people have traditions from their ancestors with Islamic nuances and their existence is recognized until now. Besides, the local government's strategy to develop the tourism sector to improve the economy and regional development which is designed in regional regulations can affect the existence of Indigenous people. The purpose of this research is to know the changes in the existence of the Wetu Telu community customary law and to know the implementation of Regional Regulations in the tourism sector in Bayan village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. Cultural preservation and tourism development need a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples to protect normatively and with legal certainty and harmonize Regional Regulations between tourism development and recognition of indigenous peoples.

Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik ( Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 ) Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Era revolusi industri, sarjana hukum dituntut oleh masyarakat untuk mempunyai kesiapan kerja dan kesiapan menyelesaikan masalah hukum. Permasalahan hukum hanya dapat diselesaikan oleh sarjana hukum yang mempunyai skill hukum yang berkompetensi spesifik. Sehingga lembaga pendidikan hukum perlu adanya strategi pengajaran, kurikulum maupun metode pendidikan untuk mencetak sarjana hukum yang berkompeten. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Hasil dalam penelitian ini yang dapat ditemukan adalah strategi pendidikan hukum berorientasi pada mata kuliah bernuansa praktek, pemfokusan jurusan mahasiswa dalam bidang pidana, perdata agraria maupun hukum bisnis, ditunjang dengan peran laboratorium hukum yang mendukung aktifitas praktek mahasiswa sesuai dengan bidang konsentrasi kelimuan hukumnya.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search