Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rahman, Irham; Wahyuni, Niniek; Bramantyo, Rizki Yudha; Murty, Harry
Transparansi Hukum Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Pekerja/buruh freelance terhadap wartawan selama ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait kesejahteraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan pemberian kerja yang batasi waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang cenderung lebih lemah. Permasalahan hukum terjadi ketika eksistensi serikat pekerja freelance masih dianggap bukan sebagai pekerja melainkan sebagai mitra, sehingga serikat pekerja freelance tidak ada hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji persoalan hukum dengan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta literatur tekait hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian bahwa pekerja freelancemempunyai hak untuk mendirikan serikat pekerja, karenanya pekerja freelance membuat perjanjian kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dibidang ekonomi, sosial dan teknis harus dirumuskan regulasinya secara jelas agar perlindungan bagi pekerja freelance dapat terwujud. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, Wartawan

ANALISIS PASAL 59 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI BIDANG ARBITRASE SYARIAH Irham Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.243 KB)

Kemajuan ekonomi syariah yang positif khususnya perbankan syariah sehingga proses pertumbuhan sangat potensial munculnya sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat menyelesaikan melalui peradilan dan diluar peradilan. Munculnya UUÂ No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengakomodir sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Perkembangan eksistensi Basyarnas belum sesuai harapan ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Hadirnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang memunculkan permasalahan hukum baru dan berakibat kaburnya atas kewenangan absolut peradilan agama khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum konsisten terhadap pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana teori Jan Michiel Otto. Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Â Badan Arbitrase Syariah Nasional, kepastian hukum

ANALISIS EKSISTENSI HUKUM ADAT AKIBAT PERKEMBANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA (Studi Sosio-Legal Masyarakat Adat “Wetu Telu” di Bayan, Lombok Utara) Irham Rahman; Rizki Yudha Bramantyo
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4, No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

The existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the Constitution. The Wetu Telu indigenous people have traditions from their ancestors with Islamic nuances and their existence is recognized until now. Besides, the local government's strategy to develop the tourism sector to improve the economy and regional development which is designed in regional regulations can affect the existence of Indigenous people. The purpose of this research is to know the changes in the existence of the Wetu Telu community customary law and to know the implementation of Regional Regulations in the tourism sector in Bayan village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. Cultural preservation and tourism development need a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples to protect normatively and with legal certainty and harmonize Regional Regulations between tourism development and recognition of indigenous peoples.

KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN PADA DIGITAL ASET SEBAGAI OBJEK JAMINAN Irham Rahman; Hery Lilik Sudarmanto
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.2712

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak manfaat dalam perekonomian khususnya terkait dengan transaksi binsni dan digital aset. Tetapi digital aset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital aset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hukum jaminan yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia. Kata Kunci: Jaminan, Kebendaan, Digital Aset, Objek Jaminan

TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN Gentur Cahyo Setiono; Irham Rahman
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2273

ABSTRAK Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Bank sebagai pelaku usaha terikat perikatan dengan masyarakat selaku penggubna jasa perbankan, dimana dalam perikatan tersebut melahirkan kewajiban di masing-masing pihak. Dalam penelitian ini menangkap isyu hukum terkait bagaimana pertanggungjawaban pihak bank atas dana nasabah yang disimpan dalam rekening bank, dimana permasalahan tersebut akan dibahas secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai pelaku usaha maka bank memiliki tanggung jawab atas kehilangan dana nasabah yang disimpan pada rekening bank, dengan ketentuan ada proses pembuktian bahwa hilangnya dana tersebut adalah karena adanya unsur kelalaian pihak bank.Kata kunci : Tanggungjawab bank, dana nasabah, perlindungan hukum,

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK Rizki Yudha Bramantyo; Hery Lilik Sudarmanto; Irham Rahman; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Transaksi terapeotik adalah sebuah tindakan hukum keperdataan dimana bentuknya adalah sebuah perjanjian. dalam hal ini bentuk perjanjian yang terjadi bukan menjanjikan kepada hasil tetapi menjanjikan upaya terbaik semaksimal mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalitas sang pemberi layanan kesehatan serta dalam naungan kaidah syarat sah-nya perjanjian menurut hukum keperdataan Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya sesuai dengan keterbatasan manusia mungkin saja terjadi kealpaan, kesalahan dan tindakan diluar kuasa lainnya yang berujung pada terjadinya kerugian pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat melindungi kepentingan pasien dalam perjanjian terapinya sehingga pasien sebagai warga negara Republik Indonesia meras terlindungi dan aman terlebih lagi pasien dalam kondisi sakit dan menderita. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersumber data utama pada kaidah-kaidah serta ketentuan-ketentuan hukum yang digali dari pustaka-pustaka para ahli-ahli hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran guna mengembangkan ilmu hukum terlebih Hukum Kesehatan di Indonesia. Kata Kunci : Transaksi Terapeotik, Pasien, Pemberi layanan kesehatan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Harry Murty; Ariella Gitta Sari; Irham Rahman
Transparansi Hukum Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.667

AbstraksiPerkembangan zaman mempengaruhi teknologi dalam bidang kesehatan dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran tentang konsep kematian. Permohonan akan permintaan mati dikarenakan upaya untuk bertahan hidup tidak berhasil. Situasi yang seperti inilah menyebabkan suntik mati (euthanasia) dilakukan. Euthanasia dilakukan di Indonesia karena adanya suatu dan permohonan tersebut membuka peluang untuk menerapkan euthanasia di Indonesia. Kebijakan untuk memberlakukan euthanasia di Indonesia mendapatkan respon pro dan kontra di masyarakat. Oleh sebab itu tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang suntik mati (euthanasia) dalam prespektif hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan menerapkan euthanasia di Indonesia dari sisi hukum pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan The Statute Approach dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa euthanasia di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas namun ditemukan beberapa pengaturan hukum yang secara tidak langsung memiliki pengaturan tentang euthanasia, antara lain UUDNRI 1945, dan Pasal 344 KUHP, selain itu dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa apabila dikaji dari KUHP akan kebijakan untuk menerapkan euthanasia di Indonesia tidaklah mungkin untuk diterapkan karena KUHP memandang euthanasia sebagai suatu tindak pembunuhan.Kata Kunci : Kematian, Hukum Pidana, Euthanasia.

Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman; Hery Sulistyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.2005

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdo’a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqur’an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.

ANALISIS EKSISTENSI HUKUM ADAT AKIBAT PERKEMBANGAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA (Studi Sosio-Legal Masyarakat Adat â€œWetu Teluâ€ di Bayan, Lombok Utara) Irham Rahman; Rizki Yudha Bramantyo
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 1 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i1.9085

The existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the Constitution. The Wetu Telu indigenous people have traditions from their ancestors with Islamic nuances and their existence is recognized until now. Besides, the local government's strategy to develop the tourism sector to improve the economy and regional development which is designed in regional regulations can affect the existence of Indigenous people. The purpose of this research is to know the changes in the existence of the Wetu Telu community customary law and to know the implementation of Regional Regulations in the tourism sector in Bayan village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. Cultural preservation and tourism development need a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples to protect normatively and with legal certainty and harmonize Regional Regulations between tourism development and recognition of indigenous peoples.

Regulation Problems of Case Settlement using ECourts in Indonesia Courts Irham Rahman; Bambang Pujiono
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3663

ABSTRACT The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Assembly is a breakthrough in the field of law to keep up with the development of information and technology. There are more incoming cases than solved cases. The implementation of e-court in solving cases must be in line and supportive with formal law principles. This study uses a normative juridical method using the statute approach and case approach. Service improvement and settlement of cases must is the obligations of judicial power, supported by the electronic media. E-Court has a role in creating a quick, effective and substantial justice system in settlement of cases under fairness principle and certainty of law. Keywords: Regulation, E-Courts, Case, Indonesia Courts

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search