Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN FISIKA AL BIRUNI Indonesian Journal of Science and Mathematics Education JOLLT Journal of Languages and Language Teaching IBLAM Law Review Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Tanjungpura Legal Review
Nawas, Abu
Unknown Affiliation
Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Dengan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”. Yudi, Gede; Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.464

Abstract

Terorisme sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan memiliki ciri dan karakter yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya. Ancaman terorisme bukan hanya masalah satu negara atau wilayah tertentu, melainkan merupakan ancaman berskala global. Terorisme termasuk dalam kategori kejahatan yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme? Dan bagaimanakah analisa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana terorisme dalam putusan nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme tertuang dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan penjelasan pasal 15 jo. 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bentuk penyertaan yang masuk kedalam pasal ini adalah bentuk penyertaan dalam jenis pembantuan.
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.). Fransisca, Meilyn; Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.472

Abstract

Kasus penyalahgunaan narkoba terus terjadi di Indonesia, narkoba terus menghantui siapapun, tidak pandang usia dan kalangan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana Analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ketentuan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika telah dituangkan dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertama, sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2). Kedua, hukuman pidana penjara terdapat dalam pasal 111 sampai Pasal 148). Ketiga, hukuman pidana kurungan sebagaiman diatur dalam Pasal 128. Dan Keempat yaitu hukuman pidana denda tertuang dalam pasal 111 sampai Pasal 148). Kelima, Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 130. Dan yang terakhir hukuman dalam bentuk rehabilitasi Medis dan Sosial yang dijelaskan dalam pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada terpenuhinya pasal yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Promoting higher-order thinking skills and learning motivation through the teams games tournaments learning model in physics education: A Rasch model analysis Aviyanti, Lina; Gani, Amalia Weka; Febriyanti, Tanti; Ribie, Salma; Nawas, Abu
Indonesian Journal of Science and Mathematics Education Vol. 7 No. 3 (2024): Indonesian Journal of Science and Mathematics Education
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijsme.v7i3.23648

Abstract

This study aims to analyze the impact of implementing the Teams Games Tournaments (TGT) learning model on students' Higher-order Thinking Skills (HOTS) and learning motivation in the context of Global Warming. The research employed a quantitative approach, involving 44 eleventh-grade high school students as participants. Data analysis using the stacking test indicated an average logit increase of 1.40 for HOTS and 1.98 for learning motivation. The effect size analysis revealed a large category (1.63) for HOTS and a medium category (0.59) for learning motivation. Additionally, the implementation of the TGT model achieved an average score of 90% in learning quality assessments, accompanied by highly positive student responses. These findings indicate that the TGT learning model is effective in enhancing students' HOTS and learning motivation, particularly for complex physics topics such as Global Warming. The implications of this study suggest that the TGT model can serve as an innovative pedagogical strategy to foster a dynamic learning environment, support better academic achievement, and increase students' enthusiasm for learning.
Comparative Analysis of Grammatical Difficulties in TOEFL SWE Section Across Disciplinary Backgrounds: A Mixed-Methods Study of Indonesian EFL Learners Danuwijaya, Ari Arifin; Nawas, Abu
Journal of Languages and Language Teaching Vol. 13 No. 4 (2025): October
Publisher : Universitas Pendidikan Mandalika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jollt.v13i4.15550

Abstract

Grammatical competence remains fundamental to English proficiency assessment, particularly in standardized tests such as the TOEFL ITP. The Structure and Written Expressions (SWE) section consistently challenges EFL learners, yet research has predominantly focused on English language majors, with limited comparative examination of how academic disciplinary background influences grammatical performance and learner perceptions. This mixed-methods study addressed this gap by investigating grammatical difficulties across three academic programs: Tourism Education, Japanese Language Education, and English Language Education. The study examined 163 Indonesian undergraduate students' performance on the TOEFL ITP SWE section and explored their self-perceived competence and test-related challenges. Quantitative data from a 40-item TOEFL SWE test were analyzed using Classical Test Theory and jMetrik software to calculate item difficulty indices. Qualitative data were collected through self-rating questionnaires and focus group discussions with 15 participants. Results revealed systematic performance differences across disciplines, with Tourism and Japanese Language students demonstrating significantly higher error rates than English majors. Six grammatical constructions consistently emerged as problematic: relative adverbs, causal expressions, inverted sentence structures, word forms, parallel structures, and redundancy. Qualitative analysis identified shared challenges including vocabulary limitations, test format unfamiliarity, and time management difficulties. Notably, English students, despite higher performance, showed unexpected weaknesses in error analysis. The findings demonstrate that grammatical performance in standardized contexts results from complex interactions between linguistic competence, test literacy, and academic background.
The Influence Of Family Wealth And Parent Education Level On Students’ Reading Literacy Nawas, Abu
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 9 No. 1 (2019): Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Publisher : RMPI-BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the influence of family background factors in terms of family wealth and parent education levels on students’ reading performance in Indonesia. The study utilises secondary data from the OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 for Indonesia, in which 6513 students participated. Moreover, this specifically highlights the analysis of family wealth and parent education levels in possibly predicting the students reading literacy in Indonesia. In analysing the data, a quantitative approach was employed which utilised statistically different analysis namely t-test, one-way ANOVA, two-way ANOVA, correlation and multiple linear regression analysis using WesVar version 5.1 software. The result found there were significant different reading scores between students from different family wealth and parent education levels. The students from high family wealth performed better than they with middle and low wealthy. Likewise, the children with highly educated mother and father had high scores than students whose parents had low and did not complete primary school. Moreover, the result of correlation and regression analysis revealed that all predictor variables, WEALTH, MISCED and FISCED, significantly associate and predict better reading literacy performance of 15-year-old students in Indonesia for PISA 2015 survey. Therefore, the implications of the study highlight opportunities to reform educational policies through data and evidence.
THE POSITION AND AUTHORITY OF THE CONSTITUIONAL COURT AS ACTORS JUDICIAL POWER Nawas, Abu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.459 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.22

Abstract

The paradigm regarding the structure of state institutions underwent drastic changes since the constitutional reform from 1999 to 2002. For various reasons and needs, new state institutions were formed, although some institutions were abolished. One of the institutions formed is the Constitutional Court. The Constitutional Court is designed to be a guard and at the same time an interpreter of the Constitution through its decisions. In carrying out its constitutional duties, the Constitutional Court seeks to realize its institutional vision, namely the establishment of the constitution in the context of realizing the ideals of a state of law and democracy for the sake of a dignified national and state life. This vision becomes a guideline for the Constitutional Court in exercising its judicial power independently and responsibly in accordance with the constitutional mandate. The Constitutional Court  work since its presence has been considered quite significant, especially in its contribution to maintaining the law and developing democracy
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK Avianti, Grace; Ismawatati, Sri; Nawas, Abu
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77949

Abstract

Penelitian ini berfokus dengan rumusan masalah yaitu faktor apa yang menjadi penyebab   kejahatan   kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Pontianak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga di Kota Pontianak dan untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di dalam ruang lingkup rumah tangga di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan di dalam Skripsi ini adalah metode yuridis empiris dan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa menurut data kasus yang ditangani PPA PM DP2KB3A Kota Pontianak pada tahun 2020 terjadi 8 kasus, 2021 ada 7 kasus, dan 2022 sejauh ini ada 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sementara kasus kekerasan seksual anak dalam lingkup rumah tangga yang ditangani khusus daerah Kota Pontianak adalah pada tahun 2021 0 kasus, tahun 2022 3 kasus, dan 2023 baru tercatat 1 kasus. Bahwa banyak dari pelaku adalah keluarga dekat dari korban seperti ayah kandung, ayah tiri atau paman. Bahwa para pelaku memiliki kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan anggota keluarga lainnya. Bahwa para pelaku memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah. Bahwa kesimpulan dari penelitian Skripsi ini yang mana menjawab hipotesis yaitu yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di Kota Pontianak adalah dikarenakan faktor internal yaitu pendidikan rendah dan faktor eksternal yaitu rumah tangga yang tidak harmonis dan ekonomi menengah kebawah.  
Can Multiple-Choice Items Measure Critical Thinking in Socio-Scientific Environmental Issues? Evidence from a Global Warming Assessment of Grade 10 Students Using Rasch Analysis Aviyanti, Lina; Fratiwi, Nuzulira Janeusse; Nurdini, Nurdini; Salam, Abdul; Nawas, Abu
Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jipfalbiruni.v14i2.28194

Abstract

This study examines whether multiple-choice items can be used to measure students’ critical thinking in socio-scientific environmental issues, using global warming and renewable energy as contextual domains. To address this question, the Critical Thinking Instrument for Global Warming and Renewable Energy (CT-GREEN) was developed as a set of 40 multiple-choice items grounded in domain-specific critical thinking indicators. The instrument was designed following the ADDIE model and administered to 132 tenth-grade students in Bandung, West Java. Rasch modeling using Winsteps (version 4.5.0) was employed to examine construct dimensionality, item fit, and measurement reliability. The results show that 38 of the 40 items demonstrated acceptable fit to the Rasch model, while two items exhibited misfit and require revision. The raw variance explained by measures was 27.6%, indicating moderate unidimensionality, which is reasonable given the multifaceted nature of critical thinking. The instrument demonstrated high item reliability (0.94) and adequate person reliability (0.73), with a Cronbach’s alpha (KR-20) of 0.76, suggesting acceptable internal consistency for exploratory assessment purposes. Overall, the findings indicate that CT-GREEN demonstrates acceptable psychometric properties and provides preliminary evidence that well-designed multiple-choice items, when embedded in socio-scientific environmental contexts and analyzed using Rasch measurement, can be used to assess students’ critical thinking. However, further refinement and validation across broader populations are recommended before making stronger generalizations.
A Comparative Study of Legal Systems in the Regulation of Business Activities in Indonesia and Common Law Countries Gunawan, Gunawan; Habeahan, Rasman; Nawas, Abu; Chotib, Muhammad; Rizki Aji Putra, Gilang
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 5 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i5.50254

Abstract

Economic globalization has intensified cross-border business relations, requiring a comprehensive understanding of the differences among legal systems governing business activities. Differences in legal systems, particularly between the civil law and common law systems, have a significant impact on contract formation, dispute resolution, and the protection of business actors’ interests. Indonesia, as a country that adopts the civil law system, has distinct characteristics in business regulation compared to common law countries such as the United Kingdom and the United States. This article aims to analyze the comparative legal aspects of business law between Indonesia and common law countries, with a focus on sources of law, contract law, and dispute resolution mechanisms. The research method employed is normative legal research using a comparative law approach. The findings indicate that differences in legal systems have direct implications for legal certainty, contractual flexibility, and business strategies adopted by business actors.
Evaluating the Implementation of Government Regulation No. 22 of 2021 on Environmental Protection and Management: A Study of AMDAL Compliance in Sand Mining Sholihatunnisa, Nanda; Nawas, Abu; Nasir, Muh
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50856

Abstract

Poorly managed sand mining activities can lead to environmental degradation, including land degradation, water pollution, and ecosystem disruption. Government Regulation No. 22 of 2021 mandates the preparation of Environmental Impact Assessments (AMDAL) as part of environmental protection and management. This study aims to examine the implementation of this regulation, particularly the AMDAL requirement in sand mining activities in Pancanegara Village, Pabuaran District, Serang Regency. It also analyzes the positive and negative impacts of such activities on the local community. This research employs an empirical juridical method, combining a statutory and field approach. Data were collected through literature review and field research and analyzed qualitatively. The findings reveal that the implementation of the AMDAL requirement under Government Regulation No. 22 of 2021 has not been optimal. Contributing factors include limited supervision by authorities, low awareness among business actors, and administrative challenges in the licensing process. While sand mining contributes to local economic development, it also results in environmental damage, pollution, and social changes within the community. Keywords: Government Regulation No. 22 of 2021, AMDAL, sand mining, environmental protection, law enforcement.
Co-Authors Avianti, Grace Bofiola Marpaung , Budi Chotib, Muhammad Danuwijaya, Ari Arifin David Caniago, Ribet Febriyanti, Tanti Ficry, Achmad Fransisca, Meilyn Fratiwi, Nuzulira Janeusse Gani, Amalia Weka Gunawan Gunawan Habeahan, Rasman Indrayanto, Indrayanto Ismawatati, Sri Kurniawan, Syaiful Lasemin, Lasemin Lina Aviyanti Muharom Muharom Muhindar, Agus Muhlisin Muhlisin nasir, muh Nurdini Nurdini, Nurdini Ribie, Salma Rizki Aji Putra, Gilang Saputro, Djoko Aprianto Sholihatunnisa, Nanda Tarsin, Tarsin Yudi, Gede