Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Cultural and Art Studies (IJCAS) Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Sitepu, Runtung
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Industri Hasil Tembakau di Sumatera Utara Yuriandi, Agung; Sirait, Ningrum Natasya; Sitepu, Runtung; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.253

Abstract

Tembakau adalah jenis komoditi yang dikenakan cukai oleh negara khususnya di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak zaman kerajaan dan menyumbang 2,1% dari persediaan tembakau di seluruh dunia. Adanya kebijakan single tariff menyulitkan Industri Hasil Tembakau, khususnya di Sumatera Utara karena industri skala kecil dan menengah. Sudah pasti tidak adil bagi daerah Sumatera Utara yang industrinya merupakan skala kecil dan menengah yang rentan terhadap perubahan harga. Dengan adanya perubahan harga maka konsumen rokok pada industri kecil dan menengah akan mencari substitusi produk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan tarif cukai hasil tembakau di Indonesia, pengaruh kebijakan tarif terhadap Industri Hasil Tembakau di Sumatera Utara, dan ketentuan pembagian cukai hasil tembakau ditinjau dari aspek keadilan bagi Sumatera Utara sebagai daerah penghasil tembakau dan lokasi Industri Hasil Tembakau dalam kerangka kebijakan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : perlu adanya kajian terhadap penerapan single tariff dan kebijakan yang berdasarkan pada pendapatan negara. Dengan cara mengimbangi antara tujuan meningkatkan pendapatan negara dengan kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan industri hasil tembakau itu sendiri; sebaiknya pemerintah daerah melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha dengan cara mengurangi transaction cost yang ditimbulkan oleh peraturan daerah dan memperbaiki infrastruktur investasi di Sumatera Utara; dan melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan dampak yang diterima oleh lingkungan daerah Industri Hasil Tembakau itu berdiri, juga diperlukan studi lebih lanjut untuk mendapatkan besaran atau porsi yang baik dalam menentukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang lebih adil bagi daerah Sumatera Utara.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit Kebun Tambunan A – USU Pada Kepolisian Sektor Salapian Surbakti, Ujung; Sitepu, Runtung; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.288

Abstract

Penelitian ini menjelaskan implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana pencurian hasil kebun dengan pendekatan keadilan restoratif. Meskipun Peraturan Kapolri memungkinkan perdamaian antara pelaku dan manajemen kebun untuk kasus dengan kerugian di bawah Rp. 2,5 juta, ketentuan pidana Pasal 55 jo. Pasal 107 UU Perkebunan menimbulkan hambatan. Penelitian ini berfokus pada hambatan hukum, struktural, dan budaya dalam penerapan kebijakan tersebut. Upaya diusulkan termasuk revisi interpretasi hukum, koordinasi antara manajemen kebun dan penegak hukum, serta klarifikasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun ada kemungkinan penyelesaian perkara pencurian hasil kebun dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Perma No. 2 Tahun 2012, hambatan substansial muncul dari ketentuan pidana yang diatur oleh Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 UU Perkebunan. Usaha dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk mengedepankan Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 KUHP agar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 dapat diterapkan. Selain itu, hambatan struktural dan budaya juga menjadi kendala. Hambatan struktural muncul dari kelemahan aparatur penegak hukum dalam membedakan jenis pencurian, sementara hambatan budaya berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang keliru terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012. Upaya diusulkan termasuk koordinasi antara pihak manajemen kebun dan penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku.
The Traditional Karonese Oil as Ancestral Heritage Sari, Ellieka; Sitepu, Runtung; Saidin; Maria
International Journal of Cultural and Art Studies Vol. 7 No. 1 (2023): International Journal of Culture and Art Studies (IJCAS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ijcas.v7i1.11401

Abstract

Every indigenous people are familiar with traditional medicine and medical techniques in order to maintain life in an atmosphere of support for community medicine and medical techniques. Traditional knowledge, especially traditional medicine, is Karonese Oil which has important benefit. This study examines the openness of the ancestral heritage of traditional knowledge of Karonese Oil. In this study, it is hoped that a renewal of regulations on traditional knowledge is closely related to regulations on the protection of traditional medicine because of medicine and techniques that have not received adequate legal protection. Data collection is carried out descriptive qualitative research, descriptive is a problem formulation that guides research to explore or portray the social situation to be studied thoroughly, broadly and in depth to craftsmen or traditional Karo oil activists.  The data were analyzed qualitatively by using a legal theory approach as a rationale. Indigenous peoples rule on the protection of traditional knowledge of ancestral heritage of traditional Karo tribe oil. The Karonese tribe has various kinds of knowledge of medicine and traditional medicine techniques, especially Karonese oil. Updating on traditional knowledge that are closely related to regulations on the protection of traditional medicine due to inadequate medicines and techniques. This is in the form of regulations concerning the draft law on the protection and use of intellectual property, traditional knowledge and traditional cultural expressions, which until now have not been ratified by the Government.
Analisis Yuridis Terhadap Kawin Lari (NANGKIH) pada Msyarakat Karo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tarigan, Debby Tri Sebbiana; Sitepu, Runtung; Sembiring, Rosnidar
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.6507

Abstract

Nangkih marriage or elopement in Karo society is a social phenomenon that reflects the complexity between customary law and national law, where this practice was originally a marriage tradition for brides who were not impal (cross-cousin relationships) but is now more often interpreted as a customary solution when there is disagreement from the family. Based on normative-empirical research conducted in Penen Village and Kuala Dekah Village, Sibiru-biru District, Deli Serdang Regency, it was found that Nangkih marriage can still be carried out on condition that it meets the provisions of Law No. 16 of 2019, especially regarding the minimum age limit and marriage registration, where there has been harmonization between the role of customary institutions in ensuring that customary processions continue to run while meeting the formal requirements set by law, although it can have social consequences in kinship relationships when carried out without parental consent
Co-Authors MAHMUL SIREGAR Maria Marlina Marlina NINGRUM NATASYA SIRAIT Rosnidar Sembiring Saidin Sari, Ellieka Surbakti, Ujung Tarigan, Debby Tri Sebbiana Yuriandi, Agung