Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Kasenda, Ventje
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. FREEPORT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA Renyaan, Benedict M.SM.; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana satu persen Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia tidak dikelola oleh perusahaan melainkan telah diserahkan kepada pihak Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) yaitu sebuah organisasi nirlaba yang di dirikan untuk mengelola donasi tersebut. Dan peneliti ingin tahu bagimana LPMAK bersama pemerintah daerah dalam membangun kabupaten mimika dengan beberapa program unggulannya seperti program Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan infrastruktur yang selama ini berjalan dan oleh kareana masih banyaknya penghambat pembangunan yang mempengaruhi program LPMAK seperti kurangnya pemerataan dalam pembangunan dikota dan kampung serta pengangguran dan anak - anak yang putus sekolah dibeberapa distrik dalam kota yang merupakan penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi pengaruh dalam suatu wilayah dalam hal proses pembangunan maka  LPMAK ataupun pemerintah dikabupaten Mimika-Papua masih belum efektif dalam mengatasi hal tersebut. Hasil penelitian pada kantor Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) mempunyai pengaruh bagi masyarakat dikarenakan ini adalah sebuah lembaga khusus yang didirikan guna memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat kabupaten mimika, efektivitas CSR dikaji sesuai aspek sasaran (goal) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dan untuk mengetahuhi Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Freeport Indonesia (PTFI) ada beberapa pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi adalah: Pendekatan Sumber (System Resource Approach), Pendekatan Proses (Internal Process Approach) dan Pendekatan Sasaran (Goal Approach).Kata Kunci : Efektivitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Pembangunan.
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE Kogoya, Yosua; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan nabire barat kurang berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan camat baik didalam skil-skil kuhsus maupun yang semestinya dikuwasai sebagai tugas pokok camat tidak berjalan dengan baik. Tujian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme camat dalam penyelenggaraan permerintahan kususnya di kecamatan nabire barat kabupaten nabire. Hasil penelitian menujukan bahwa camat kurang mampu menjelankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan nabire barat dalam hal ini menyangkut pengurusan administrasi seringkali dilakukan diruma camat karena kurangnya kehadiran camat, penggunaan anggaran yang hanya habis dibelanja rutin kecamatan tanpa adanya melakukan pelatian-pelatian kusus buat ibu-ibu pkk dan kegiatan lainya yang sudah menjadi tugas pokok camat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang di kaji berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan camat kurang profesional kuhsusnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai camat.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dalam Pemerintahan.
ANALISIS KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pontoh, Ricko; Kasenda, Ventje; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat mempunyai kewenangan, dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Amurang ditinjau dari aspek partisipasi, pembinaan, dan evaluasi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat mengeksplorasi dan menemukan informasi yang mendalam terhadap masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program pemberdayaan di Kecamatan Amurang secara garis besar terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, pemerintah kecamatan menfasilitasinya dari pemerintah kabupaten dan provinsi.Kata Kunci : Analisis, Kewenangan Camat, Pemberdayaan.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak ? hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak ? hak asasi manusia baik laki ? laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya ? upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas ? berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PUSIAN BARAT KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Kumendong, Devi Azwar; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sepatutnya mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara maka kepemimpinan ini pula diharapkan mampu menghadirkan perangkat desa yang profesional,jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pusian barat sudah menjadi niat dan tekad dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.Kata Kunci : Kepemimpinan,Pemerintah Desa,Sumber Daya Manusia.
KAPASITAS KEPALA SUKU MEE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Studi Kasus Di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide Kabupaten Paniai- Provinsi Papua) Nawipa, Ayub; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil. Kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu. Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Namun, banyak orang engkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di pedalaman hutan.Mereka mengisolasikan diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara. Kemasyarakatan Adat Suku Mee dibentuk sejak dahulu sebelum ada pemerintah dan agama di wilayah yang mendiami suku Mee salah satunya di Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide sebelumnya di sebut dengan nama kapaga kemudian masuk agama di ganti menjadi anohapi dan setelah ada wilayah administrasi pemerintah di gantianohapi menjadi kepala suku. Kepala suku dapat di percayakan sesuai wilayahadministrasi masing-masing wilayah administrasi kampung. Tersebarnya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini. Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem pemerintahan kampung. Pasir Putih merupakan salah satu kampung di kabupaten paniai yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung pasir putih memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal. Kata Kunci : Kapasitas, Kepala Suku, Penyelenggaraan Pemerintahan.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa) Lontoh, Grandani; Kasenda, Ventje; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam memberikan pelayanan publik pada Samsat Tondano. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan public di kantor Samsat Tondano.Kata Kunci : Etika Pemerintahan,Pelayanan Publik
Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Takahepis, Joshua K.R; Kasenda, Ventje; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Memberi pelayanan adalah tugas dari pemerintah, guna memenuhi kepentingan masyarakat, artinya pemerintah dalam hal ini bukanlah melayani dirinya sendiri atau sebaliknya dilayani oleh rakyat, akan tetapi pemerintah adalah “pelayan rakyat”. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan oleh warga Negara yang pada masa pandemic covid 19 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan pembuatan akta kelahiran secara online. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Dan mengacuh pada teori yang dikemukakan oleh S.P.Siagian (2008:77). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelayanan Akta Kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota Manado belum berjalan dengan maksimal di masyarakat di karenakan kurangnya tingkat penggunaan aplikasi berbasis online dalam pengurusan akta kelahiran.  Kata Kunci : Efektivitas, Akta Kelahiran, Online
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan Sondakh, Heppy; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri Indonesia, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus,bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa  menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningakatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejaterahan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran.Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur
Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Kecamatan Langowan Timur) Manopo, Tesalonika Putri; Singkoh, Frans; Kasenda, Ventje
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Mewujudkan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Langowan Timur dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas oleh dinas sosial Kabupaten Minahasa khususnya di Kecamatan Langowan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam memberdayakan para penyandang disabilitas atau membantu pengembangan para penyandang disabilitas. Dinas sosial Kabupaten Minahasa telah berupaya semaksimal mungkin dalam pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas yang ada dalam hal membantu mereka secara sosial agar para penyandang disabilitas bisa mandiri Kata Kunci : Pemberdayaan, Disabilitas, Dinas Sosial
Co-Authors Frans Singkoh, Frans Harilama, Pratomo Josef Kairupan, Josef Kimbal, Alfon Kogoya, Yosua Kumendong, Devi Azwar Lomboan, Wiklif Lontoh, Grandani Manongga, Kezia Aprilia Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Monintja, Donald K Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangemanan, Sofia Pesik, Clark Karno Pontoh, Ricko Renyaan, Benedict M.SM. Silap, Christi Sondakh, Heppy Sumenge, Meilani Stivani T. A. M. Ronny Gosal Takaendengan, Indriani Takahepis, Joshua K.R Tampinongkol, Dipo Toar, Kevin Yikwa, Usson