Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN KEPALA JAGA DAN BPD MELALUI BOTTOM UP PLANNING DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Lambey, Trintje; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Melalui kegiatan ini membentuk kesadaran dan keahlian aparat pemerintah desa dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusiÂ yaitu : Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa, terbentuknya kelompok aparat dan BPD yangÂ pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalamÂ penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan . Luaran pelaksanan PKM berupa :Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN, memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untukÂ terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci : Pemberdayaan Kepala Jaga dan BPD

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENETAPKAN NAMA-NAMA KEPALA LINGKUNGAN & KETUA-KETUA RT SERTA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DI KOTA BITUNG TAHUN 2016 Jonas, Alfrian; Tamowangkay, Ventje; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Salah satu faktornya adalah faktor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Bitung dalam penetapan nama-nama Kepala Lingkungan dan Ketua-ketua RT serta pemberian Biaya Operasional. Penelitian ini menggunakn metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bitung (Walikota) dalam hal ini membuat kebijakan tersebut tidak ada yang mendasar, karena tidak memakai acuan atau pedoman yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang semestinya berlaku serta tidak ada koordinasi dengan pemerintah setempat atau dengan instansi-instansi yang terkait. Sehingga dalam proses penyusunan atau penetapan nama-nama baik itu Kepala-kepala Lingkungan maupun Ketua-ketua Rukun tetangga (RT) dari tingkat Kecamatan tersebut tidak ada hasil pemilihan di tingkat Kelurahan yang di adakan di tingkat RT atau di Lingkungan serta bukan dari hasil musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat setempat dan para toko agama setempat melainkan hasil pilihan langsung dari tim sukses pemilukada.Â Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kepala Lingkungan

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020: (Identifikasi Penyebab Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya) Roring, Erika Angela; Lapian, Marlien T.; Lambey, Trintje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.44366

ABSTRAK Artikel ini merupakan hasil identifikasi penyebab mengapa masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Dimembe banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemilih mengapa mereka tidak menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka terkategori sebagai masyarakat yang golput awam. Hal itu disebabkan karena mereka masih apatis yang artinya tidak ada ketertarikan di bidang politik, ditambah dengan anggapan bahwa suara mereka tidak terlalu berpengaruh. Selain faktor apatisme, yang juga mempengaruhi para pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakannya adalah pertimbangan dari kebutuhan ekonomi, disamping kurangnya pendekatan politik dari para calon. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah; Hak Pilih ABSTRACT This article is the result of identifying the causes why many people, especially people in Dimembe District, do not use their voting rights (Golput) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in North Minahasa Regency. Using qualitative methods, this study will identify various factors that influence voters why they do not exercise their voting rights in the regional elections in North Minahasa Regency in 2020. The research findings illustrate that people who do not exercise their voting rights are categorized as ordinary people who abstain. This is because they are still apathetic, which means they have no interest in politics, coupled with the assumption that their voices are not very influential. In addition to the apathy factor, which also affects voters who have the right to vote but do not use it, is the consideration of economic needs, in addition to the lack of political approach from the candidates. Keywords: Regional Head Election

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 Kusen, Ferrel C.; Lapian, Marlien T.; Lambey, Trintje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.44369

ABSTRAK Artikel ini mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam berpartisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif artikel ini akan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih khususnya yang ada di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dalam menentukan pilihan mereka pada Pilwako Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya cukup beragam. Terjadi percampuran antara pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan yang rasional. Namun jika diprosentasikan, preferensi mereka lebih didasarkan pada pendekatan psikologis, dimana mereka lebih melihat latar belakang pasangan calon dari siapa partai yang mendukungnya. Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado ABSTRACT This article identifies the factors that influence voter preferences in participating in the 2020 Manado Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) election. Using a qualitative method, this article will identify and examine various factors that influence voters' preferences, especially in Malalayang District, Manado City. , in determining their choice in the 2020 Mayoral Election of Manado City. The research findings show that the factors that influence the preferences of the voting community in determining their choice are quite diverse. There is a mixture of sociological approach, psychological approach, and rational choice. However, if they are presented as a percentage, their preferences are based more on a psychological approach, where they look more closely at the background of the candidate pair from which party supports it. Keywords: Political Participation; Election of Mayor and Deputy Mayor of Manado

Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Desa Hadinaung, Aldo Jonatan; Tamowangkay, Ventje; Lambey, Trintje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45256

Artikel ini mengidentifikasi bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tokoh masyarakat ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Adi Isbandi Rukminto (2001), tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako sudah dimulai sejak awal yaitu dalam proses perencanaan program, penetapan program alternatif, pelaksanaan program, hingga proses evaluasi. Namun efek dari keterlibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Bebu belum maksimal karena tokoh masyarakat tidak bisa menyakinkan masyarakat untuk mau berpartisipasi secara sukarela. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang berasal dari luar desa yang justru terlibat dalam proses pengerjaan proyek pembangunan yang ada di Desa Bebu. Kata Kunci: Tokoh Masyarakat; Partisipasi; Pembangunan Desa ABSTRACT This article identifies the role of community leaders in increasing community participation in the development process in Bebu Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. By using a qualitative method, the role of community leaders is examined using the approach proposed by Adi Isbandi Rukminto (2001), about how community involvement in the development stages is: the planning stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The research findings illustrate that the involvement of community leaders in the development process in Bebu Village, Tamako District, has started from the beginning, namely in the program planning process, determining alternative programs, implementing programs, to the evaluation process. However, the effect of the involvement of community leaders in increasing the participation of the Bebu village community has not been maximized because community leaders cannot convince the community to participate voluntarily. This can be seen from the number of people who come from outside the village who are actually involved in the process of working on development projects in Bebu Village. Keywords: Community Leaders; Participation; Village Development

P Perilaku Politik Masyarakat Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024: Perilaku politik masyarakat desa tempang Ivanda woley dan Maikel Palit, Gracio Marcelino Palit; Lambey, Trintje; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.60932

Derajat partisipasi masyarakat di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perilaku politik pemilih dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Artikel ini mengkaji tentang perilaku politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan, kajian ini akan medeskripsikan perilaku politik pemilih masyarakat yang ada di Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dennis Kavanagh, tentang analisis perilaku politik pemilih yaitu melalui pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Temuan penelitian menggambarkan perilaku pemilih yang ada di Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dari pendekatan sosiologis masih di pengaruhi oleh faktor etnisitas. Sedangkan pendekatan psikologis menggambarkan masyarakat dalam berpartisipasi juga dipengaruhi oleh factor-faktor seperti identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema kampanye. Sementara dari pendekatan rasional, tergambar perilaku pemilih ada juga yang didasarkan dari pertimbangan untung dan rugi. Temuan penelitian menggambarkan juga bahwa sebagian besar perilaku politik pemilih Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dominan di pengaruhi oleh ketokohan dari kandidat.

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Lambey, Trintje; Lesawengen, Lisbeth; Tulung, Trilke
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i1.555

The aim of this research is the implementation of E-Government in the management of village finances in the Motoling Timur District, South Minahasa Regency. The development of communication technology has changed the dominant communication paradigm that previously felt one-directional – from the government to the community. The development of communication technology also expands the opportunity for two-way communication, namely between the community and the government and vice versa. This is where the change or transformation occurs in the government's working mechanisms, which are now oriented towards information management and communication strategies. Electronic Government or e-government or e-govt refers to the use of internet networks in disseminating information and providing services from the government to the public. The use of e-government-based applications, especially in villages, has begun to be applied, particularly in the management of village finances, but there are still many issues overshadowing the implementation of such policies. The use of e-government-based applications, especially in villages, has started to be implemented particularly in village financial management. However, there are still many issues overshadowing the implementation of this policy. The research employs a qualitative method through field observation and online data tracking related to the policy of using information technology in government, especially in village financial management. The level of E-Government Implementation: The use of e-government in village financial management in Motoling Timur District shows progress, especially in financial recording, budget transparency, and reporting. However, the level of implementation varies among villages, depending on the readiness of infrastructure and the competence of village officials.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search