Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISA BANGKITAN PERJALANAN PADA PERUMAHAN BENGKURING SEMPAJA DI KOTA SAMARINDA NURSARI, DELLA
KURVA S JURNAL MAHASISWA Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : KURVA S JURNAL MAHASISWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            Residential area causing changes in land use functions which later cause problems, community activities to engage in activities lead to trip generation that can burden the road network paths to activity centers. Problems that occur in the residential area of Sempaja Bengkuring have the following problem formulation: 1. How is the rise of the trip model at the Sempaja Bengkuring Housing. 2. How is the R2 Test Result on the generation at the Sempaja Bengkuring Housing.From the data on the Housing Bengkuring Sempaja population there RT 29, RT 51, RT 73 and the number of Residents is 430 Family Heads. The results of the data obtained from the questionnaire contained 4 Modeling of Movement Generations namely Monthly Income (X5), Reasons for using vehicles (X7), Travel Time (X8), Gasoline Costs (X12). So the dependent variable that is formed is Y (Use of Vehicle type). Of the 4 models, the regression equation Y = -0.631 + 0.053 (X5) + 0.396 (X7) + 0.001 (X8) + 0.083 (X12) and R Test Value (Multiple Collation Coefficient) = 0.635. Shows the level of the relationship of the dependent variable (dependent Variable) with the independent variable (independent Variable) at the level of Strong correlation shows that 63.5% of (dependent variable) can be explained by housing in Variable (X5) Monthly Income, (X7) Reasons for using a vehicle , (X8) Travel Time, (X12) Gasoline Cost (dependent variable).
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUTIF DI INDONESIA Nursari, Della; Marifatur, Ezra; Nafisah, Aqilah; Pratiwi, Eka; Rahmawati, Nurlaili; Davega Prasna, Adeb
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.25269

Abstract

Di Indonesia selain ada kekuasaan legistatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal juga tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan-kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat, dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitutif suatu negara. Hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran, dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.Kekuasaan Konstitutif adalah merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.