Garuda - Garba Rujukan Digital

RELATIONSHIP OF ECONOMIC VULNERABILITY WITH THE ACTION OF CRIMINAL VIOLENCE ON HOUSEHOLD WOMEN Pratiwi, Endang Tri; Dewi, I K; Abdullah, LOD; Malik, Ernawati; Abdullah, Rudi
International Journal of Management Progress Vol 1 No 2 (2020): International Journal of Management Progress
Publisher : Institute for Research and Community Service

From the description above, the conclusion in this study is basically there are five main causes that trigger the occurrence of domestic violence, namely economic difficulties, disobedience, bad behavior, jealousy, and others (child problems, the husband remarries, people's interference old/in-law). Some of the factors above which are the main factors in the occurrence of domestic violence are problems of economic vulnerability/difficulty. And the forms of domestic violence that are caused due to economic vulnerability problems, namely physical violence, psychological violence, sexual violence and neglect of the household.

ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE, RETURN ON EQUITY DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDEKS LQ45 Pratiwi, Endang Tri; Febrianto, La Ode
Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol 3 No 1 (2020): APRIL
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jiam.v3i1.617

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh earning per share, return on equity dan return on asset terhadap harga saham pada indeks LQ 45 di BEI periode 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menggunakan uji F menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang diukur dengan EPS, ROE, dan ROA secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dengan menggunakan uji t ditemukan bahwa variabel EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROE dan ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0,525, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 52,5% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen seperti EPS, ROE dan ROA, sedangkan sisanya 47,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian ini.

BIMBINGAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI PENCATATAN INFORMASI KEUANGAN PADA KELOMPOK PENGRAJIN TENUN Pratiwi, Endang Tri; Malik, Ernawati; Mahmuda, Dewi; Rahman Al Akbar, Muhammad; Ode Elfianti, Wa
Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Abdimas ADPI Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Dosen PkM Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/jsoshum.v2i3.237

The purpose of this PkM activity is to provide technical guidance to groups of weaving craftsmen regarding the financial management of business units using the SIAPIK application (Financial Information Recording Application Information System). This technical guidance was carried out on a group of weaving craftsmen in the Wabula Traditional Village, Wabula District, Buton Regency with the formulation of the activity theme obtained through a preliminary survey of the weaving craftsman group which was delivered during the visit and the initial discussion between the PkM team and the weaving craftsman group. Based on the results of the discussion, the problems faced by the weaving craftsmen group today are (1) business activities that take place continuously, but there is no profit accounting; (2) limited knowledge of the group of weaving craftsmen regarding the financial management of technology-based business units. This technical guidance is carried out through a Participatory Training approach with a series of preliminary, implementation and evaluation stages. The results of the evaluation of PkM activities showed that the initial understanding of the weaving craftsman group towards financial management was in the range of 40% before the technical guidance was implemented, then increased to 80% after the technical guidance was implemented.

MEKANISME PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI OLEH UPTD PPA KOTA BAUBAU Pratiwi, Endang Tri; Abdullah, La Ode Dedi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v1i02.39

Pelaksanaan diversi mengacu pada kewenangan dari penegak hhukum untuk mengambil tindak salah satu tindakan kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan masalah tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. tindak yang biasanya dapat diambil oleh aparat penegak hukum misalkan mengehntikan kasusnya atau tidak melanjutkan proses kasusnya ke proses peradilan melainkan dikembalikan kemasyarakat untuk melakukan aktifitas sosil dilingkungan dimana dia beradaPertama, Mekanisme pemberian pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh UPTD PPA Kota Baubau mulai dari menerima pengaduan secara langsung, secara tidak langsung dan penjangkauan korban. Dan kedua, Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kota Baubau Dalam Memberikan Pendampingan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum diantaranya adalah kendala regulasi daerah tentang perlindungan anak yang belum ada, kendala internal (Jumlah Anggota UPTD PPA yang terbatas, Kapasistas anggota UPTD PPA yang masih minim, Regulasi Daerah tentang Perlindungan Anak belum ada, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang terbatas. Dan Kendala eksternalnya adalah pandemi covid 19, faktor jarak yang jauh dan kesadaran dan kemauan korban untuk melaporkan kasus yang di hadapi. Pertama, Mekanisme pemberian pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh UPTD PPA Kota Baubau mulai dari menerima pengaduan secara langsung, secara tidak langsung dan penjangkauan korban. Dan kedua, Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kota Baubau Dalam Memberikan Pendampingan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum diantaranya adalah kendala regulasi daerah tentang perlindungan anak yang belum ada, kendala internal (Jumlah Anggota UPTD PPA yang terbatas, Kapasistas anggota UPTD PPA yang masih minim, Regulasi Daerah tentang Perlindungan Anak belum ada, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang terbatas. Dan Kendala eksternalnya adalah pandemi covid 19, faktor jarak yang jauh dan kesadaran dan kemauan korban untuk melaporkan kasus yang di hadapi.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
JICS : Journal Of International Community Service Vol 1 No 02 (2022): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v1i02.425

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA. Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 06 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i06.410

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

KEJAHATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI WILAYAH LAUT TELUK SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 05 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i05.982

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh empat faktor, meliputi pendidikan yang masih rendah, keadaan ekonomi, dan faktor kemajuan teknologi informasi serta faktor kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Dan Upaya yang ditempuh untuk mencegah masyarakat melakukan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Wilayah Perairan Laut Teluk Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah upaya preventif dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian, pengayoman agar masyrakat merasa aman, seperti melakukan penyuluhan hukum. Upaya represif yakni penindakan langsung kepada pelaku tindak pidana, seperti penangkapan dan penahanan bagi siapa saja yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam praktek pengeboman ikan.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
JICS : Journal Of International Community Service Vol 1 No 02 (2022): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v1i02.425

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.

SOSIALISASI DAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI UMKM KOTA BAUBAU DALAM ASPEK LEGALITAS USAHA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri; Abdullah, Rudi; Agustina, Wa Ode
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 3 No. 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v3i05.1473

Title of article is Legal Awareness and Free Legal Assistance for MSMEs in Baubau City Regarding Business Legality Aspects. This program aims to improve MSME actors' understanding of business legality importance in Baubau City through legal awareness campaigns and free legal assistance. Most MSMEs in Baubau lack complete business permits due to limited understanding of procedures and benefits of business formalization. Implementation methods include: (1) legal counseling on business permits (NIB, SIUP, Halal Certificate), (2) assistance in document processing, and (3) free legal consultations. The program collaborates with Baubau City's Cooperative and MSME Office and local BPKM Office. Results show 75% increase in participants' understanding of legal business requirements and completion of 50 MSME legal documents during the program. This initiative not only helps fulfill legal obligations but also enhances MSMEs' competitiveness in the formal market.

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search