Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.962
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Bharasumba Jurnal Multidispliner Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Jurnal Multidisipliner Kapalamada JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research JICS : Journal Of International Community Service PARADIGM : JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATION HYPOTHESIS : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Abdullah, La Ode Dedi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PADA UNIT PPA POLRES KOTA BAUBAU) Abdullah, La Ode Dedi
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 01 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i01.40

Abstract

Menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 6006 perkara kekerasan anak termasuk kekerasan seksual serta pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, di tahun 2014 sebesar 5066 kasus, dan  tahun 2013 sebanyak 4620 perkara, dimana data perkara tadi berasal kurun saat tahun 2013 sampai tahun 2015 dan2016 kian naik dan  menandakan bahwa tindak pidana pencabulan sudah sebagai permas ala han yang harus ditanggulangi segera sang semua lapisan masyarakat termasuk kepolisian menjadi kawasan pertama kali dimana masyarakat menghasilkan laporan, penanganan perkara, sertapenyidikan kasus tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penjaga sekolah mencakup Upaya rehabilitasi, diberikan pada anak menjadi korban tindak pidana pencabulan dengan menyampaikan suatu upaya rehabilitasi psikologis anak tadi agar anak tersebut dapat kembali mirip sediakala pada masyarakat; Upaya perlindungan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak pada masa depan si anak tadi; anugerah jaminan keselamatan bagi anak, baik fisik, intellectual, maupun sosial. serta pihak polres khususnya PPA merangkul setiap anak korban pencabulan. lalu Penghambat Polisi dalam hadiah proteksi aturan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yakni Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor wahana dan fasilitas, Faktor rakyat dan Faktor kebudayaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK PADA PERKAWINAN SIRRI STUDI KOMPARASI PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAUA DARI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM: Pendahuluan, Metode Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data, 3. Hasil dan Pembahasan, Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Kesimpulan dan Daftar Pustaka Abdullah, La Ode Dedi
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 01 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i01.49

Abstract

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluaarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
PERANAN BABINSA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASARWAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA: Pendahuluan, Metode Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data, 3. Hasil dan Pembahasan, Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, Kesimpulan dan Daftar Pusta Abdullah, La Ode Dedi
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 02 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i02.166

Abstract

Hasil penelitiannya adalah yang Pertama, Dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali merupakan tugas kepolisian, namun seringkali tak mampu mengendalikan kejadian yang akhirnya mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena luasnya wilayah yang dijangkau seperti desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasarwajo. Kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait antaranya adalah peran Babinsa. Kedua, Faktor penghambat peranan Babinsa di desa binaannya yaitu kenakalan anak-anak, remaja dan pemuda yang ada di desa, adanya budaya-budaya yang tidak baik dari luar yang mempengaruhi anak-anak di desa serta masih ada masyarakat yang belum mengerti dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab Babinsa di Desa. Faktor lainya menyangkut masalah personil dan materil ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas yang ada. Sarana dan prasarana yang ada, dari segi kemantapan organisasi, dan piranti lunak sebagai pendukung pelaksanaan tugas Babinsa karena kelemahan pada salah satu segi akan menghambat pencapaian sasaran secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Babinsa di desa binaan
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
JICS : Journal Of International Community Service Vol 1 No 02 (2022): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v1i02.425

Abstract

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.
SINERGITAS PENDAMPING HUKUM DAN UNIT PENJAGA TAHANAN DALAM MENJAGA TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIA BAUBAU Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi
JICS : Journal Of International Community Service Vol 2 No 02 (2023): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v2i02.1101

Abstract

The result is the first: in dealing with the violence that has occurred against fellow citizens, the social security agencies are engaged in preventive and repressive efforts, such as interacting with the civilians, improving surveillance and construction, socializing human rights values in construction, giving day leave, conditional leave, family visiting leave, and conditional release. And second: The inhibitory factors of the Marketing Institute in counteracting the violence committed by the prisoners at the IIA Baubau Marketing Institute are: 1) the formation of a ruling group, 2) the interconnection between the builders, 3) the number of builders exceeding the capacity, where the number is 1538 builders while the residential capacity is 477 people, 4) the lack of number of officers that secure Lapas.
PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PASAL 71 JO. PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN NO.11/Pid.C/2016/PN.JKT.BRT) Abdullah, La Ode Dedi
PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation Vol 1 No 01 (2023): PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/paradigm.v1i01.373

Abstract

Immigration is a crime that violates the law and is protected by the law with immigration activities. The application of criminal fines for immigration offenses by not carrying out their obligations as foreigners residing in the Territory of the Republic of Indonesia, as requested by Article 71 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, which reads "Every Foreigner residing in Indonesian territory is obliged to Invite travel documents or residence permits that are requested for refunds by an Immigration Officer approved for Immigration supervision". Regarding immigration actions which emphasize the sanctions of his government, so considering the consideration of the formulation of court sentences will result in ineffectiveness of immigration laws that are less effective because foreigners (convicts) can choose the appropriate protection with legal entities.
STUDI KOMPARASI KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEPBAGIAN HARTA WARIS DITINAJU DARI PERLINDUNGAN HUKUM Abdullah, La Ode Dedi; Abdullah, Rudi
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 1 No 02 (2022): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v1i02.368

Abstract

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab terdahulu, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir pada perkawinan sirri dapat dilihat pada perspektif KUH Perdata (pasal 43 ayat 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak mempunyai hak waris dari ayah biologisnya.  Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain anak yang lahir dari perkawinan sirri menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dapat memperoleh hak waris dari ayah dan ibunya melalui putusan sidang itsbat. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Hak Waris Anak yang lahir dari Perkawinan sirri sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluaarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA Abdullah, La Ode Dedi; Pratiwi, Endang Tri
JICS : Journal Of International Community Service Vol 1 No 02 (2022): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v1i02.425

Abstract

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Peran Polres Baubau dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan kekerasan menggunakan upaya represif, karena yang dilakukan oleh pihak Polres Baubau pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan terahdap anak dengan pelaku anak sebaya adalah di Polres Baubau kurangnya partisipasi dari Masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Saksi susah dimintai keterangan. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan juga patut diperhatikan dan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di Polres Baubau, pergaulan pelaku yang baik, tidak adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada sipelaku.
SINERGITAS PENDAMPING HUKUM DAN UNIT PENJAGA TAHANAN DALAM MENJAGA TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR WARGA BINAAN LAPAS KELAS IIA BAUBAU Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi
JICS : Journal Of International Community Service Vol 2 No 02 (2023): JICS : Journal Of International Community Service
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jics.v2i02.1101

Abstract

The result is the first: in dealing with the violence that has occurred against fellow citizens, the social security agencies are engaged in preventive and repressive efforts, such as interacting with the civilians, improving surveillance and construction, socializing human rights values in construction, giving day leave, conditional leave, family visiting leave, and conditional release. And second: The inhibitory factors of the Marketing Institute in counteracting the violence committed by the prisoners at the IIA Baubau Marketing Institute are: 1) the formation of a ruling group, 2) the interconnection between the builders, 3) the number of builders exceeding the capacity, where the number is 1538 builders while the residential capacity is 477 people, 4) the lack of number of officers that secure Lapas.
PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA BAUBAU DALAM MEMAHAMI HAK-HAK DASAR KEWARGANEGARAAN Abdullah, La Ode Dedi; Tri Pratiwi, Endang; Abdullah, Rudi; Agustina, Wa Ode
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 3 No. 04 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v3i04.1472

Abstract

Marginalized communities in Baubau City frequently face barriers in accessing legal information, particularly regarding fundamental citizenship rights such as education, healthcare, legal protection, and participation in development. The lack of awareness of these rights may lead to violations or social injustice. This community service program aims to provide participatory legal assistance through counseling, individual consultations, and complaint procedure simulations. The activities involve collaboration with local legal aid institutions, traditional leaders, and local government to ensure an inclusive approach. Expected outcomes include increased legal awareness among the community, simplified educational modules, and the establishment of a sustainable assistance network. This initiative not only promotes the fulfillment of constitutional rights but also strengthens community capacity to address legal disparities.
Co-Authors Abdullah, Rudi Agustina, Wa Ode darmanto darmanto Dja'wa, Asrianti Jamil Jamil Karim, LM Makatutu, SH Nilma, Weni Laysa Nisa, FN Pratiwi, Endang Tri Sule, Sani Abdullahi Tri Pratiwi, Endang