Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) UNTAG Law Review MAGISTRA Law Review International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal Philosophy of Law
Karyono, Hadi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MAGISTRA Law Review

 1 
PARTAI POLITIK, DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, MENCARI SOSOK PEMIMPIN NEGARAWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Karyono, Hadi
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i01.4740

Abstract

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan - jabatan politik. Untuk menempatkan jabatan-jabatan strategis tersebut maka pemilihan umum menjadi kunci sarana demokrasi, yang esensinya adalah pemilihan pemimpin dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan ditangan rakyat hal ini dituangkann dalam pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 22E ayat (2). Pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari keberadaan partai politik, karena partai politik adalah peserta pemilu sekalipun tidak semua parpol pasti peserta pemilu. Namun bagaimanakah mencari sosok pemimpin negarawan. Metode penulisan ini menggunakan tipe penelitia normatif dengan sumber data sekender. Subjek yang diteliti adalah fenomena tentang mencari sosok pemimpin negarawan korelasinya dengan Partai Politik, demokrasi, pemilihan umum dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara normatif tidak ada ketentuan secara explisied bunyi persyaratan dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden, yang secara tegas mensyaratkan seorang pemimpin yang dipilih dalam pemilihan umum adalah negarawan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 satu-satunya syarat yang secara tegas dengan ketentuang sorang negarawan hanya syarat untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi, itupun tidak dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ATAS BERITA BOHONG Karyono, Hadi; Nikolas, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah
MAGISTRA Law Review Vol 6, No 02 (2025): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v6i02.6307

Abstract

In the Indonesian constitutional system, one of the manifestations of democracy and popular sovereignty is the freedom of opinion and expression guaranteed by the 1945 Constitution, freedom of opinion and expression is a human right (Article 28). This right is regulated by international law and national law. However, the fact is that the implementation of freedom of opinion and expression in social media causes a lot and does not pay attention to human rights and the legal interests of others. In this research, the research approach used is normative juridical using secender data as the main data (primary legal materials, secender legal materials, tertiary legal materials) supported by primary data (observations and interviews), the research data is analyzed descriptively qualitative. The results showed (1) Freedom of opinion and expression in social media in Indonesia in the form of digital platforms such as social media has many misunderstandings in its implementation (2) The implementation of freedom of opinion in social media in Indonesia must be limited by the responsibility to maintain ethics, not harm others, and conflict with applicable laws in Indonesia.
Co-Authors Budi Prasetyo Eni Purwanti F, Mahmudah PANCAWISMA Hanifah, Salma Nur Junaedi, Sony Karno Sabowo, Hudi Krismiyarsi Krismiyarsi Mahmuda Pancawisma Febriharini, Mahmuda Pancawisma Nikolas, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Pancawisma, Mahmuda Pancawisma, Mahmuda Febriharinia Soleh, Adi Nur Sri Hartati