Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JURNAL MAHKAMAH Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal IBLAM Law Review Jurnal Legislasi Indonesia
Juaningsih, Imas Novita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

 1 
Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia Juaningsih, Imas Novita
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1899.711 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16502

Abstract

Abstract:The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State Administration Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa subtansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahan  berdampak kepada masyarakat.  Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konse kuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.Kata Kunci: Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara Indonesia 
Co-Authors Alam, Faris Satria Atik Winanti El Islam, Muhammad Saef Hakim, Widiya Hidayat, Rayhan Naufaldi Khovshov, Alliza Nabila, Larasati Parvez, Abel Ruli Agustin, Ruli Superani, Andi Vallian