Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Undang-Undang Kesehatan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Perspektif Tenaga Kesehatan Di Indonesia Agustin, Ruli; Syahuri, Taufiqurrohman
Bacarita Law Journal Vol 4 No 2 (2024): April 2024 BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v4i2.12362

Abstract

The amendments made to the Health Law Number 17 of 2023 represent Indonesia's commitment to enhancing the welfare of its citizens, particularly in the field of healthcare. A key aspect of this law is to provide broader and more equitable access to higher quality healthcare services for all Indonesian citizens, addressing the shortcomings of previous healthcare legislations. This study aims to analyze the controversies within the healthcare law, examining their impact on societal well-being and assessing the law's implementation within the framework of national development. Employing a juridical-normative research method using a statutory approach, the findings of this research indicate that the amendments introduced in the Health Law Number 17 of 2023, despite creating controversies within the healthcare sector, are aimed at ensuring widespread and equitable access to healthcare services and improving their quality in Indonesia. Hence, the nation's goal of providing welfare in the healthcare sector indirectly relies on the concurrent operation of existing laws, implementation of regulations, and public compliance awareness.
Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024 : Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia Nasir, Tomi Khoyron; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37648

Abstract

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia, saat ini tingkat kesadaran bela negara warga negara Indonesia mulai luntur sehingga muncul sikap fanatisme yang negatif maupun kelompok masyarakat yang terkotak – kotak. Munculnya fanatisme yang berlebihan dari rakyat Indonesia ini maka menimbulkan banyak konflik baru seperti maraknya berita hoax, politik adu domba, kampanye fiktif, kampanye hitam, pencemaran terhadap nama baik seseorang, ujaran kebencian, hingga politik SARA yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pola tingkah laku warga negara Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024, serta mengkaji apa saja upaya pemerintah Indonesia bersikap terhadap lunturnya semangat bela negara Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yakni dengan cara mengumpulkan berbagai data informasi dari data sekunder, seperti buku, produk hukum undang - undang, e-book, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dengan adanya berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan serta menjaga semangat bela negara rakyat Indonesia dalam ikut pemilihan umum 2024, diharapkan Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang terpilih berperilaku integritas kebangsaan bela negara yang tinggi berdasarkan dengan kepuasan mayoritas pemilihnya.
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37653

Abstract

Status Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan ditegaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 mengalami problematika. Hal tersebut karena pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, kedudukan Polri ialah guna melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai Komponen Utama. Sehingga, penulis ingin menguji secara menyeluruh berkaitan dengan, Pertama kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945. Kedua menganalisis keberadaan Polri dalam Komponen Pendukung pada upaya pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, Kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara berdasarkan original intent perubahan UUD 1945 adalah saling bersinergi dengan TNI, khususnya jika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata. Kedua, mendudukan Polri sebagai Komponen Pendukung telah mempersamakan haknya sebagai warga negara yang memiliki prinsip hak untuk menolak wajib militer, sedangkan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban konstitusional sedangkan warga negara dalam dinas militer ialah hak konstitusional.
The Judicialization of Politics on the Testing of the Constitutionality of the Age Limits of Presidential and Vice Presidential Candidates by the Constitutional Court Khan, Azizah Ratu Buana; Agustin, Ruli
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.433

Abstract

The phenomenon of the Judicialization of Politics within the Constitutional Court can be seen in the differences in several decisions of the Constitutional Court in reviewing the constitutionality of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the minimum age limits for presidential and vice presidential candidates. Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 90/PUU-XXI/2023 have the same outline of the petition but have different results. The research method used is juridical-normative legal research to fully view the phenomenon of judicialization of politics within it. The open legal policy decisions in the three decisions are different from one other decision so that this should be appropriate to return to the legislators as a whole and not the territory of the Constitutional Court
POLEMIK SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM TATANEGARA INDONESIA Agustin, Ruli; Winanti, Atik; Juaningsih, Imas Novita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.258

Abstract

Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.Y) setelah Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Istimewa Jogjakarta di open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam peneletian ini pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja mengubah Undang-undang Daerah Iistimewa Jogjakarta? Lalu yang kedua, apakah putusan Sabda Raja Sri Hamengku Buwono X ini berdampak langsung terhadap Literatur Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di Daerah Istimewa Jogjakarta, juga akan otomatis menjadi Gubernur di daerah tersebut