Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

9.59

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Daulat Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL CENDEKIA HUKUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Borneo Law Review Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal of Law, Poliitic and Humanities Lead Journal of Economy and Administration DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Statuta Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan International Journal of Society and Law Abdurrauf Science and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs

Atik Winanti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 2588186

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ACCESS TO JUSTICE: IN CONSIDERING LOSSES OF GIVING THE RIGHT OF EXPLOITATION (STUDIES IN MESUJI LAMPUNG) Winanti, Atik; Nugroho, Andriyanto Adhi; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Veteran Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Conflict in Mesuji can indeed be categorized as a chronic agrarian conflict. This chronic condition can?t be separated from the complex dynamics of conflict, involving various parties with different interests. Case of indemnification Barat Selatan Makmur Investindo Company with the community in Mesuji is also at the same time a fact that shows that forests do not merely present ecological facts, but a landscape that is socially constructed to fulfill some functions, namely as a region of life, a place to grow the collective identity of a community group, developing the culture of society

BATASAN USIA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Amelia Khairunisa; Atik Winanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan usia dewasa yang ideal dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung dengan data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa penetapan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak, penetapan usia 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ideal dibandingkan penetapan usia 19 tahun dalam Undang-Undang perkawinan yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN Amelia Akef Abdat; Atik Winanti
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.1979

AbstrakSejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka hak atas tanah eigendom verponding harus dikonversi menjadi hak milik untuk Warga Negara Indonesia dan hak guna bangunan untuk Warga Negara Asing dalam batas waktu 20 tahun sejak UUPA diberlakukan yaitu 24 September 1980. Namun pada praktiknya setelah 20 tahun UUPA diundangkan masih banyak pemilik hak atas tanah eigendom verponding yang belum mengkonversinya menjadi hak milik atau hak guna bangunan sehingga timbul sengketa penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah eigendom verponding. Sehingga tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian eigendom verponding terhadap sengketa tanah yang dikuasai pihak lain serta untuk mengetahui dan memahami cara mengembalikan hak atas tanah eigendom verponding yang dikuasai pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: Kekuatan pembuktian eigendom verponding berdasaran PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah yang berasal dari hak-hak hukum Eropa termasuk didalamnya hak atas tanah eigendom verponding dapat didaftarkan dengan alat-alat bukti yang kuat untuk dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu konversi. Cara mengembalikan eigendom verponding yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih dan setelah digugat pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversinya menjadi hak milik. Sarannya kepada pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversi dengan mencantumkan alat bukti yang kuat. Serta kepada pihak BPN untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah. Kata kunci: Eigendom verponding; hak atas tanah; pihak lain. AbstractSince the enactment of the UUPA on September 24th 1960, eigendom verponding land rights must be converted into property rights for Indonesian citizens and land use rights for foreign citizens within 20 years since the UUPA was enacted 24 September 1980. However, in practice after 20 years The UUPA was promulgated there are still many owners of eigendom verponding land rights who have not converted them to property rights or building use rights so that land tenure disputes arise by other parties but the owners still hold the rights to the eigendom verponding land. So that the purpose of this research is to find out and understand the power of proof of eigendom verponding against land disputes controlled by other parties and to know and understand how to return the rights to eigendom verponding land controlled by other parties. The research method used in this study is a normative juridical method and it can be concluded that: Eigendom verponding's evidentiary power is based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land rights derived from European legal rights including eigendom verponding land rights can be registered with strong evidence to be converted into property rights even though the conversion deadline has passed. The way to return eigendom verponding which is controlled by another party is by suing and proving that there is an error in the certificate issuance process which causes an overlap and after being sued the owner of the eigendom verponding land rights must convert it into property rights. His suggestion to owners of land rights eigendom verponding must convert by including strong evidence. As well as to the BPN to be more careful in issuing certificates so that there is no overlap in ownership of land rights. Keywords: Eigendom verponding, land rights, other parties.

UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Yuliana Yuli W; Atik Winanti
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya yaitu: a. Secara eksternal dari sisi kebijakan dan penerapan yang membuka ruang pengaburan dalam menerapkan dan memahami perencanaan kebijakan yang telah menjadi acuan dari kebijakan hukum pidana. Secara internal yang mengacu kepada sumber daya manusia dan kapasitas pemahaman dari para terapis yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan perbedaan layanan terhadap pemberian layanan kepada penerima manfaat. . Ditambah lagi tidak adanya aturan internal bagi para pekerja sosial dalam meningkatkan tanggung jawab dan pola layanannya.

Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Miranda Nissa Hilal Liani; Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19395

AbstractLand is a natural wealth that is very important for humans and has an important function in development. In carrying out activities carried out by the government, namely land acquisition for the public interest, which has the aim of building public facilities for the benefit of the community. In carrying out land acquisition, ulayat land is often the target for alleged land acquisition. However, using ulayat land for land acquisition often creates problems. The purpose of this paper is to determine the control of indigenous peoples' rights in land acquisition and to determine the role of the state in providing compensation for land acquisition for development in the public interest. The research method used is juridical normative using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is that the rights of customary law communities have been regulated constitutionally by the State, and the role of indigenous peoples is regulated in Law no. 71/2012. However, the fact is that during the land acquisition process, customary law communities are often not involved, the government should provide legal certainty and protection to the customary law community so that these problems do not harm the customary law community.Keyword: Land Procurement, Customary Law Communities, Customary Land. AbstrakTanah merupakan kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia dan memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan. Dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang mana memiliki tujuan untuk membangun fasilittas umum agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan tanah, seringkali tanah ulayat dijadikan sasaran untuk diduganakan pengadaan tanah. Namun, dalam menggunakan tanah ulayat untuk pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan masalah. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengantutan mengenai hak-hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah dan untuk mengetahui peran negara dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat hukum adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat hukum adat diatur didalam UU No. 71/2012. Namun pada faktanya saat proses pengadaan tanah, masyarakat hukum adat seringkali tidak dilibatkan, seharusnya pemerintah dalam pengadaan tanah memberikan kepastian serta perlindnungan hukum kepada masyarakat hukum adat agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak merugikan masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Masyarakat adat, Tanah Ulayat

PENGATURAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP LARANGAN MENIKAH DALAM MASA KONTRAK Mayrina Dwiyanti; Atik Winanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian kerja yang memuat klausul larangan menikah bagi pekerja dalam masa kontrak dihubungkan dengan hak konstitusional warga negara dan hukum ketenagakerjaan serta pandangan hukum positif terkait klausul tersebut yang dihubungkan dengan hak privat seorang pekerja. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1) klausul yang memuat larangan menikah bagi pekerja dalam masa kontrak pada perjanjian kerja tidaklah berstatus batal demi hukum, dengan catatan selama tidak memuat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja untuk hal itu. Namun apabila terhadap klausul dibarengi dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja, maka klausul yang demikian beserta pelaksanaannya dinyatakan batal demi hukum, sehingga wajib dilakukan pemulihan keadaan; 2) klausul yang memuat larangan menikah bagi pekerja dinilai kurang memiliki relevansi atas penjaminan hak privat seorang pekerja juga tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, Cultural Right, Pasal 153 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 2 ayat (4) huruf d Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. This study aims to examine the validity of the work agreement which contains a clause the prohibition of married workers to the constitutional rights of citizens and labor law as well as national legal views regarding these clauses which are related to the privacy rights of a worker. This study is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. Data analysis was carried out using descriptive-qualitative. The result of this study: 1) a clause that prohibited married workers during the contract period of the work agreement is not legally null and void, provided that it doesn’t contain sanctions in the form of termination of employment for that matter. However, if a clause is accompanied by a sanction in the form of termination of employment, then such clause and its implementation are declared null and void, so it is mandatory to restore the situation; 2) a clause that prohibits workers from married considered to have less relevance to guaranteeing the privacy of a worker and is also inconsistent with the norms in Article 28D of the 1945 Constitution, Article 38 paragraph (1) and (2) Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 6 paragraph (1) Law No.11 of 2005 concerning Ratification of International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights, Article 153 paragraph (1) of law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 2 paragraph (4) letter d Kep-150 / MEN / 2000 concerning the Settlement Termination of Employment and the Determination of Severance Pay, Remuneration for Working Period and Compensation at Companies.

Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Cindy Nabila Saraswati; Atik Winanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19475

AbstractThe background of this research is due to the high number of land disputes in Indonesia that have not been resolved by the District Courts and State Administrative Courts. Land dispute cases that have not been resolved and are still in the process of being resolved result in the absence of legal certainty and expediency to the disputing parties over the status of the disputed land.This journal writing focuses on the role of the District Courts and State Administrative Courts in resolving land disputes in Indonesia and the urgency of establishing a special agrarian court to realize legal certainty and benefits.The research method used in writing this journal is juridical normative through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research is that the District Courts and State Administrative Courts have not been able to resolve existing land disputes optimally, this can be seen from the very high percentage of land disputes and it is necessary to establish an Agrarian Court as a Special Court that will resolve land disputes in Indonesia, a judgement issued by a Agrarian Court will provide more legal certainty and expediency to the disputing parties.Keyword: Agrarian Court, Special Court, Land Disputes, Legal Certainty, Expediency. AbstrakLatar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada para pihak yang bersengketa atas status tanah yang dipersengketakan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengatasi sengketa pertanahan di Indonesia dan urgensi pembentukan pengadilan khusus agraria untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri belum bisa menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada secara optimal hal ini terlihat dari presentase angka sengketa pertanahan masih sangat tinggi, dan diperlukan adanya pembentukan Pengadilan Agraria sebagai Pengadilan Khusus yang akan menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan kemanfaatkan hukum kepada pihak yang bersengketa.Kata kunci: Pengadilan Agraria, Pengadilan Khusus, Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum.

FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK BISNIS AKIBAT PANDEMI CORONA Jodi Pratama; Atik Winanti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.266-272

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum diantaranya menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional dan Pembatasan Berskala Sosial Besar. Kebijakan tersebut berakibat menurunnya perekonomian masyarakat dan tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara membuktikan para pihak yang terindikasi force majeure akibat pandemi COVID-19, dan apa upaya hukumnya jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dengan alasan force majeure. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yakni penelitian hukum dengan menelusuri peraturan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti sebagai bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara membuktikan force majeure harus dipenuhinya unsur-unsur pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang dapat menimbulkan keadaan force majeur. Perlu dilakukan penelitian dan analisis isi kontrak dengan mengkaji klausul-klausul dalam kontrak dan mencermati unsur-unsur essensialia. Upaya hukum karena tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara nonlitigasi dan litigasi.

Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Maya Anas Taqiyyah; Atik Winanti
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kepemilikan tanah diakui secara hukum apabila terlebih dahulu didaftarkan pada kantor pertanahan, sesuai rumusan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap tanah yang dimiliki, namun pada penerapannya masih banyak sengketa yang timbul berhubungan dengan kepemilikan tanah, Seperti diterbitkannya dua buah Sertifikat diatas bidang tanah yang sama, seperti Sertifikat tanah yang mengalami tumpang tindih sebagaimana dalam putusan PK No.2/PK/Pdt/2008. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana jual beli tanah dalam kasus PK No.2/PK/Pdt/2008 sehingga menjadi pertimbangan hakim?;2) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Sertifikat sebenarnya sesuai PP No.24 Tahun 1997? dengan tujuan mengkaji pertimbangan hakim terhadap kasus tumpang tindih Sertifikat dan mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan Pemegang Sertifikat tanah . Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif untuk dapat menunjukan sebuah jual beli tanah yang baik dalam kasus putusan PK No.2/PK/Pdt/2008 yang digunakan sebagai pertimbangan hakim serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sebenarnya dalam kasus tersebut.

PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK Atik Winanti; Taupiq qurrahman; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v3i2.9464

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This article is one of the foundations for the birth of a law on basic agrarian principles. In the UUPA, land rights include property rights, rights to build, right to cultivate, use rights and other rights.So far, people in Indonesia control land with the status of ownership rights and building use rights. The strongest and most fulfilled status of land a person has is only property rights. Meanwhile, the right to build only has a certain period. We chose a place of service in the village of Satria Jaya because in this village there is a housing complex, namely Perum Graha Prima which is intended for Civil Servants and Members of the Indonesian National Army who are certified Building Use Rights. Most of the residents in this housing do not know how to qualify and how to change their rights position. From building use rights to ownership rights. So that giving understanding to the community about the importance of property rights and how to improve the position of land rights is a solution given to local communities. The implementation of community service activities is carried out virtually by using the Zoom application. Where the resource person delivered material about Property Rights, Building Use Rights and the process of increasing the status of land rights.ABSTRAK:Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut sebagai salah satu landasan lahirnya undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Dalam UUPA hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Sejauh ini, masyarakat di Indonesia menguasai tanah dengan status hak milik dan hak guna bangunan. Status tanah yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki seseorang hanyalah hak milik. Sedangkan hak guna bangunan hanya mempunyai jangka waktu tertentu. Kami memilih tempat pengabdian di desa Satria Jaya karena di Desa ini terdapat Perumahan yaitu Perum Graha Prima yang diperuntukkan bagi PNS dan Anggota TNI yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hampir sebagian besar penduduk di perumahan tersebut tidak mengetahui bagaimana persyaratan dan caranya untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Sehingga pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak milik serta bagaimana peningkatan status hak katas tanah menjadi solusi yang diberikan kepada masyarakat setempat. Kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara virtual dengan mempergunakan aplikasi Zoom. Dimana narasumber menyampaikan materi tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan proses peningkatan status hak atas tanah

Co-Authors Abdul Haris Nafis Adam Ramadhan Adhelia Puspa Rini Adnan Hasanudin Afifullah, Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Akhmad Kautsar Fattah Akmal Zaki Allika Fadia Tasya Amelia Akef Abdat Amelia Khairunisa Andriyanto Adhi Nugroho Angel Evelin Ariscky, Taufan Andre Aurellia, Clara Sabrina Aurora Jilena Meliala Aurora Jillena Meliala Ayu Dita, Sekar Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Bayu Aji Adhyarsa Bintang, Airiique Cahyaningsih, Rohmah Dwi Cahyasabrina, Ghea Tyagita Christin Natalia Tambunan Cindy Nabila Saraswati Darosyifa, Tasya Davilla Prawidya Azaria Daya Nur Pratama Delyananda, Zahrah Rani'ah Dewani, Citranti Hanifah Diati, Ranisa Dimas Yanuarsyah Dino Riska Afdhali Diva Salsabila Ferdiansyah Dwi Desi Yayi Tarina FANDY GULTOM Farhan, Fien Naufal Zaim Fatahillah, Faishal Fauzan, Anis Febrian Halomoan Fira Nurul Jannati Fitria, Anugrah Halikha, Nazwa Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hasbi, Saupi Hendra Parulian Indra Hendrawan Ishma Safira Iswanti Rachmanisa Jillena Meliala, Aurora Jodi Pratama Juaningsih, Imas Novita Kornelius Ayub Romario Simanulang Kosmanto, Yashinta Kusuma, Aditama Candra L, Leon Ligina Tesalonika Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Made Wipra Pratistita Marino, Emir Fabrian Maulida Fitriani Maya Anas Taqiyyah Mayrina Dwiyanti Miranda Nissa Hilal Liani Muhamad Sidik Muhammad Fahrudin Muhammad Yanri Chairyatna Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Naibaho, Aldhy Wicaksana Nefrisa Adlina Maaruf Nugroho Dewo Dharmawan Nurannisa, Gisca Nurchalik, Ivan Nurul Jannati, Fira Oktaviani, Devina Vanesa Permatasari, Audry Pradipta Prihantono Putra, Reza Andriansyah Putri Galuh Pitaloka Putri Naue, Atiek Pratiwi Putri, Azzahra Aulia Kresna Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Nasywa Awalia Rachma, Nadia Fatikha Rahardi, Andriyan Rahman, Rezi Alfarizi Raka Haikal Anfasya Rakhbir Singh Ramadhan, Niko Rafael Rasyad, Pasha Athallah Rasyid, Muhammad Ridwan Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni Riduan, Amelia Marchela Putri Rildo Anuar Sihite Risma Apriyanti Rizki Bima Anggara Rohmah Dwi Cahyanigsih Ruli Agustin Ruli Agustin, Ruli Satrio Wicaksono Adi Satya M, Bhatara Eri Shintauli, Margaretha Silitonga, Veronika Lasma Simatupang, Efika Weny Meida Siti Syafa Az Zanubiya Sofyan Sauri Sonjaya, Vania Nabilah Bani Sri Bakti Yunari, Sri Bakti Suherman Suherman Sulistiyanto, Azareel Tampubolon, Imagrace Triamorita Taupiq qurrahman Tesalonika, Ligina Thalia Salma Putri Kamilah Tomi Khoyron Nasir Trasaenda, Resfa Klarita Valentdava Wahyudi, Aurell Vedita Akbar Veronika, Tesya Wadrianto, Glori Kyrious Wahidul Halim Wati, Diani Sadia Wijihastuti, Sri Yarly, Erfina Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih

Title

Found 81 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 81 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 81 Documents
Search