<![CDATA[The Governor has a role as a coach and supervisor of the formation of regional legal products. In the implementation of guidance and supervision, there are obstacles with the abundance of Regional Legal Products totaling 3800 during 2023 submitted by Regency / City in East Java, both in the form of Draft Regional Regulations (Raperda) and Draft Regional Head Regulations (Raperkada). This dynamic creates a significant imbalance considering that the number of Human Resources (HR) that can handle the complexity of supervision is limited. With so many legal initiatives filed, it is necessary to design a wise approach to ensure that the binwas process is not only effective but also efficient. To identify these problems, this researcher uses empirical legal research, to look at the law in real terms. By using socio-legal, legislative and conceptual approaches. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation.The results of the research: 1) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is very strategic to ensure quality, conformity with higher regulations, and benefits for the community. With the realization of facilitation of only 388 of the total legal products in the past year, regular coordination between local governments and the Provincial Legal Bureau has shown positive results. Policy support, leadership commitment, and human resource development are needed to improve the effectiveness of this process. 2) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is in accordance with PP No. 33/2018 and Permendagri No. 80/2015. However, there are challenges such as limited human resources and bureaucracy that hinder its effectiveness. Abstrak Gubernur memiliki peran sebagai pembina dan pengawas terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah sebanyak 3800 selama tahun 2023 yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian: 1) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini. 2) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya.]]>
